Politik Militer - Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia (original) (raw)

Dinamika Politik Militer Indonesia

Media Guide for Security Sector Reform (ed. Beni Sukadis, Aditya Batara, Amdy Hamdani), 2010

Masih relevankah bicara politik militer di era demokrasi? Bagaimana militer mereposisi dirinya setelah lebih dari tiga dekade menjadi bagian dari rezim Orde Baru? Sukseskah reformasi militer kita selama ini? Apakah TNI kini telah menjadi tentara profesional yang melepaskan karakter politik dan niaganya? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu muncul manakala kita disodori persoalan politik militer di Indonesia. Berbagai pertanyaan ini juga tentunya bukan persoalan baru. Banyak tinta telah tertumpah dalam usaha menjelaskan dan menjawab berbagai persoalan seputar politik militer dan hubungan sipil-militer di Indonesia selama lebih dari lima dekade. Namun kenyataannya, terlepas dari perkembangan di dunia akademis, persoalan politik militer masih menjadi "persoalan nyata" yang menghadapi keseharian kita.

Hubungan Militer dengan Politik di Indonesia

Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 2022

Hubungan Militer Dengan Politik Di Indonesia.Studi ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang cukup mengenai hubungan militer dan politik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah memalui studi literatur yang mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu untuk menjawab hubungan militer dengan politik di Indonesia. Hasil studi menunjukanbahwa adanya hubungan antara militer dengan politik di Indonesia, hubungan ini terlihat baik pada masa orde baru sampai pada masa repormasi yang mana pada masa orde baru ini sistem perpolitikan di Indonesia lebih cenderung bersifat otoriter sedangkan pada masa repormasi sekarang ini sistem perpolitikan di Indonesia lebih bersifat demokrasi.

Analisa Perubahan Peran Militer dalam Politik Indonesia

Pada awalnya, kajian sosiologi militer adalah bidang yang relative dikenal dikalangan ahli sosiologi Amerika. Salah satu alasannya adalah karena banyak ahli sosiologi tertarik pada spectrum poltik militer, baik dari sisi liberal maupun non liberal. Selain itu, akses dan prosedur untuk melakukan penelitian militer memerlukan policy yang berliku dan rumit, akibatnya banyak sosiologi yang menjadi kurang berminat untuk menekuni risset masalah militer. Namun, belakangan ini isuisu militer semakin banyak dikaji oleh ilmuwan sosial sebagai cabang ilmu yang penting di dalam memberikan sumbangan bagi kebijakan militer. 1 Di negara modern yang demokratis, peran tentara dibatasi pada pelaksanaan perintah di bidang pertahanan nasional dandalam keadaan darurat-keamanan dalam negeri. Yang berhak mengeluarkan perintah kepada tentara adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan demokratis, yaitu yang dilakukan secara umum, bebas dan rahasia. Kekuasaan pemerintah pilihan rakyat di atas tentara dikenal dengan istilah supremasi sipil. 2 Militer merupakan salah satu badan negara yang dibentuk langsung oleh negara. Pada masa Perang Dunia I dan II pembentukan militer bertujuan untuk dapat melindungi diri dari serangan ataupun invasi dari negara lain. Militer juga merupakan alat utama untuk dapat menguasai dan mengendalikan suatu daerah tertentu dibawah kekuasaan. Dahulu, militer merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki tiap negara. Pembentukan atau pengembangan militer ini sendiri memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing.

Politik Militer Indonesia Pasca Orde Baru

Buku ini berasal dari disertasi doktoral Marcus Mietzner di Australian National University. Secara umum dalam buku ini Mietzner mencoba melakukan analisa teradap hubungan sipil-militer Indonesia pasca kekuasaan Soeharto. Buku ini mendiskusikan sebab-sebab dan konsekuensi persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia dalam upayanya menciptakan kontrol yang demokratis terhadap kekuatan militer sebagai agenda utama program reformasi pasca rezim oteriterian Soeharto.

Tugas Critical Review Kekuatan Politik Indonesia

Sebagaimana ditulis oleh penulisnya pada bagian pendahuluan, buku ini membahas pemikiran elit politik Islam modernis di Indonesia dalam era baru yang dikenal dengan sebutan era reformasi Indonesia. Tokoh modernis Islam tersebut telah tampil sebagai calon presiden Republik Indonesia yang keempat pada Pemilihan Umum 1999, ini merupakan pemilihan umum pertama di era reformasi politik pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto sela ma 32 tahun. Tokoh modernis Islam yang dimaksudkan adalah Prof. Dr.Yusril Ihza Mahendra. Dia adalah pakar hukum tata negara, juga ketua Partai Bulan Bintang (PBB) dan dalam pemerin tahan nasional diberi kepercayaan sebagai Menteri untuk urusan Hukum dan Perundang-Undangan yang kemudian diubah menja di Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Tokoh yang memainkan peranan penting pada jatuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan ini, masa mudanya adalah seorang tokoh penentang kepemimpinan Soeharto, namun sejak tahun 1994 berada dalam lingkar pusat birokrasi pemerintahan pusat yang diperbantukan di Sekretariat Negara, khususnya untuk menjadi penulis/penyusun pidato (speech writer) Presiden Soeharto saat itu. Melalui sarana itu, Yusril Ihza Mahendra membangun nuansa baru terhadap arah dan isi pidato dengan nuansa Islami dan menekankan misi maupun makna apa yang menjadi perhatian bangsa. Peranannya mengingatkan kita dalam sejarah pemikiran politik Indonesia lama kepada tokoh Ronggowarsito, yang "mendekatkan jarak" kepada pusat kekuasaan demi suatu perubahan, dan ini dibuktikannya secara lugas-berani dengan mengutarakan pandangannya di hadapan Soeharto agar pemimpin Orde Baru itu berhenti sebagai presiden. Penulis buku ini juga mempertimbangkan ketokohan Yusril berdasarkan pencapaian intelektualitasnya, serta aspek kesejarahan sang tokoh. Sebagaimana ditulis oleh penulisnya sebagai berikut: Yusril Ihza Mahendra adalah seorang guru besar (profesor) bidang hukum tata negara yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat, berpaham modernis dan berasal dari lingkungan keluarga Masyumi. Ia juga anggota dan aktif dalam organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), sebuah organisasi dakwah yang didirikan oleh para tokoh Masyumi di bawah pimpinan Mohammad Natsir. Organisasi dakwah ini dibangun para tokoh nasionalis Islam dari kalangan modernis setelah mereka melihat tidak memungkinkannya Partai Masyumi dihidupkan kembali, oleh karena itu organisasi ini didirikan untuk melanjutkan cita-cita Masyumi, yaitu berpolitik melalui jalur dakwah. Yusril Ihza Mahendra banyak berguru kepada mantan Perdana Menteri RI tersebut dan pada masa studi di universitas dia aktif sebagai anggota dan aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia), organisasi mahasiswa terbesar dan militan di Indonesia dan saat ini adalah ketua Partai Bulan Bintang (PBB), sebuah partai yang berasaskan Islam, terbuka. A. Identifikasi Masalah Sebagai tokoh yang dipilih dalam penulisan buku ini, Yusril Ihza Mahendra memang memiliki kualitas yang lebih dari cukup. Baik sebagai sumber inspirasi dengan mengetahui perjalanan hidupnya, maupun menelusuri pemikiran-pemikirannya. Termasuk, tentu saja mengetahui bagaimana posisi dan langkah politik Yusril dalam beberapa momentum penting di Indonesia, sebagaimana digambarkan penulis buku ini. Karenanya, memilih tokoh Yusril sebagai tokoh utama dalam buku ini sangat menarik dan memberikan banyak pengetahuan-pengetahuan baru. Namun yang juga menarik untuk dikaji adalah penulis merumuskan suatu penggolongan terhadap tokoh Yusril Ihza Mahendra dalam konteks yang lebih luas, yaitu terkait dengan pandangan dan pemikiran para tokoh Islam lainnya. Dimana, sebagaimana sudah disebutkan penulis pada

Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia

Jurnal Penelitian Politik, 2018

(P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia. P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.