Pengukuran Tingkat Kesiapan Aparatur Dan Masyarakat Kelurahan Oebufu Dalam Penerapan Pemerintahan Digital Melayani (original) (raw)
Related papers
Pengukuran Tingkat Kematangan E-Goverment Pada Pemerintah Daerah Kepulauan
2018
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah menjadi aset penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga dengan adanya penggunaan TIK ini, Pemda dapat mewujudkan strategi bisnis untuk mencapai tujuan organisasi dan menimalisir resiko tata kelola TIK dengan efektif dan efisien. Pemda Halmahera Selatan (Halsel) sendiri merupakan institusi pemerintahan kabupaten kepulauan di Indonesia Timur provinsi Maluku Utara yang saat ini sudah mengimplementasikan startegi e-government , namun Pemda tersebut memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya strategi pemanfaatan TIK untuk mewujutkan visi dan misi institusi Pemda tersebut agar efektif dan efisien dalam pemberdayaan sumberdaya TIK tersebut. Penelitian ini dengan menggunakan framework COBIT 5 yaitu untuk mengukur tingkat kematangan implementasi e-government pada Pemda Halsel. Metodologi pengukuran kematangan implementasi e-government dilakukan dengan metode kualitatif dengan wawancara langsung menggunakan kuisoner assessment di pejabat str...
2015
Desa sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan administratif di Indonesia,dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dan terus meningkatkan kemampuannya didalam mengelola data administrasi kependudukan desa sebagaimana yang terkandung dalam amanat Inpres No. 3 tahun 2003. Saat ini desa-desa yang berada di Kalimantan selatan, didalam sistem pelayanan administrasi kependudukan desa masih banyak yang bersifat konvensional. Hal tersebut berimbas kepada perangkat desa maupun penduduk desa, dimana sering terjadi human error, serta pemborosan waktu dan biaya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang mengarah ke e-Government untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam menerapkan e-Government dan tata kelola TIK di pedesaan diperlukan suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh sehingga penerapan TIK bisa berjalan sesuai dengan fungsinya dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat telah diimplementasikan. Penyusunan Master Plan TIK...
2018
Perkembangan e-government di Indonesia merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. Salah satu instansi yang menerapkan egovernment yaitu Pemerintah Kota Batu. Sebagai salah satu pemerintahan yang akan menerapkan beberapa sistem elektronik untuk mendukung pelayanan, Pemerintah Kota Batu membutuhkan evaluasi tingkat kesiapan dalam menerapkan e-government. Pada penelitiaan ini menggunakan model ICT Readiness Assessment. Model yang dipakai berfokus pada faktor infrastruktur TIK, organisasi, ketersediaan TIK dan keamanan dan lingkungan hukum. Penelitian ini mengambil objek pada 7 SOPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Badan Keuangan Daerah (BKD), Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), Bagian Pelayanan Pengadaan (ULP), Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Metodologi penelitian yang digunakan yaitu kualit...
Mengukur Tingkat Kesiapan Kota/Kabupaten di Indonesia Melalui Instrumen Survei ICT Pura
SERI 999 E-ARTIKEL SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PROF. RICHARDUS EKO INDRAJIT HALAMAN 1 DARI 63 (C) COPYRIGHT BY RICHARDUS EKO INDRAJIT, 2013 Mengukur Tingkat Kesiapan Kota/Kabupaten di Indonesia melalui Instrumen Survei ICT Pura oleh Prof. Richardus Eko Indrajit -indrajit@post.harvard.edu EKOJI999 Nomor 333, 7 Agustus 2013 Artikel ini merupakan satu dari 999 bunga rampai pemikiran Prof. Richardus Eko Indrajit di bidang sistem dan teknologi informasi. Untuk berlangganan, silahkan kirimkan permohonan anda melalui alamat email indrajit@rad.net.id. SERI 999 E-ARTIKEL SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PROF. RICHARDUS EKO INDRAJIT HALAMAN 2 DARI 63 (C) COPYRIGHT BY RICHARDUS EKO INDRAJIT, 2013
Model Penggunaan Teknologi Informasi Dan Kinerja Pegawai Kelurahan Menuju Terwujudnya e Government
2011
Belum maksimalnya penggunaan rteknologi informasi di Pemerintah diakibatkan karena masalah sumber daya manusia.Penyediaan infrastruktur teknologi informasi akan tidak dimanfaatkan secara optimal tanpa didukung SDM yang baik dan akan berakibat pada kinerja yang kurang baik. Sedangkan penelitian yang mengkaji tentang sumberdaya manusia bidang teknologi informasi masih kurang maka perlu adanya kajian mengenai permasalah tersebut. Sumberdaya manusia teknologi informasi atau yang disebut user dapat dilihat dari karakteristik, sikap dan pelatihan sehingga variabel tersebut perlu dikaji pengaruhnya terhadap penggunaan teknologi informasi. Data empiris diambilkan dari 105 nara sumber pegawai kelurahan di Kota Semarang yang berasal dari 21 kelurahan. Data diolah menggunakan SPSS 16. Adapun hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa penggunaan TI secara signifikan dipengaruhi oleh karakteristik, sikap dan pelatihan, sedangkan penggunaan TI di kelurahan juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai kelurahan. Karaktristik mempunyai pengaruh negatif dan didominasi oleh faktor umur. Sedangkan pendidikan dan masa kerja tidak secara signifikan berpengaruh. Sikap affektif dan psikomotorik memberikan pengaruh posisf terhadap penggunaan TI, sedangkan sikap kognitif tidak signifikan. Variabel pelatihan komputerdidominasioleh faktor durasi bukan frekwensi. Untuk meningkatkan penggunaan komputer di kelurahan perlu memperhatikan umur, sikap affektif, sikap psikomotorik dan durasi pelatihan. Dari data empiris yang diolah, penggunaan TI di kelurahan signifikan mempengaruhi kinerja, sehingga penerapan egoverment perlu direalisasikan karena hal ini akan berdampak kepada kinerja pegawai kelurahan Kata kunci : teknologi informasi, pegawai kelurahan, kinerja
Analisis Efektivitas Pelaksanaan E Government di Tingkat Kelurahan
Sawala : Jurnal Administrasi Negara
This study aims to analyze the practice of the implementation of e-government at the kelurahan level as the lowest level of governance. This study employed the descriptive qualitative method. Besides that, the search through various official documents record, in print and electronic mass media was also conducted. The results of the study showed that the level of e-government at the kelurahan level has not run effectively due to the lack of optimal infrastructure provision, efficiency, community satisfaction, apparatus adaptation to application, development, and lifespan. With technology, the government is able to use innovative ways of communicating with communities, these facilities can ideally improve the quality of government services and provide greater opportunities for the public participation in public service processes to support smartcity. Therefore, there must be efforts to improve such obstacles which can be done by improving infrastructure, developing human resource and ...
PERAN PEMIMPIN DIGITAL DALAM LAYANAN KEPOLISIAN KHUSUSNYA KONSULTASI REHABILITASI PENCADU NARKOBA
marbun, 42
Percepatan pelayanan pada lembaga maupun Instansi khususnya Kepolisian tidak terlepas dari minimnya kemampuan pemimpin tentang Digitalisasi. Kurangnya peran personel dalam memberikan informasi kepada masyarakat mempengaruhi rendahnya kemauan masyarakat untuk melaporkan keluarganya pencandu narkoba untuk direhabilitasi. Sinergitas Pimpinan dan personel dan didukung sarana prasarana berbasis digital sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas kinerja suatu organisasi maupun instansi pemerintahan. Organisasi pembelajar merupakan suatu metode untuk menganalisa kekurang-kekurangan apa saja yang ada dalam instansi atau organisasi mulai dari Sumber daya manusia, saranprasarana, metode maupun pembiayaannya.
2019
Abstrak: Wilayah desa/kelurahan menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa dan kelurahan merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan nasional yang menyeluruh.Mengingat kompleksnya aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek lainnya. Aparat Kelurahan Anggaberi, Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe, sebagai tempat penelitian ini, dari pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa kemampuan aparat Kelurahan Anggaberi dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaa...
Kinerja Aparatur dalam Memediasi Kreativitas dan Inovasi Terhadap Keberhasilan Penerapan e-Kelurahan
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021
e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Fokus penelitian bertujuan untuk menganalisis tingkat pengaruh Kreativitas dan Inovasi pada Keberhasilan Implementasi e-Kelurahan Gunung Panjang melalui Kinerja Aparatur. Untuk mengetahui pengaruhnya, maka digunakan metode Path Analysis. Jenis data primer atau langsung berbasis teknik wawancara terhadap 91 responden pada Agustus-November 2019. Temuan empiris membuktikan bahwa: (1) Kreativitas dan Inovasi secara langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Aparatur Kelurahan Gunung Panjang Samarinda; (2) Kreativitas dan Inovasi secara langsung memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Keberhasilan Implementasi e-Kelurahan Gunung Panjang Samarinda; (3) Kinerja Aparatur Langsung memiliki pengaruh positif terhadap Keberhasilan Implementasi e-Kelurahan Gunung Panjang Sa...
Journal of Information Technology, 2020
Masalah pokok pada penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana mengelola knowledge dari staff operation and maintenance dalam bidang pemeliharaan dan pemasangan jaringan Telco Calling Card. Dengan mengelola knowledge tersebut maka setiap staff dapat dengan mudah untuk mendapatkan tambahan knowledge sebagai bekal untuk menyelesaikan tugas-tugas diperusahaan. Masalah pokok pada penelitian yang dilakukan adalah untuk menghitung indeks kepuasan masyarakat (IKM) dari pelayanan yang ada di kecamatan, penilaian ini diatur di dalam Kemen PAN Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Perhitungan penilaian tersebut menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang menjadi variabel penilaian dimana penghitungannya tidak akurat karena menggunakan aplikasi Microsoft Excel, serta membutuhkan waktu yang lama. Da...