Tanggapan Masyarakat Tentang Adanya Kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah DI Kabupaten Pasuruan (original) (raw)
Related papers
Respon Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Peraturan Bupati Wajib Madrasah Diniyah
Autentik : Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar
This paper discusses the study about village government policy towards regional head regulation regarding the obligations of the madrasa diniyah program. The results of this study, madrasah diniyah is community based education, from, by and for the community.In life with the community, government officials in the village, they live with the community. They know and understand the problems of the madrasahdiniyah in their village. Existing reality,government officials in the village cannot carelessly channel aid from the village fund program from the government, because in its rules, it does not explicitly mention assistance for madrasahdiniyah, instead it is available for early childhood education.There is a regulation from the regional head regarding the mandatory madrasah diniyah program,then there is BOSDA funding, however backfired for madrasahdiniyah education, their number increased from the number before the regulation.
Kebijakan pendidikan program wajib belajar Madrasah Diniyah
2020
Kebijakan Pendidikan adalah bagian dari kebijakan public, yaitu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang memuat perencanaan umum, langkah-langkah dan strategi yang harus dicapai guna tercapainnya tujuan pendidikan (Madjid, 2019). Ada beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah maupun peraturan mencakup Negara salah satunnya yaitu kebijakan Madrasah diniyah. Madrasah Diniyah merupakan bentuk lembaga pendidikan nonformal yang berfokus dalam ilmu-ilmu pendidikan islam yang memuat mata pelajaraan fiqih, bahasa arab, tarikh, tahukhid, hadits dan lain-lain. Madrasah Diniyah telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2007 yang terdapat pada pasal 15. Madrasah Diniyah dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan agama islam yang lebih mendalam terhadap peserta didik.
Madrasah Diniyah: Studi Kebijakan Wajib Belajar di Purwakarta
Jurnal Statement : Media Informasi Sosial dan Pendidikan
Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bertindak mewakili pemerintah dalam segala hubungan hukum. Ia mempunyai kewenangan terhadap pengaturan kebijakan publik maupun privat. Dengan demikian dalam praktek pembuatan peraturan perundang-undangan dapat lahir berdasarkan inisiatif badan legislatif atau inisiatif badan eksekutif. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah akan berdampak kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan studi kebijakan publik dapat dikatakan bawah kebijakan wajib belajar madrasah diniyah di kabupaten Purwakarta menunjukkan dampak positif terhdap penyelenggaraan pendidikan Islam. Indikator perubahan kearah yang lebih baik ditunjukkan oleh: (1) meningkatnya partisipasi peserta didik, (2) keragaman kualifikasi tenaga pendidik, (3) adanya standarisasi kurikulum, (4) tersedianya sarana pendidikan, (5) tersedianya pembiayaan, (6) terlaksananya kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan, dan ...
2017
Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis efektivitas implementasi Program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah meliputi: sumber daya, sikap tenaga pendidik dan kependidikan, serta struktur birookrasi. Penelitian dilakukan pada Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Responden penelitian kepala Madrasah Diniyah Awaliyah sebanyak 70 orang. Instrumen penelitian sarana prasarana, sikap tenaga pendidik dan kependidikan serta struktur birokrasi menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat sumber daya 27,14% mencukupi; 58,57% berada sangat mencukupi, dan 14,29 kurang mencukupi. Tingkat sikap tenaga pendidik dan kependidikan 38,57% sangat ramah, disiplin dan bertanggung jawab; 52,86% cukup ramah, disiplin dan bertanggung jawab; dan 8,57% kurang ramah, disiplin dan bertanggung jawab. Tingkat struktur birokrasi Madrasah Diniyah Awaliyah 31,34% sangat efektif; 52,86% efektif, da...
2019
This research is motivated by government policy in Law No. 20 of 2003 concerning the national education system and RI government regulation No. 19 of 2005 concerning national education standards that mandates each education unit to create an Education Unit Level Curriculum (KTSP), the demands of the community for pesantren to do curriculum renewal, the declining quality of pesantren after renewal. The formulation of the problem in this study is How is the Response of the Darussalam Tsalis Islamic Boarding School to Government policies in the Renewal of Islamic Education in Indonesia? renewal of learning methods (3) Darussalam Tsalis Islamic Boarding School response to renewal of learning evaluation. The purpose of this study is: To determine the response of Darussalam Tsalis boarding school to renewal of the curriculum, to determine the response of Darussalam Tsalis boarding school to the renewal of learning methods, To determine the response of Darussalam Tsalis boarding school to ...
Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Pendidikan Madrasah di Jawa Tengah
EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan
For some years, people have regarded madrasah as the second-class education, but the perception is getting better now due to some evidences. This article is discussing about people’s perception on madrasah’s education services in Central Java. By using a qualitative approach, the study revealed the important results. First, recently, the trend of the number of madrasah and the students has steadily increased, while the number of (secular) schools and their students has shown a decreasing line. Second, generally speaking, people’s perception on madrasah’s educational services in Central Java is good in all five dimensions. The highest score is given to assurance dimension while the lowest is given to the reliability. Third, Islamic values, good character, and qualified human resources are the strengths to which attract people to enroll their children to madrasah, while facilities and infrastructures are madrasah’s weaknesses.
Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Pendidikan Islam DI Desa Pengkok Kedawung Sragen Jawa Tengah
2020
This research used descriptive-qualitative approach with data collection techniquws in the form of observation, interview and documentation. From the research that has done, the findings are as follows. First, people’s knowledge of Islamic education and Islamic educational is good enough; seen from many positive responses of informant who see the very impor- tant Islamic education and Islamic for them. Second, by the attitude of the society towards the Islamic educational institutions, cognitively they have understood the importance of Islamic education and Islamic educational institutions, and affectively their response to the development of Islam is also quite good, visible from the awareness to follow the study / assemblies of existing science. Community behavior is getting better so that the number of criminals is reduced and public participation is increasing in religious activities held by religious leaders of Pengkok Village. Third, public interest in non-f...
2018
This study aims to determine the form of implementation of compulsory education policies in improving the character of Madrasah Diniyah elementary school students in Bangil Pasuruan, supporting factors, inhibitors, and solutions. This research was conducted in January - April 2018 using qualitative method with descriptive approach. Data collection using interview techniques, observation, and documents. Data analysis using data reduction, display data, and conclusion drawing/ verification. Test data validity with triangulation. The results showed that the implementation of compulsory education of Madrasah Diniyah in elementary school in Bangil was done by directing the students to follow the Madrasah Diniyah located around the student residence, if the school does not have Madrasah Diniyah. Learning and teaching activities in Madrasah Diniyah done at around 14:00 to 16:00 pm. Supporting factors of this policy are supporting from the government of Pasuruan in the form of funds and soc...
Respon Pondok Pesantren Diniyyah Putri Terhadap Modernisasi Pendidikan Islam
2017
Penelitian ini bertujuan untuk memahami modernisasi, penerapan kurikulum, dan aneka bentuk pengembangan Pendidikan Islam yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Diniyyah Putri Lampung untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan ( field research) bersifat kualitatif ( qualitatif research) . Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan modernisasi yang dilakukan di Pondok Pesantren Diniyyah Putri Lampung berfokus pada Sarana dan prasarana, kurikulum, dan metodologi pembelajaran. Penerapan kurikulum pada tingkat MTs dan MA dilakukan dengan menerapkan kurikulum terpadu yang merupakan perpaduan antara kurikulum 2013, kurikulum intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kurikulum Diniyyah putri. Dampak modernisasi Pondok Pesantren Diniyyah Putri Lampung terklasifikasi dari dampak terhadap guru, siswi/santriwati, Lulusan/alumni, dan Dampak Terhadap kepercayaan masyarakat. Kata Kunci: Modernisasi...
Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Sekolah Pasraman Sasana Putra Pandawa dalam meningktakan Sikap Budi Pekerti anak dilingkungan keluarga Hindu yang meliputi bagaimana proses perencanaan program, tata cara pelaksanaan program, serta bagaimana proses evaluasi yang digunakan dalam Sekolah Pasraman. Rancangan penelitian ini adalah penlitian Kualitatif Diskriptif. Subyek penelitian ini adalah Sekolah Pasraman Sasana Putra Pandawa Desa Sedaeng dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan nonformal berbasis pendidikan agama Hindu. Hasil menunjukkan keterangan mengenai hasil perencanaan program, Pelaksanaan program, serta evaluasi program, dari tiga aspek tersebut dapat diambil keterkaitan antara bentuk sekolah Pasraman dengan jalur pendidikan nonformal yang lebih munggunakan pendekatan kontruktivisme dalam pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan yang kontruktif sekolah Pasraman menggunakan metode inquiry yang berorientasi kepada siswa dan sebagai alat evaluasi Sekolah Pasraman menggunakan tes lisan dan tes praktik sebagai usaha mengimbangi pendekatan kontruktivisme yang berorientasi kepada perkembangan peserta didik.