Korupsi dan Manipulasi yang dilakukan Pejabat di Riau (original) (raw)
Related papers
KORUPSI DAN MANIPULASI YANG DI LAKUKAN OLEH PEJABAT DI RIAU
Secara epitimologis, isilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki asal kata dari kata Bureau, yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat dan Cracy yang berarti aturan. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birkrokrasi juga didefinisikan sebagai cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya. Korupsi adalah suatu tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan aparatur pemerintah/pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Istilah lain yang juga sering dikaitkan dengan korupsi adalah Manipulasi.
Fenomena Korupsi Pejabat Publik DI Jawa Barat
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014
The purposes of this research to know and described corruption patternconducted by government officials, the causes of corruption involving government officials, and effective solution in combating corruption in West Java that should be taken by the law enforcement institutions. This research based on qualitative method by literature research and in depth interview. The research founds that corruption committed in West Java mostly in form of State Budgeting Loss meanwhile; the causes of corruption in West Java were high political cost and taking the loopholes of such regulation. So, It can be solved by the law enforcement institutions must perform better in the eradication of corruption by repairing three sectors such as regulation, organizational structure and legal culture of the officers.
Jurnal EL-RIYASAH, 2014
Pelayanan publik merupakan proses menyediakan kemudahan dalam setiap aspek kehidupan rakyat oleh pemerintah pusat dan daerah. Prinsip utama dalam pelayanan publik adalah sejauhmana kemampuan pegawai dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berurusan di kantor pemerintah. Persoalannya adalah mengapa masih begitu mudah terjadi perilaku maladministrasi dalam birokrasi pemerintah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ?. Tujuan penelitian ini adalah meneliti faktor penyebab terjadinya perilaku maladministrasi birokrasi di institusi pemerintah yang menyediakan pelayanan dokumen yang melakukan kontak langsung kepada masyarakat. Kuesioner penelitian telah diisi oleh 250 orang pegawai yang bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Kantor Imigrasi Kelas I, Kantor SAMSAT dan pegawai kantor Camat di Kota Pekanbaru. Hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini diperkuat dengan data wawancara terhadap 5 orang key informa...
KORUPSI DAN BIROKRASI PEMERINTAH INDONESIA
Fenomena korupsi berjamaah ; sebuah gambaran buruknya institusi pelayanan masyarakat Korupsi berjamaah atau collegial corruption menjadi fenomena mal administrasi yang mengemuka di birokrasi pemerintahan. Korupsi dilakukan oleh banyak aktor secara bersama-sama dalam satuan unit kerja maupun kelembagaan terkait. Alasannya adalah adanya keinginan untuk saling menutupi terkait peran maupun fungsinya dan juga proses maupun hasil dalam tindakan korupsi yang telah dilakukan 1. Rentetan kasus korupsi seperti fenomena kasus Bank Century, rekening gendut PNS, wisma atlet yang melibatkan para pejabat Kemenpora maupun Kemenakertrans bisa menjadi contoh kecil adanya gunung es kasus korupsi dalam birokrasi.
Penyusunan Perencanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020-2024
Warta Universitas Jember, 2021
Abstrak Artikel ini ditulis berdasarkan Kegiatan pendampingan penyusunan Road Map reformasi birokrasi provinsi Riau. Pendampingan berdasarkan permasalahan yang diamati pada kegiatan reformasi birokrasi tahun 2015-2019 dan FGD bersama mitra Biro Organisasi Sekretariat Daerah provinsi Riau yang menjadi target pengabdian. Pendampingan penyusunan road map reformasi birokrasi pemerintah provinsi Riau tahun 2020-2024 dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di provinsi Riau. Penyusunan dokumen reformasi birokrasi penting dilakukan sebagai panduan bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Dengan adanya penyusunan road map reformasi birokrasi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan reformasi birokrasi. Abstract This article was written based on the activities of assisting the preparation of the road map for bureaucratic reform in the province of Riau. Assistance based on the problems observed in the 2015-2019 bureaucratic reform activities and FGD with the partners of the Regional Secretariat Organization Bureau of Riau province who were the target of community service. Assistance in the preparation of the Riau provincial government bureaucratic reform road map 2020-2024 was carried out with the aim of increasing and accelerating the implementation of bureaucratic reform in Riau province. It is important to prepare a bureaucratic reform document as a guide for all stakeholders in implementing the bureaucratic reform agenda. With the preparation of a bureaucratic reform road map, each Regional Apparatus Organization (OPD) knows and understands the implementation of bureaucratic reform.
2015
Changes in the system of government and bureaucratic reforms have not been able to prevent maladministration in the bureaucratic behavior in Indonesia. The question is whether this type of behavior exists in public service in the city of Pekanbaru. The purpose of this study is to investigate the causes of such behavior in government institutions that provides document services directly to the public and whether it has a back up solution to prevent bureaucratic maladministration behavior. Questionnaires were distributed to 250 employees of Population and Civil Registration, Office of Integrated Services and Investment, Immigration Office Class I, Office SAMSAT and sub-district office employees in the city of Pekanbaru. Quantitative analysis of this study reinforced the result of a depth interview conducted with 5 key informants, a supporting method employed in this research. The research revealed that bureaucratic maladministration behavior is caused by heredity bureaucratic culture ...
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
This article aims to examine the case of the distribution of clothing and food packages phase II in East Lombok Regency, or better known as Eid packages in terms of the legal considerations of the judge's decision. The point of policy confusion in state administrative law with criminal law or better known as administrative corruption. Government officials who must implement the policy, when the program is running, must deal with the criminalization of the policies that it implements. Based on these issues it is interesting to discuss related to the legal considerations of the judge's decision to release the accused and whether all government officials have the right to discretion in carrying out their positions. The research method used is a descriptive normative method, with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the discussion revealed that criminal law is used carefully and operationalized truly as the last drug (ultimum remedium) ...
Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja IPDN, 2016
Corruption is a problem it should be a concern to everyone. One of the causes that is the low morale as well as officials and public awareness about corruption itself. Minimize the movement habits and corruption are other alternatives that should be pursued by the government. Space is narrowed in the implementation of government services, so the opportunity to behave corruption can be eroded. Some things you can minimize the space for corruption is anti-corruption education, standard operating procedures services, e-services and increase community participation.