Moh Imam Mahmudin | Universitas Tidar Magelang (original) (raw)
Uploads
Papers by Moh Imam Mahmudin
Moh Imam Mamudin, 2024
Abstrak The role of law in the formulation and restriction of worker criteria plays a pivotal ro... more Abstrak
The role of law in the formulation and restriction of worker criteria plays a pivotal role in enhancing the economic well-being of a society. Robust and equitable legal frameworks have the potential to create a harmonious working environment, accommodating the interests of both workers and employers fairly. This research aims to investigate the legal role in shaping and constraining worker criteria and its consequential impact on the improvement of economic well-being. The research employs normative and empirical legal analysis using a descriptive approach to evaluate regulations and their implementation in the labor market. The findings indicate that the law plays a crucial role in establishing standards for qualifications, rights, and obligations of workers. Clear and equitable regulations create a stable foundation for economic growth by providing legal certainty to economic actors. However, limitations in regulations can also have adverse effects on economic well-being. Stringent restrictions on worker criteria may impede the growth of job opportunities and labor mobility. Therefore, achieving an appropriate balance between worker protection and flexibility for employers is imperative. The legal role in shaping and constraining worker criteria significantly influences economic well-being. Thoughtful regulation development and effective law enforcement can create a fair labor environment, contribute to the improvement of economic well-being, and establish a robust foundation for sustainable growth.
Keywords: Role of law, Worker criteria, Economic well-being
Abstrak:
Peran hukum dalam konteks pembentukan dan pembatasan kriteria pekerja memegang peranan sentral dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat. Hukum yang baik dan berkeadilan mampu menciptakan lingkungan ketenagakerjaan yang seimbang, mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha secara adil. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran hukum dalam pembentukan dan pembatasan kriteria pekerja serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum normatif dan empiris menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi regulasi dan implementasinya dalam dunia ketenagakerjaan. Penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran krusial dalam membentuk standar kualifikasi, hak, dan kewajiban pekerja. Regulasi yang jelas dan adil menciptakan dasar yang stabil bagi pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku ekonomi. Keterbatasan dalam regulasi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan ekonomi. Pembatasan kriteria pekerja yang terlalu ketat dapat menciptakan hambatan bagi pertumbuhan lapangan pekerjaan dan mobilitas tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan pekerja dan fleksibilitas bagi pengusaha. Peran hukum dalam pembentukan dan pembatasan kriteria pekerja memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi. Penyusunan regulasi yang bijaksana dan penegakan hukum yang efektif dapat membentuk lingkungan ketenagakerjaan yang adil, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan menciptakan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan berkelanjutan.
Kata Kunci : Hukum, Kriteria pekerja, Kesejahteraan ekonomi
Moh Imam Mahmudin, 2023
Hukum yang sengaja dibentuk oleh negara, bukan hukum yang terbentuk secara alamiah dalam masyarak... more Hukum yang sengaja dibentuk oleh negara, bukan hukum yang terbentuk secara alamiah dalam masyarakat. Ada dua jenis hukum yang relevan dalam pembahasan ini, yaitu hukum kebiasaan atau hukum adat yang terbentuk dari interaksi antara manusia dalam masyarakat. Proses terbentuknya hukum kebiasaan atau hukum adat bersifat dari bawah ke atas, sedangkan proses terbentuknya hukum Islam bersifat dari atas ke bawah. Dalam konteks ini, fokus pembahasan adalah hukum yang dikenal sebagai perundang-undangan negara, atau sering disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki peran yang penting dalam kemanusiaan dan keadilan, baik dalam pembentukannya, pelaksanaannya, maupun penegakannya. Proses pembentukan negara, terutama di Indonesia, dilakukan dengan motivasi yang terkait dengan kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, negara dan hukum merupakan instrumen yang digunakan untuk mewujudkan kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa negara dan hukum tidaklah cukup hanya dalam perspektif instrumental. Mereka harus senantiasa terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat. Hukum yang ada harus mampu melayani dan melindungi kepentingan masyarakat secara adil dan manusiawi. Dengan memahami hubungan yang erat antara hukum, negara, kemanusiaan, dan keadilan, kita dapat menjadikan hukum sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut dan mencapai transformasi sosial yang lebih adil dan manusiawi.
Keterbatasan lahan di Kabupaten Gresik menjadikan TPA Ngipik yang mempunyai luas 4,0 ha membutuhk... more Keterbatasan lahan di Kabupaten Gresik menjadikan TPA Ngipik yang mempunyai luas 4,0 ha membutuhkan pengelolaan secara efisien. TPA Ngipik direncanakan beroperasi dari tahun 2003-2011. Namun hingga penelitian ini dilakukan, TPA tersebut masih digunakan untuk pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penanganan untuk meningkatkan kapasitas tampung TPA. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah penambangan sampah yang telah ditimbun, guna mendapatkan lahan TPA baru dan memperoleh sumber daya materi dari sampah yang tertimbun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi ekonomi dari hasil penambangan dan pemanfaatan timbunan sampah serta kelayakan penambangan sampah sebagai upaya pengembangan lahan TPA. Data tentang teknik pengelolaan persampahan, daerah layanan TPA, dokumen perencanaan pembangunan TPA, dan umur pakai TPA diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup. Sedangkan metoda penambangan mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerja...
Moh Imam Mamudin, 2024
Abstrak The role of law in the formulation and restriction of worker criteria plays a pivotal ro... more Abstrak
The role of law in the formulation and restriction of worker criteria plays a pivotal role in enhancing the economic well-being of a society. Robust and equitable legal frameworks have the potential to create a harmonious working environment, accommodating the interests of both workers and employers fairly. This research aims to investigate the legal role in shaping and constraining worker criteria and its consequential impact on the improvement of economic well-being. The research employs normative and empirical legal analysis using a descriptive approach to evaluate regulations and their implementation in the labor market. The findings indicate that the law plays a crucial role in establishing standards for qualifications, rights, and obligations of workers. Clear and equitable regulations create a stable foundation for economic growth by providing legal certainty to economic actors. However, limitations in regulations can also have adverse effects on economic well-being. Stringent restrictions on worker criteria may impede the growth of job opportunities and labor mobility. Therefore, achieving an appropriate balance between worker protection and flexibility for employers is imperative. The legal role in shaping and constraining worker criteria significantly influences economic well-being. Thoughtful regulation development and effective law enforcement can create a fair labor environment, contribute to the improvement of economic well-being, and establish a robust foundation for sustainable growth.
Keywords: Role of law, Worker criteria, Economic well-being
Abstrak:
Peran hukum dalam konteks pembentukan dan pembatasan kriteria pekerja memegang peranan sentral dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat. Hukum yang baik dan berkeadilan mampu menciptakan lingkungan ketenagakerjaan yang seimbang, mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha secara adil. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran hukum dalam pembentukan dan pembatasan kriteria pekerja serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum normatif dan empiris menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi regulasi dan implementasinya dalam dunia ketenagakerjaan. Penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran krusial dalam membentuk standar kualifikasi, hak, dan kewajiban pekerja. Regulasi yang jelas dan adil menciptakan dasar yang stabil bagi pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku ekonomi. Keterbatasan dalam regulasi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan ekonomi. Pembatasan kriteria pekerja yang terlalu ketat dapat menciptakan hambatan bagi pertumbuhan lapangan pekerjaan dan mobilitas tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan pekerja dan fleksibilitas bagi pengusaha. Peran hukum dalam pembentukan dan pembatasan kriteria pekerja memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi. Penyusunan regulasi yang bijaksana dan penegakan hukum yang efektif dapat membentuk lingkungan ketenagakerjaan yang adil, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan menciptakan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan berkelanjutan.
Kata Kunci : Hukum, Kriteria pekerja, Kesejahteraan ekonomi
Moh Imam Mahmudin, 2023
Hukum yang sengaja dibentuk oleh negara, bukan hukum yang terbentuk secara alamiah dalam masyarak... more Hukum yang sengaja dibentuk oleh negara, bukan hukum yang terbentuk secara alamiah dalam masyarakat. Ada dua jenis hukum yang relevan dalam pembahasan ini, yaitu hukum kebiasaan atau hukum adat yang terbentuk dari interaksi antara manusia dalam masyarakat. Proses terbentuknya hukum kebiasaan atau hukum adat bersifat dari bawah ke atas, sedangkan proses terbentuknya hukum Islam bersifat dari atas ke bawah. Dalam konteks ini, fokus pembahasan adalah hukum yang dikenal sebagai perundang-undangan negara, atau sering disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki peran yang penting dalam kemanusiaan dan keadilan, baik dalam pembentukannya, pelaksanaannya, maupun penegakannya. Proses pembentukan negara, terutama di Indonesia, dilakukan dengan motivasi yang terkait dengan kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, negara dan hukum merupakan instrumen yang digunakan untuk mewujudkan kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa negara dan hukum tidaklah cukup hanya dalam perspektif instrumental. Mereka harus senantiasa terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat. Hukum yang ada harus mampu melayani dan melindungi kepentingan masyarakat secara adil dan manusiawi. Dengan memahami hubungan yang erat antara hukum, negara, kemanusiaan, dan keadilan, kita dapat menjadikan hukum sebagai alat untuk mempromosikan nilai-nilai tersebut dan mencapai transformasi sosial yang lebih adil dan manusiawi.
Keterbatasan lahan di Kabupaten Gresik menjadikan TPA Ngipik yang mempunyai luas 4,0 ha membutuhk... more Keterbatasan lahan di Kabupaten Gresik menjadikan TPA Ngipik yang mempunyai luas 4,0 ha membutuhkan pengelolaan secara efisien. TPA Ngipik direncanakan beroperasi dari tahun 2003-2011. Namun hingga penelitian ini dilakukan, TPA tersebut masih digunakan untuk pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penanganan untuk meningkatkan kapasitas tampung TPA. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah penambangan sampah yang telah ditimbun, guna mendapatkan lahan TPA baru dan memperoleh sumber daya materi dari sampah yang tertimbun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi ekonomi dari hasil penambangan dan pemanfaatan timbunan sampah serta kelayakan penambangan sampah sebagai upaya pengembangan lahan TPA. Data tentang teknik pengelolaan persampahan, daerah layanan TPA, dokumen perencanaan pembangunan TPA, dan umur pakai TPA diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup. Sedangkan metoda penambangan mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerja...