Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019 (original) (raw)
Related papers
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DI Indonesia
SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business
This study aims to examine the effect of partially balanced funds, local tax revenues and regional expenditure on the financial performance of local governments in the Indonesian province. This study was conducted at the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) Ministry of Finance in the period 2012-2018 through the official website www.djpk.kemenkeu.go.id. Regional financial performance is measured using the ratio of fiscal decentralization by comparing the Original Regional Revenue and Total Revenue, while the balancing fund, Regional Tax Revenue and Regional expenditure are calculated based on each of the realization of these variables. The population used in this study is all provinces in Indonesia during the 2012-2018 period as many as 34 provinces. Sampling uses the Purposive Sampling method with the criteria of the provincial government which has an official website of the local government and which publishes the Budget Realization Report (LRA) so that a sample of 14 prov...
Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung
2018
Keuangan daerah merupakan urusan pengelolaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah diwajibkan mengelola, menggunakan, dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja keuangan daerah menjadi tolok ukur bagaimana kemampuan daerah dalam menjalankan hak otonomi yang dimiliki. Obyek analisis pada laporan ini adalah kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada periode Tahun Anggaran 2013-2016. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif yang meliputi analisis kemandirian, analisis efektivitas dan efisiensi, analisis pertumbuhan dan analisis keserasian. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih rendah, dimana ketergantungan kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar. Tingkat pertumbuhan pun juga relatif kecil dan tingkat keserasian juga masih timpang, dimana rasio belanja modal masih sangat kecil dibandingkan dengan rasio belanja rutin. Adapun tingkat efektivitas sangat tinggi dan tingkat efisiensi adalah cukup efisien.
2021
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali yang diukur melalui rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik analisis data kuantitatif rasio keuangan serta uji independent sample t – test. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur dan Bali yang berjumlah 47 pemerintah kabupaten/ kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria pemerintah daerah yang mendapat opini WTP pada LKPD tahun 2015 – 2019, sehingga diperoleh sampel sebanyak 31 pemerintah daerah kabupaten/ kota yang terdiri atas 23 kabupaten/ kota di Jawa Timur dan delapan kabupaten/ kota di Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan kabupaten/ kota di Provinsi Jawa T...
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia
JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di indonesia ditinjau dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan belanja daerah. Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 514 kabupaten dan kota, sedangkan sampel sebanyak 439 kabupaten dan kota yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi regresi data panel yang dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, Akan tetapi dua variabel lainnya yaitu DAU dan Belanja Daerah tidak terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2012
The purpose of this research is to analyze the financial statements associated with the performance of local government in the city of Bandar Lampung. The demands of public sector accountability towards the realization of good governance good governance in Indonesia is increasing. This demand is reasonable, because some research suggests that the onset of the economic crisis in Indonesia was caused by poor management (bad governance) and bad bureaucracy. Good governance is a management organization of development that is in line with the principle of democracy, the avoidance of any allocation of investment funds, the prevention of corruption both in administrative and political or the realization of good governance required competent human resources and in order to put together a quality financial statements so that the performance of local government in the city of Bandar Lampung can be the maximum. So the problem is taken is how financial statement analysis associated with the performance of local government in the city of Bandar Lampung.
Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Periode 2014-2018
Journal of Regional Economics Indonesia
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari aspek keuangan daerah tahun anggaran 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang dipergunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Sedangkan data penelitian merupakan data keuangan realisasi anggaran Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tahum 2014 pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan proses desentralisasi daerah sebesar 13,2% dengan sisa 86,8% yang menunjukkan pemerintah masih belum maksimal dalam menjalankan proses desentralisasi daerah, begitu pula dengan tahun lainnya. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pemerintah cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan pemerintah provinsi masih sangat mendominasi dalam pendanaan. Tingkat kemandirian pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan dominan dibanding kemandirian pemerintah daerah, se...
E-journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship
The difference in financial performance between district and city governments is one of the example of high economic gap. This is due to differences in the size of an area, population density levels and different regional income which can lead to fiscal imbalances between regions. The purpose of this study is to compare the financial performance of district and municipal administrations on Sumatra Island from 2015 to 2019. This study used financial statement data for all district and city governments on the island of Sumatra and analyzed the differences using descriptive statistic methods with quantitative data analysis technique using the Mann Whitney Test. The Mann Whitney Test results revealed that there were significant differences in the ratios of independence, efficiency, operating expenditure, capital expenditure, and the degree of fiscal decentralization, but no significant differences in the effectiveness ratio between district and city governments.
Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi
Regional Financial Performance Analysis is a form of accountability and a manifestation of financial decentralization and authority from the center to the regions. Regions that are able to manage their finances effectively and efficiently are certainly expected to be able to stimulate the economy through budget absorption in productive sectors and their potential so that they will be able to overall increase efficiency, effectiveness and independence. In this study, the ratio analysis of independence, efficiency and effectiveness is used to see how far the Tana Toraja Regency Government is in managing its regional finances. The results of the ratio calculations carried out resulted in an average independence rate of 22% during the research year (2017-2019). While the results of the calculation of the regional financial efficiency ratio are an average of 88% and the results of the calculation of the effectiveness ratio of regional original income reach an average of 71%.