Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman (original) (raw)
Related papers
Jaring Pengaman Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, 1999
Kondisi krisis moneter, ekonomi, dan kepercayaan yang terjadi di Indonesia dewasa ini, telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Salah satunya terkait dengan meningkatnya pengangguran dan jumlah penduduk miskin, baik di perkotaan maupun di perdesaan yang disebabkan oleh adanya kesenjangan antarpenduduk, antarsektor dan antardaerah. Untuk itu, perlu adanya paradigma baru dalam pembangunan nasional yang lebih menekankan pada optimalisasasi peranan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan nasional melalui strategi yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui program jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat. Makalah ini memfokuskan pada kajian literatur yang lerkait dengan program JPS dan pemberdayaan masyarakat, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memantapkan mekanisme pelaksanaannya. PENDAHULUAN Pelaksanaan pembangunan di Indonesia, khususnya bidang ekonomi, sebelum terjadinya krisis telah mencatat sejumlah kemajuan, walaupun di sana sini masih ditemui sejumlah masalah pembangunan yang perlu segera ditangani dan dipecahkan. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi masalah funndamental yang bersifat kronis, yaitu masalah yang berkaitan dengan kesenjangan antar pelaku ekonomi /antar manusia, kesenjangan antar daerah dan kesenjangan antar sektor kegiatan ekonomi. Masalah kesenjangan ini berakibat luas pada masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan sosial seperti tingkat pendidikan dan kesehatan.
Perspektif Spasial Penanggulangan Kemiskinan DI Yogyakarta
Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya., 2018
Kemiskinan merupakan salah satu dimensi dari lima dimensi perangkap kemiskinan menurut Robert Chambers. Dimensi kemiskinan tersebut adalah kerentanan, kelemahan jasmani, ketidakberdayaan, dan isolasi wilayah. Isolasi wilayah berhubungan dengan aksesibilitas. Sementara itu akses merupakan media terbukanya peluang-peluang sosial dan ekonomi. Kajian berikut melihat kemiskinan berdasarkan kondisi topografi sebuah wilayah sebagai alat untuk menggambarkan asksesibilitas. Kajian ini juga bertujuan mengetahui tingkat kemiskinan yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan program penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan ditentukan berdasarkan penerima beras miskin. Jumlah keluarga miskin di kedua daerah penelitian adalah 207. Selain wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner, penelitian ini juga melakukan kajian kualitatif dengan cara wawancara mendalam. Tujuan penelitian tentang tingkat kemiskinan dan penentuan program penanggulangan kemiskinan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tabel silang. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan dianalisis dengan menggunakan koefisien regresi. Karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi kepala keluarga miskin di kedua daerah penelitian tidak menunjukkan perbedaan. Rata-rata umur kepala keluarga sekitar 50 tahun, tingkat pendidikannya rendah yaitu SMP, dan kepala keluarga pada umumnya bekerja di sektor jasa. Potensi ekonomi keluarga miskin tidak menunjukkan perbedaan menurut kondisi topografi. Keluarga miskin didaerah dataran berinvestasi dalam bentuk tabungan, sementara keluarga miskin di daerah perdesaan berinvestasi berupa perhiasan. Meskipuntingkat kemiskinan di kedua wilayah tidak menunjukkan perbedaan, namun kemiskinan di daerah perdesaan lebih disebabkan faktor budaya atau kultur, sementara itu kemiskinan di daerah dataran bersifat struktural. Faktor kemiskinan mempengaruhi jenis program penanggulangan kemiskinan agar efektif dan tepat sasaran. Manajemen implementasi program merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam realisasi program penanggulangan kemiskinan yang ditentukan.
" Pemutusan Tali Kemiskinan Melalui Pendidikan
Abstrak Pemutusan tali kemiskinan melalui pendidikan adalah pembahasaan dari kegiatan yang saya tekuni bersama teman-teman didalam Organisai Delapan kama. Sebuah organisasi atau lembaga hasil dari usaha susah paya para mahasiswa yang mempunyai fokus menyantuni anak yatim. Tema pemutusan tali kemiskinan adalah kegiatan rutinitas Organisasi dalam menyantuni dan mendorong Ibu dan anak yatim agar terhindar atau dapat keluar dari rantai kemiskinan. Tema ini menjadi penting, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang menunjukan kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial, dan maslah sosial yang menjadi fokus organisasi ini adalah tentang kemiskinan, dan lebih fokus lagi yakni anak yatim dan Ibunya. Dalam tulisan ini dapat menjelaskan secara nalar bagaimana hubungan Anak yatim dan kemiskinan, selain itu juga tulisan ini menjabarkan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi kepada anak yatim dan Ibunya. Dan tentunya semua itu terkait dengan organisasi Delapan kama tersebut. Kata kunci: kemiskinan, anak yatim dan Ibunya, organisasi delapan kama, pendidikan, dan pemutusan tali kemiskinan. A. Latar Belakang Masalah Setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari sangat mudah dijumpai apa yang disebut dengan kemiskinan, disadari atau tidak kemiskinan dan kemakmuran seringkali berdampingan menghiasi suatu wilayah, bahkan sekalipun di suatu wilayah atau negara yang makmur (kaya). Kesejahteraan negara adalah cita-cita luhur dari Founding father kita, kemerdekaan bukan hanya bermakna terbebas dari penjajah saja, akan tetapi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, dan ciri salah satunya yaitu terbebas dari belenggu kemiskinan. Di Indonesia, masalah kemiskinan tetap menjadi sorotan utama, terkait dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Sosial indonesia, dalam Undang-undang Dasar 1945, mengeni amanat konstisusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraa umum, mencerdaskan
2012
This paper aim to study relationship education and poverty, depict and understand other determinant of poverty in Sumedang. We use SUSENAS 2010 as a main source data. Sum of data sample are 624 household. Model of research is probit to determine probability whether household is poor or not. The result show that education has significant and positive effect on poverty. This result implied goverment to maintain and strengthen education program so that the impact would alleviate poverty in the future. Sum of member household under 5 person also has significant and negative effect on poverty. This result implicate the government to support keluarga berencana (KB) program to alleviate poverty. Main job household head as farmer's paddy and dry-land planting also has significant and positive effect on poverty. This implicate the government to give subsidies and support them to alleviate poverty. The government could also develop rural area where most of farmers live although urban vari...
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora
Perkembangan Covid-19 yang melanda Indonesia ternyata berdampak terhadap kepada beberapa sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggungjawab penuh terhadap penanganan covid-19 di Indonesia melalui bantuan sosial ternyata menyimpan beberapa permasalahan ketika penyaluran bantuan sosial dilaksanakan. Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu desa yang terdampak sektor ekonominya akibat pandemi covid-19 Permasalahan yang terjadi, Kabupaten Trenggalek ini disebabkan oleh ketidakvalidan data penerima bantuan sosial. Ketidakvalidan data yang terjadi di Desa Kerjo ini disebabkan karena tidak adanya pembaharuan data secara berkala, tumpang tindih kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dan kurangnya sosialisasi tentang bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka ini mengambil dari berbagai sumber kepenulisan ilmiah. Penulis juga mengambil data primer yang berasal dari hasil observasi langsung di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai sumber literatur.
Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya
ion This study aims to reveal the educational value of the megengan tradition which has been preserved for generations to date in the Sudimoro village community, Megaluh district, Jombang district. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis used qualitative descriptive analysis techniques. The results show that in this megengan tradition it is used to pray for the elders, the ancestors of the grave experts who have preceded us, and as an expression of gratitude because they are still given a long healthy life and afiat can still meet in the holy month of Ramadan, by bathing in kramas to purify Then a feast is held by exchanging apem (snacks) to welcome fasting, which comes from the Javanese po-so which means Ngeposne Roso (resting the world's happy and sad), these are the values of direct education. Keywords: Education, Megengan Tradition, Social Solidarity.
FITRA LISMAWARTI, 2019
Salah satu permasalahan yang dihadapi secara serius oleh setiap negara di dunia adalah masalah kemiskinan. Dimensi kemiskinan sangatlah luas dan bisa terjadi dimana saja. Kemiskinan bisa terjadi pada siapa saja, baik ditingkat usia maupun ditingkat pendapatannya karena pemutusan hubungan kerja yang cukup tajam dan kenaikan harga. kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang bayak di temukan dalam masyarakat. Bukan saja menjadi masalah sosial namun kemiskinan juga bisa memicu munculnya masalah sosial lainnya seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, dan sebagainya, maka harus dicari solusinya, diantara solusi untuk mencegah kemiskinan adalah dengan pendidikan, maka sekolah SMA Muhammadiyah Padang Panjang Sebagai penyelenggara pendidikan mencarikan solusi agar peserta didik bisa tetap sekolah dengan cara memberika subsidi silang, beasiswa dari alumni dan beasiswa dari masyarakat.
Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta
SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora
Article History Naskah diterima: 30 Juni 2020 Memasuki era Sustainable Development Goals (SDGs) dimana merupakan sebuah konsep lanjutan dari MDG's kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Indonesia sebagai bagian anggota dari PBB berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan seiring dengan deklarasi SDGs. Jika dilihat kemiskinan di Indonesia merupakan sebuah persoalan yang berat karena menyangkut isu kesenjangan yang lebar. berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna mengatasi masalah kemiskinan. Provinsi Yogyakarta sebagai salah satu provinsi termiskin di pulau jawa memiliki beberapa tujuan dan program yang dilaksanakan guna mengatasi kemiskinan.program-program tersebut juga melibatkan beberapa dinas terkait dikarenakan kemiskinan yang dihadapi merupakan persoalan kemiskinan multidimensional.
Econosains: Jurnal Online Ekonomi dan Pendidikan, 2012
This research was aimed at describing connections between education, income per capita and unemployment to poverty in Indonesia. In this research, the data were taken from Badan Pusat Statistik (BPS). The analysis use qualitative and quantitative. Qualitative analysis described in descriptive about education, income per capita, unemployment and poverty in Indonesia. The quantitative analysis used Ordinary Least Squares (OLS) with secondary data. The Regression of research results show that: (1) education has a negative influence to poverty and the effect statistically significant. (2) income per capita has a negative influence to poverty and the effect statistically significant. (3) unemployment has a positive influence to poverty and the effect statistically significant.
2018
Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Penanggulan Kemiskinan. Hal tersebut dilakukan karena melihat di Kabupaten Sleman sendiri angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Secara data, angka kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 mencapai 10,60 persen dengan 37.284 Kepala Keluarga (KK). Angka kemiskinan tersebut hampir mendekati angka nasional sebesar 10,86 persen. Sehingga upaya Pemerintah Daerah dalam meminimalisir angka kemiskinan di Sleman terlihat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan dan diundangkan pada tanggal 22 Mei 2017. Atas latar belakang di atas, analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tetang Penaggulangan Kemiskinan memiliki dua rumusan masalah. (1) Bagaimana Eksistensi Perda tersebut dalam tinjauan Sistem Hukum Lawrence Friedman? (2) Bagaimana Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Maqā...