Asset Management of State Vocational High Schools in Banten Province After the Transfer of Authority from District to Province (original) (raw)

Analisis Pengalihan Aset SMA/SMK sebagai Dampak dari Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah: Studi pada Provinsi Banten

Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, 2019

Based on the mandate of Law Number 23 Year 2014 on Local Government, the management and authority of high school (SMA) and vocational high school (SMK) in the district/city governments are taken over by the provincial governments. The handover began in March 2016, and must be completed in early 2017. BPK’s audit found a difference of asset value of about Rp26 billion during the handover process. This study aims to determine the process of asset transfer carried out by the district/city governments to the provincial government, problems and constraints faced as well as the accounting treatment of the transferred assets. This study uses a qualitative descriptive method with empirical data which are collected through observation, interviews and documentation. The asset transfer procedure start from the recording process of assets owned by the district/city education office. The asset record data is subsequently submitted by the district/city education office to the district/city region...

Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara

2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan aset tetap yang berada dalam kewenangan DISPENPORA Kab. TTU. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis data interaktif. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan aset daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dengan sub fokus perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfataan, pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset DISPENPORA Kab. TTU sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan barang milik daerah. Namun masih ditemui kelemahan dalam perencanaan, pengamanan, dan penatausahaan aset tetap milik DISPENPORA Kab. TTU. Dalam siklus perencanaan, DISPENPORA Kab. TTU kekurangan sumber daya manusia pada sub bagian Pusat Data dan Evaluasi yang bertugas menginput Rencana Kebutuhan Belanja Modal...

Inventarisasi Dan Penilaian Aset Sekolah Dalam Rangka Mewujudkan Good School Governance

Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan bagi pihak sekolah (kepala sekolah, operator, bagian tata usaha dan guru) terkait proses inventarisasi dan penilaian aset sekolah. Salah satu permasalahan yang ditemui oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi dalam proses penyusunan laporan keuangan adalah nilai aset dari sekolah yang kurang akurat. Hal ini terjadi karena sumber belanja aset sekolah bukan hanya berasal dari Dinas Pendidikan saja, tetapi juga berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dana BOS dikelola secara mandiri oleh sekolah, sehingga seringkali belanja aset dari sumber dana ini tidak terlaporkan. Permasalahan muncul apabila terjadi pertukaran kepala sekolah karena mutasi atau pensiun, data aset belum dapat diketahui secara jelas saat serah terima kepada kepala sekolah baru dilaksanakan. Sekolah yang menjadi mitra pengabdian ini adalah SD Negeri 206 dan SD N...

Transfer of Secondary Education Management Functions in Central Java Province

2019

The purpose of this study was to study and analyze the implementation of the transferof management functions for secondary education in Central Java Province, using adescriptive analysis research design with a qualitative approach. The method of datacollection is done by observation, open interviews and analyzing documents. Theanalytical tool in this research is the model of policy implementation proposed by(Smith, 1973), namely there are four important components in the policyimplementation process: (1) ideal policy, (2) implementing organizations (3) targetgroups (4) environmental factors. The results showed that the transfer of themanagement function of secondary education in the Province of Central Java has notrun as expected, this is because the Policy dimension is implemented as aspired(Idealized Policy) has not been fully implemented, especially the Scope sub-dimension,namely aspects funding for the implementation of education is still not fully submittedto the Province, the ...

Perancangan Aplikasi Manajemen Aset Sekolah Berbasis Web Service Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

2019

Manajemen aset enterprise adalah proses bisnis dan sistem informasi yang memungkinkan yang dukungan manajemen aset organisasi, baik fisik (seperti bangunan, peralatan, infrastruktur dll) Manajemen aset fisik: praktek mengelola seluruh siklus hidup (desain, konstruksi, komisioning, operasi, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, penggantian dan dekomisioning /pembuangan) asset. Prasarana fisik seperti struktur, produksi dan pelayanan pabrik, tenaga listrik, air dan fasilitas pengolahan limbah, jaringan distribusi, sistem transportasi, bangunan dan aset fisik lainnya. Tujuan penelitian adalah merancang sistem informasi disdik propinsi Sulawesi Selatan dan disdik kota/kabupaten dan mengintegrasikan sistem informasi disdik propinsi Sulawesi Selatan dan disdik kota/kabupaten dalam sebuah website berbasis web service dengan memanfaatkan prototipe aplikasi/sistem informasi disdik propinsi sulawesi selatan berbasis database terdistribusi (integrasi database pada Dinas Pendidikan Propinsi Sula...

Strategi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Provinsi Banten

Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah

The Government of Banten Province during the years 2011-2014 has not received an Unqualified Opinion (WTP) of The Supreme Audit Agency (BPK) in its financial statements. The opinion had been given by BPK during the years of 2011-2012 is The Qualified Opinion (WDP). The opinion for years of 2013-2014 is Disclaimer Opinion (TMP).The key to giving WDP and TMP, among others, for the presentation of assets are considered not meet the principles of fairness appropriate presentation of The Government Accounting Standards (SAP). The research objective to describe fixed asset management system. The results of the performance of the system in the form of presentation of fixed assets. The next goal to identify internal and external factors affecting fixed asset management system. The ultimate destination for formulating strategies to improve management of fixed assets. The study was conducted in The Government of Banten Province, particularly the Bureau of Equipment and Assets (BPA) under the ...

Kurikulum Prodi D-IV Manajemen Aset Publik (Program Reguler Alih Program) PKN Stan: Sebuah Kajian Akademis

Jurnal Sosial Humaniora Sigli

Program Studi Diploma IV Manajemen Aset Publik Reguler Alih Program di PKN STAN diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, yang sebelumnya merupakan lulusan Program Studi Diploma III PKN STAN, di bidang pengelolaan aset publik (aset negara). Masalah yang terjadi adalah ketiadaan kurikulum yang memadai bagi program studi tersebut, sehingga kelayakan penyelenggaraan program studi ini berpotensi untuk dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menyajikan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum. Melalui kajian literatur, serta observasi, dokumentasi, analisis dokumen, dan tabulasi data, hasil penelitian ini menyimpulkan program studi ini layak untuk diselenggarakan, setelah mempertimbangkan rencana calon mahasiswa, mata kuliah, beban studi, serta waktu penyelenggaraan pendidikan pada program studi tersebut.Kata kunci: Manajemen Aset Publik, PKN STAN

Tata Kelola Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

2021

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan tata kelola aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masalah utama penelitian ini adalah tata kelola aset tetap belum berjalan baik, belum sepenuhnya berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini disebabkan pengguna barang milik daerah belum memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pengguna barang milik daerah. Artinya kompetensi Sumber Daya Manusia, angaran dan koordinasi masih menjadi masalahnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif, dengan Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumen-dokumen, Materi audio dan Visual juga Internet Searching. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tata kelola Aset Tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pemda Kabupaten Bandung Barat menggunakan sistem aplikasi berbasis website online yaitu aplikasi Antisisbada (Aplikasi Tekn...