ALSA LC UNSRI Library | Universitas Sriwijaya (original) (raw)

Books by ALSA LC UNSRI Library

Kompilasi Hukum Adat di Tanah Sumatera, 2020

Kompilasi Hukum Adat di Tanah Sumatera merupakan e-book yang berisikan ulasan hukum adat yang mas... more Kompilasi Hukum Adat di Tanah Sumatera merupakan e-book yang berisikan ulasan hukum adat yang masih berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

ACSB ALSA LC UNSRI

ALSA Courses Summary Book merupakan Diktat materi-materi di semester gazal sesuai dengan Kurrikul... more ALSA Courses Summary Book merupakan Diktat materi-materi di semester gazal sesuai dengan Kurrikulum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2018. Buku ini disusun berdasarkan materi-materi perkuliahan yang sudah sering menjadi bahan ajar oleh dosen-dosen fakultas hukum unsri di tahun-tahun sebelumnya.

ACSB ALSA LC UNSRI, 2019

ALSA Study Book UNSRI X UJ, 2018

ALSA Law Study Book UNSRI X UJ merupakan buku yang berisikan materi-materi perkuliahan mahasiswa ... more ALSA Law Study Book UNSRI X UJ merupakan buku yang berisikan materi-materi perkuliahan mahasiswa hukum. Buku tersebut merupakan kerja sama antara ALSA LC UNSRI dan ALSA LC UJ.

Papers by ALSA LC UNSRI Library

Legal Review ALSA Care Legal Coaching Clinic 2020, 2020

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh or... more Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sedangkan, Hak pendidikan anak adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang, yang dijabarkan dalam bentuk pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal, dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Secara hakikatnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Secara berkelanjutan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang di bidang pendidikan dalam memenuhi hak anak dalam aspek pendidikan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan "setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Sementara pasal 54 menegaskan bahwa, "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Legal Opinion Competition, 2020

Kasus masyarakat adat Semende Banding Agung bermula ketika masyarakat adat diperlakukan secara t... more Kasus masyarakat adat Semende Banding Agung bermula ketika masyarakat adat diperlakukan secara tidak adil oleh pihak polisi hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), hal ini dikarenakan kawasan yang menjadi tempat tinggal masyarakat adat tersebut termasuk pada kawasan TNBBS, polisi hutan TNBBS menduga bahwa masyarakat adat melakukan perambahan hutan sehingga membuat pihak polisi ingin menurunkan masyarakat adat dari Kawasan TNBBS tersebut. Dalam kasus ini Polisi Hutan tidak menggunakan jalur litigasi yang benar melainkan dengan cara yang salah dan menyentuh hak asasi manusia masyarakat adat Semende Banding Agung tersebut.
Berdasarkan data dan Informasi dari masyarakat adat Semende Banding Agung sendiri sudah mengklaim wilayah adatnya seluas 5.000 Ha. Dari 5.000 Ha, seluas 3.473,03 Ha sudah dipetakan melalui pemetaan partisifatif yang dilakukan masyarakat adat bersama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu. Luas wilayah yang sudah terpetakan tersebut terdiri dari kebun kopi seluas 1.613,74 Ha, sawah seluas 93,85 Ha, hutan seluas 1.728,76 Ha, dan tebat seluas 0,68 Ha. Selain itu masyarakat adat sendiri juga memiliki bukti-bukti kepemilikan, antara lain seperti sawah raden dan irigasinya, beberapa buah kuburan tua nenek moyang, sebuah tebat tua, batu-batu pilar yang dulu diduga seperti candi serta pohon durian tua yang hanya ada di wilayah adat Dusun Lame Banding Agung. Dokumen sejak masa Hindia Belanda, serta kesaksian turun menurun.

The availability of quality pharmaceutical products and cheap is need by people in the world. Qua... more The availability of quality pharmaceutical products and cheap is need by people in the world. Quality medicines both obtained through long and expensive research and the development phase. By using intellectual property rights protection systems in pharmaceuticals, major patents, brands, and trade secrets, research and development activities for new medicines can be increased. However, the protection of intellectual property rights in the pharmaceutical industry in Indonesia has not been used optimally.

Kompilasi Hukum Adat di Tanah Sumatera, 2020

ACSB ALSA LC UNSRI

ACSB ALSA LC UNSRI, 2019

ALSA Study Book UNSRI X UJ, 2018

Legal Review ALSA Care Legal Coaching Clinic 2020, 2020

Legal Opinion Competition, 2020

Pengaturan Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat ditempatkan pada Pasal 18B Amandemen Kedua UUD... more Pengaturan Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat ditempatkan pada Pasal 18B Amandemen Kedua UUD 1945. Pengaturan tersebut telah menyuratkan adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Pengaturan tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat juga terdapat pada Pasal 28i angka (3), di mana disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Berangkat dari ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah semua aturan perundangan-undangan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah batal. Pembatalan ini dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan pembatalan. 1 Meskipun ada pengakuan dalam sejumlah peraturan perundangan, perlu ditegaskan bahwa sifat dari pengakuan yang ada sejauh ini adalah pengakuan bersyarat, yang dapat dilihat dari pernyataan, "Sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat, selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dengan undang-undang". Lalu bagaimana nasib dari 1 Lalu sabardi, 'konstruksi makna yuridis masyarakat hukum adat dalam pasal 18B UUDN RI tahun 1945 untuk identifikasi adanya masyarakat hukum adat' (2013) 43 Jurnal Hukum dan Pembangunan. [184]

Legal Essay Acara Nasional, 2020

Pada dasarnya, tantangan dalam menyelenggarkan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berhadapa... more Pada dasarnya, tantangan dalam menyelenggarkan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berhadapan dengan ancaman bahaya. Berdasarkan hukum positif dalam konstitusionalisme dan prinsip negara hukum, penanggulangan kedaruratan secara formil maupun materiil tetap harus berpegangan teguh terhadap asas dan prinsip hukum positif.
Konstitusi secara tertulis menyatakan bahwa pada pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak atau wewenang kepada presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perppu dalam menghadapi ancaman bahaya yang genting dan ikhwal yang memaksa. Perppu memiliki hierarki sebagai layaknya Undang-Undang sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Legal Essay Acara Nasional, 2020

abstrak Maraknya perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah mengubah berbagai tata kelola ... more abstrak Maraknya perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah mengubah berbagai tata kelola kehidupan manusia. Akan tetapi di balik perkembangan teknologi informasi dan dinamika perubahan yang ada, undang-undang tampaknya berada di titik stagnan untuk memberikan kompensasi sesuai dengan "het recht hink achtg, er de feiten aan". Hukum sebagai ketentuan normatif memiliki peran dan fungsi vital , terutama di era revolusi industri 4.0. Kehadiran Industry 4.0 melalui konektivitas dan digitalisasi telah mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun di sisi lain digitalisasi industri ini akan berdampak negatif pada lapangan kerja dan mengganggu bisnis konvensional. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Apa peran hukum dalam pengembangan Industri Nasional di era revolusi industri 4.0? Apa dampak perkembangan digitalisasi industri terhadap penyerapan tenaga kerja konvensional, khususnya tenaga kerja di bidang hukum?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum dalam pengembangan Industri Nasional di era revolusi industri 4.0 dan untuk mengetahui dampak perkembangan digitalisasi industri terhadap penyerapan tenaga kerja konvensional, khususnya tenaga kerja di bidang hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hukum dalam pengembangan industri dalam Era revolusi industri 4.0 adalah dalam bentuk regulasi sebagai pengatur payung hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan industri nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan fungsi hukum yang nyata untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaat untuk pengembangan industri nasional dan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata bagi semua rakyatIndonesia. Kata kunci: Peran hukum, penegakan hukum, revolusi industri I. PENDAHULUAN Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dalam dua dekade terakhir ini merubah berbagai tatanan kehidupan manusia. Salah satu penggerak perubahan dari teknologi informasi adalah bidang bisnis yang terus berevolusi dan beradaptasi mengikuti laju perubahan. Aktivitas bisnis dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi secara nature terus mencari cara untuk menekan biaya dan mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga efektif,

ESSAY ACARA NASIONAL, 2020

Di Indonesia, sudah tidak asing dengan istilah Good Governance, yang dapat diartikan dengan Pemer... more Di Indonesia, sudah tidak asing dengan istilah Good Governance, yang dapat diartikan dengan Pemerintahan yang baik. Good Governance berasal dari induk Bahasa Eropa, Latin, yaitu Gubernure yang diserap oleh Bahasa inggris menjadi govern, yang berarti steer (menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam Bahasa Inggris adalah to rule with authority, atau memerintah dengan kewenangan.

ESSAY ACARA NASIONAL, 2020

Fintech merupakan singkatan dari financial technology. Berdasarkan National Digital Research Cent... more Fintech merupakan singkatan dari financial technology. Berdasarkan National Digital Research Center (NDRC) mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern.

LEGAL REVIEW ACARA NASIONAL, 2020

Berbicara tentang Revolusi Industri 4.0 sangatlah penuh dengan keandaian dan imajinasi akan besi ... more Berbicara tentang Revolusi Industri 4.0 sangatlah penuh dengan keandaian dan imajinasi akan besi baja yang bergerak sendiri tanpa bantuan tenaga manusia didalamnya. Revolusi Industri 4.0 dianggap sebagai jalan menuju produktifitas kegiatan produksi. Indonesia sendiri digadang-gadang telah siap melangkah pada "Making Indonesia 4.0" dimana hal ini sejalan dengan ungkapan Presiden Joko Widodo dilansir dari Kompas.com (11/6/2018), Indonesia telah berkomitmen dan siap menerapkan industri 4.0 untuk membangun indsutri manufaktur yang berdaya saing global, "Harapannya dengan implementasi Industri 4.0, Indonesia dapat mencapai Top Ten (10 besar) ekonomi global pada tahun 2023 melalui peningkatan angka ekspor netto kita kembalikan sebesar 10 persen dari PDB," kata Presiden Jokowi. Penamaan Making Indonesia 4.0 ini menurut Jokowi sangat tepat. Karena memiliki arti yang bagus, yakni membangun kembali perindustrian Indonesia ke era baru pada revolusi industri keempat dan merevitalisasi industri nasional secara menyeluruh. Revitalisasi industri pada negara Indonesia yang secara menyeluruh menghantarkan kita pada suatu keyakinan bahwa tercipta produktifitas lebih dalam kegiatan produksi Indonesia yang berasal dari pergantian tenaga yang awalnya manusia menjadi tenaga mesin demi mencapai permintaan konsumen yang kian membludak. Benar bila dikatakan bahwa Revolsi Industri 4.0 bukan hanya menguntungkan para pelaku produsen tapi juga pemerintah, tapi kecanggihan ini rasanya sulit diterima dikarenakan menyingkirkan tenaga manusia dalam suatu kegiatan produksi.

LEGAL REVIEW ACARA NASIONAL, 2020

Negara Jerman memiliki kepentingan yang besar terkait hal ini karena Industri 4.0 menjadi bagian ... more Negara Jerman memiliki kepentingan yang besar terkait hal ini karena Industri 4.0 menjadi bagian dari kebijakan rencana pembangunannya yang disebut High-Tech Strategy 2020. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempertahan-kan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur. 2 Beberapa negara lain juga turut serta dalam mewujudkan konsep Industri 4.0 namun menggunakan istilah yang berbeda seperti Smart Factories, Industrial Internet of Things, Smart Industry, atau Advanced Manufacturing. Meski memiliki penyebutan istilah yang berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang sangat dinamis. Kondisi tersebut diakibatkan oleh pesatnya perkembangan pemanfataan teknologi digital di berbagai bidang. 3 Hal ini pun tak luput dari perkembangan dan sistem hukum yang ada. Hukum secara perlahan turut andil mengalami penyesuaian akan revolusi industri 4.0 ini. Seperti halnya kita ketahui, secara umum ada lima tantangan besar yang akan dihadapi yaitu aspek pengetahuan, teknologi, ekonomi, social, dan politik. Guna menjawab tantangan tersebut, diperlukan usaha yang besar, terencana dan strategis baik dari sisi regulator (pemerintah), kalangan akademisi maupun praktisi.

LEGAL REVIEW ACARA NASIONAL, 2020

Revolusi industri secara luas khususnya teknologi memperkenalkan dan meningkatkan inovasi, efisie... more Revolusi industri secara luas khususnya teknologi memperkenalkan dan meningkatkan inovasi, efisiensi dalam berbagai aspek pada kehidupan. Hal ini pun membuat masyarakat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan dalam kehidupan guna memenuhi kepuasan dari individu. Perkembangan pada teknologi tepatnya pada Artificial Intelligence dapat menjawab seluruh kebutuhan dan tantangan dalam proses menuju masyarakat modern. Namun, terdapat penyalahgunaan dan berbagai tindakan yang berpotensi merugikan di dalam perkembangan Artificial Intelligence, pemanfaatan Artificial Intelligence di berbagai lini kehidupan saat ini banyak menggunakan data pribadi sehingga data pribadi tersebut berpotensi untuk disalahgunakan di era teknologi digital tepatnya pada revolusi industri 4.0. Berdasarkan laman Daily Mail pada 26 Februari 2018, Artificial Intelligence telah mengalahkan pengacara terkemuka untuk pertama kalinya dalam sebuah kompetisi memahami kontrak hukum. Algoritme tersebut dibuat oleh platform hukum LawGeex AI yang berbasis di New York dan Tel Aviv, Israel. Hasil tersebut telah dianalisis oleh profesor hukum dari tiga perguruan tinggi, yaitu Stanford University, Duke University School of Law dan University of Southern California. AI telah meninjau lima perjanjian dibandingkan dengan 20 pengacara terlatih Amerika untuk mengevaliasi data yang sama. Dengan mengidentifikasi 30 masalah hukum, termasuk arbitrase, kerahasiaan, hubungan dan ganti rugi. Dalam waktu empat jam, AI mencapai tingkat akurasi 94 persen untuk memilih risiko.