Pengaruh Hasil Tangkap Nelayan Kuala Langsa Terhadap Daya Jual (Studi Kasus Tempat Pendaratan Ikan Kuala Langsa, Kota Langsa) (original) (raw)
Related papers
Pengaruh Reklamasi Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan di Daerah Kamal Muara, Jakarta Utara
Jurnal Ilmiah Satya Minabahari, 2019
Reklamasi merupakan salah satu solusi pembangunan yang sudah lama dilakukan oleh negara-negara yang memiliki garis pantai seperti Belanda. Adanya reklamasi di Jakarta adalah untuk mengatasi kelangkaan lahan yang ada karena populasi penduduk yang terus bertambah. Proyek reklamasi pesisir Kota Jakarta dimaksudkan untuk menambah ruang pembangunan Jakarta. Selain itu, reklamasi ini bertujuan untuk mencegah pengikisan daratan Jakarta oleh air laut, serta membangun beberapa fasilitas kota lainnya dan bertujuan untuk menata kembali kawasan pantura dengan cara membangun kawasan pantai dan menjadikan Jakarta sebagai kota pantai. Kegiatan reklamasi ini menyebabkan suatu dampak kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama pada nelayan yang hidup didekat dengan kawasan reklamasi pantura DKI Jakarta. Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif dari proses reklamasi pada lingkungan meliputi dampak fisik seperti halnya perubahan hidro-oseanografi, sedimentasi, peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir dan genangan di wilayah pesisir, rusaknya habitat laut dan ekosistemnya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan untuk pengambilan sampel diambil menggunakan metode purposive sampling. Padadaerah Kamal Muara didapatkan bahwa ada 2 jenis nelayan penduduk asli yang terkena dampak akibat adanya reklamasi, nelayan tersebut adalah nelayan sero dan sondong.
2012
The Fisherman livelihoods at sea are filled with uncertainty and the catch marketing system is not optimum so that fisherman has difficulty in the capital. In this condition, the fisherman to seek capital through the process quickly and with no collateral even if in the end did’n realize that fisherman has actually entangled and lost money. The financiers in general is often called middlemen/pengijon that certain conditions have created a monopoly system because they operate from the provision of capital, the factors of production to determine the marketing of fish. The research objective was to determine how far the dependence of fishermen in obtaining capital and how much is the actual loss occurred. This study uses the case of the dependence of fisherman on middlemen in PPN  Palabuhanratu by quantitative descriptive analysis. The research has g...
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), 2021
Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 71 / Permen-Kp / 2016, aims to realize the utilization of fish resources that are responsible, optimal and sustainable and to reduce conflicts over the use of fish resources based on the principles of management of fish resources. In implementing the regulation, it creates dynamics in fishing communities. The focus of this study examines the evaluation of the fishing lane policy and the placement of fishing gear on Fishermen in the Serang Port of Serang, Banten. The theoretical study in this study uses the William N. Dunn (1990) Policy Evaluation approach. The research method is a qualitative approach with a descriptive analytic research design. The results showed that the characteristics of the fishing track in the Karangantu Archipelago Fisheries Port, most fishermen had small scales. Government policy does not provide levies for fishermen who lean in the Port of Karangantu PPN. Government policies related to fishing gear have been issued Ministerial Regulation No. KKP. 71 of 2006, as a reference to bring order to fishermen in conducting operations in the Banten Bay Area and even throughout Indonesia. The policy is not implemented optimally because fishermen who operate in the port of Karangantu are mostly small-scale fishermen, while those who are regulated should pay attention to the characteristics of the type of boat and the size of the boat. The fishing area is carried out in a 4-mill marine area, and using fishing gear. The use of Cantrang or Arat Mini fishing gear similar to Trawling Tiger is actually not permitted and even there are no permits for fishermen who violate the rules of fishing gear, but these conditions are still used by fishermen. For enforcement, government support related to operational budgets is needed to support operations at sea.
Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, 2020
Sistem rantai dingin menggunakan es curah merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kesegaran ikan pada proses produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan usaha penangkapan ikan dengan sistem rantai dingin dan tanpa rantai dingin di Kecamatan Teluk Bintan di Provinsi Kepulauan Riau dan Kecamatan Nambo dan Kecamatan Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara mulai dari bulan Februari 2018 sampai dengan Mei 2018. Analisis data yang dilakukan adalah analisis usaha yang meliputi komponen pendapatan, keuntungan, R/C ratio dan Payback Periode (PP). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapatan dan kelayakan usaha kelompok nelayan di Kecamatan Nambo, Kendari serta Teluk Bintan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adannya perbedaan pendapatan kelompok nelayan yang menerapkan rantai dingin dengan yang tidak menerapkan rantai dingin. Pada ketiga lokasi, nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan ranta...
Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia, 2017
PERMEN KP Nomor 56 tahun 2014 dan PERMEN KP Nomor 10 tahun 2015 berguna untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan penanggulangan terhadap Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak moratorium perizinan perikanan tangkap terhadap upaya penangkapan dan produksi rawai tuna yang berbasis di pelabuhan Benoa-Bali.Analisis data didasarkan pada hasil enumerasi oleh enumerator Loka Penelitian Perikanan Tuna (LPPT) di pelabuhan Benoa, dari Januari 2012 sampai dengan Desember 2015. Moratorium perizinan perikanan tangkap efektif diberlakukan pada tanggal 3 Nopember 2014. Hasil studi menunjukkan terjadi kenaikan pada rata-rata produksi, upaya dan CPUE perikanan tuna skala industri di pelabuhan Benoa di tahun 2015 (setelah moratorium). Kenaikan produksi, CPUE dan upaya penangkapan perikanan tuna skala industri di pelabuhan Benoa berturut turut sebesar 6-18%, 3,3-16%...
Prosiding SEMDI-UNAYA (Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNAYA), 2019
Aceh is the westernmost outermost province of Indonesia, and has a wealth of underwater nature, including great underwater beauty. Based on existing data, only 10% of the total potential area of capture fisheries that have been utilized, where the rest are still included as very potential areas to be cultivated. Abundant resources have not been accompanied by poorly managed post-harvest handling, resulting in damage to some perishable fishery products. The lack of ice supply is also one of the causes of the poor quality of production. In the end, it will automatically reduce the level of production prices. This will reduce the level of income of fishermen. To realize the plan, PT Aceh Laot Marina will conduct business cooperation with investors in a profit sharing scheme with a 5-year investment return period. The initial investment needs for PT. Laot Aceh Marina is in the amount of Rp 220,254,000,000,-consisting of procurement of ships, facilities and other equipment, amounting to Rp 209,254,000,000. As for the working capital needs, Rp 11,000,000,000 is needed. As for the needs of building facilities and facilities for herbal fish preservative plants, the atmosphere requires funds of Rp. 25,000,000,000. Procurement of ships consists of 10 units of 60 GT purse seine vessels and 6 units of 30 GT longlines. From the number of ships it is planned to produce 28,800 tons per year, with a sale value of Rp 306,000,000,000 per year. Sharing of revenue with Pawang (tekong) and ABK is based on Aceh's traditional laot law, which requires Pawang and ABK to receive one third of the portion, the owner or investor gets one third, and another third is used for operational and logistical needs of the ship to go to sea. The results of the calculation of investment criteria show that fishing is feasible, even profitable, because at an interest rate (discount rate) of 18% per year, a net B / C ratio of 1.73 (> 1) and an NPV of Rp 141,583,050 (> 0). With an IRR of 40% (> discount rate), this means: this project is feasible even though the discount rate reaches 40% per year. The time period needed to return all investment funds (BEP) is 4 years.
Jurnal Public Policy
Nelayan yang ada di Gampong Panggong Aceh Barat berjumlah sekitar 220 nelayan. Jumlah ini tentunya jumlah yang cukup tinggi dibandingkan dengan nelayan lain yang ada di Aceh Barat. Ketika nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak/melimpah terkadang nelayan masih merasa bingung harus dibawa kemana hasil tangkapan yang mereka dapatkan. Mereka merasa kesusahan dalam mengolah hasil tangkapannya sendiri, sebagian besar nelayan memang menjual hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Aceh Barat tetapi dalam kenyataannya jika hasil tangkapan sudah membludak yang biasanya TPI Aceh Barat hanya dapat menampung 15 Ton perhari jika hasil tangkapan nelayan sudah banyak maka bisa saja meningkat sebanyak 45 Ton perhari. Dalam hal ini Panglima Laot berperan penting dalam mengatasi hasil tangkapan ikan yang melimpah tersebut, di karenakan salah satu tugas dari Panglima Laot sendiri adalah Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan agar masyarakat nelayan yang ada di Gam...
Analisis Kelayakan Finansial Penangkapan Ikan di Waduk Koto Panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau
2017
This study aimed to analyze the financial feasibility of fish catching in Koto Panjang Reservoir of Kampar District, Riau Province, using business and investment criteria analyses. The result showed that each engine boat and rowboat has IDR 29,313,301.59 and IDR 15,044,311.11 for their respective profit; 3.55 and 3.48 for their respective Revenue-Cost Ratio Value; 0,29/yr or 3.3 months and 0.30/yr or 3.6 months for their respective fishermen payback period; and 3.6 % and 4 % for their respective Return on Investment (ROI) value. Investment criteria analysis on fish catching for each engine boat and rowboat obtained Net Present Value (NPV)of 142,169,973.13 and 72,313,686.96, respectively; 3.01 and 2.91 for their respective Net B/C value; 49% and 46% for their respective Internal Rate of Return (IRR) value. Fish catching business in Koto Panjang Reservoir is deemed feasible because NPV>0, IRR>interest rate, and B/C>1 for both engine boat and rowboat