Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (original) (raw)
Related papers
Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Perencanaan Anggaran Responsif Gender
2018
AbstrakSebagian besar pelaksanaan anggaran dan belanja daerah Pemerintah Daerah di Indonesiadianggap masih memiliki kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilangender. Hal ini merugikan kaum perempuan karena selama ini proporsi anggaran untukkepentingan perempuan sangat kecil yaitu kurang dari 5% dari seluruh total anggaran.Menyikapi hal tersebut, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkankesetaraan gender melalui mekanisme, kebijakan dan anggaran responsif gender.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperlajari bagaimana tantanganPemerintah Daerah dalam menerapkan perencanaan anggaran responsif gender. Metodedalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaluistudi literatur. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah masihmenemui banyak kendala jika ingin serius menerapkan perencanaan anggaran responsifgender.Kata kunci: pemerintah daerah, anggaran responsif gende
Efektivitas Implementasi Kebijakan Anggaran Responsif Gender
Jiana, 2013
This research underlines several issues concerning The effectiveness of gender responsive budgeting policy implementation. The research was intended to explore factors which influence the effectiveness of gender responsive budgeting implementation. Data collection consisted of site observation, interview, focus group discussion, and document study. The techniques of analysis employed in this research was interactive analysis. The results of this research were: (1) The formulation of regulation on gender responsive budgeting is able to become a forcing mechanism for provincial government officials to make and implement gender responsive budgeting. (2) The formation of bureaucracy structure in the form of gender mainstreaming working group and gender responsive budgeting technical team to perform distinct and consistent communication as well as to improve human resources capacity has encouraged the disposition of the provincial government officials to undertake collective action in the form of the formulation of gender-responsive planning and budgetting. The structure has become a medium of knowledge transfer among agents involved in the institutions to build a strong relationship. The strength of the relationship has injected energy to the bureaucrats to creatively develop inovations in selecting strategic programs in order to be gender responsive. As a result, gender responsive budgetting can be well implemented and the selection of strategic programs can accelerate and braoden the program scope towards gender equity and equality.
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Panduan
Kementerian Perumahan Rakyat, 2011
PANDUAN Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat tersusun dengan baik, sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang merupakan salah satu upaya pencarian keadilan atas hak azasi manusia tanpa mengotak-ngotakkan gender (laki-laki dan perempuan), usia, kebiasaan, dan lainnya, maka telah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang responsif gender, mulai dari perencanaan, penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), memiliki karakteristk yang cenderung netral gender, tanpa membedakan kelompok sasaran pemanfaatnya. Akan tetapi dalam serangkaian input, proses dan outputnya seringkali terdapat kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender. Salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan gender serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui proses perencanaan program dan penyusunan anggaran yang responsif gender. SEKRETARIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 5 Kendala yang dihadapi dalam perencanaan program dan penyusunan anggaran yang responsif gender di Kementerian Perumahan Rakyat, diakibatkan oleh karakteristik beberapa jenis infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman yang netral gender. Perubahan pola pikir para perencana program dan anggaran sangatlah diharapkan, sehingga dapat terwujud pembangunan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman yang responsif gender. Kami berharap panduan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program dan penyusunan anggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Kami menyadari bahwa Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran dalam rangka perbaikan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi pemikiran sehingga panduan ini dapat diselesaikan dengan baik.
Jurnal Inspirasi
This study aims to describe and evaluate the implementation of Pengarusutamaan (PUG) in Tasikmalaya City. This study uses a descriptive qualitative approach to evaluate the implementation of PUG in Pekanbaru City based on Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning the implementation of Pengarusutamaan Gender (PUG) which is the basis for achieving gender equality and justice. Data collection techniques were carried out by means of documentation studies and in-depth interviews. The results of the study indicate that the Tasikmalaya City Government is not yet gender responsive due to the lack of programs and activities in development planning and women's involvement so that it is not optimal in overcoming specific problems and needs, especially paying attention to the differences in the needs of women and men. This study recommends the need for the government to immediately implement a gender responsive budget to ensure that the budget issued by the government along with ...
Modul Pelatihan Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran Daerah Responsif Gender
2011
Modul ini dikembangkan dalam kerjasama yang erat antara proyek GIZ Decentralization as Contribution for Good Governance (DeCGG), Strengthening of Women's Rights (SWR) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (KPP&PA). KPP&PA secara signifi kan telah melakukan upaya untuk peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran responsif gender baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kami harapkan bahwa modul ini dapat menjadi buku pegangan yang bermanfaat untuk para praktisi dimanapun dalam mengembangkan kapasitas yang memadai untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memperhatikan keperluan lelaki dan perempuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dalam kebijakan dan program pembangunan di daerah.
Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Journal of Governance and Public Policy
The gap between gender equality policies and gender responsive budgeting is still ....in Indonesia's public finance (Sopanah,2004). This brings negative impacts to the society, in particular women, because the proportion of public expenditure for women's interest is still very low (less than 5% of total budget). Such condition requires the commitment of the Government to realize gender equality by mainstreaming gender perspective on various mechanism, policies and budgeting. This research aims to analyze the integration of gender responsive budgeting in regional expenditure at Department of Health in Makassar Municipality in 2014. This research used qualitative methods of which the primary data were collected through in-depth interview and documentation. The result indicated that the allocation of gender specific budgeting was 4% with 26 posts and allocation of gender equality budgeting was 3% with 3 posts. Meanwhile general gender mainstreaming budgeting was unavailable or 0% of total direct expenditure at the Department of Health. There were several obstacles in implementing gender responsive budgeting at the Department including the obstacles on policies, structural and cultural. Therefore, this research suggest to the national and provincial governments to actively do socialization and campaign on the implementation of gender responsive budgeting within planning, budgeting, implementation, monitoring and evaluation. It is also necessary to provide trainings for Regents/Mayors and Head of all Departments on this matter.
Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia (JPAI), 2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan anggaran responsif gender pada Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2018-2020. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Anggaran Responsif Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2018-2020?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Objek dari penelitian ini adalah 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTT yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mangalokasikan anggaran yang responsif gender dengan kategori specific gender dan affirmative action dan Dinas Kesehatan telah mengalokasikan anggaran yang responsif gender dengan kategori spesific gender dan meskipun alokasi anggarannya relatif kecil.
Analisis Anggaran Responsif Gender di Provinsi Sumatera Selatan
2015
T his study aimed at analyzing the implementation of proposed document plan and the realization of budgeting toward gender bias in the province of South Sumatra. The technique used on analyzing gender bias is descriptive statistics. Based on assessment of proposed document plan and realization of budgeting, the result shows that the programme tend to support budgeting responsive gender.
Analisis Anggaran Responsif Gender sebagai Percepatan Pencapaian Target MDGs
Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015
Analisis Anggaran Responsif Gender sebagai Percepatan Pencapaian Target MDGs. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan SKPD Aceh dalam penerapan anggaran responsif gender (PPRG). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Komitmen terhadap peraturan masih sangat lemah dan menandakan bahwa belum adanya kesadaran akan pentingya PPRG, (2) Kelembagaan masih hanya sekedar membentuk kelompok kerja saja tetapi untuk rencana dan laporannya sangat minim sekali, (3) Masih sangat kurang ketersediaan sumberdaya manusia yang sudah mengikuti capacity building PPRG dan Training of Trainer (TOT), (4) Profil gender dan data terpilah masih sangat kurang, (5) Partisipasi masyarakat untuk masih kurang diikutsertakan dalam proses PPRG.