Menganalisis keadilan sosial dalam mengakses layanan kesehatan di Masyarakat (original) (raw)
Related papers
Keadilan Sosial dalam Kesehatan: Menilai Ketidaksetaraan Akses Pelayanan
Keadilan Sosial dalam Kesehatan: Menilai Ketidaksetaraan Akses Pelayanan, 2023
Kesehatan adalah salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bahagia. Namun, sayangnya, akses terhadap pelayanan kesehatan tidak selalu merata di seluruh dunia.
Perspektif Masyarakat Tentang Akses Pelayanan Kesehatan
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Access to health services is often seen only from the provider perspective, while from the community side as a user is less noticed. Improving the quality of health services access requires a complete perspective on two diff erent sides. This research is designed descriptively qualitative. Data were collected by Focus Group Discussion (FGD), in-depth interview and observation. The research was conducted in Malang Regency in June-August 2018. The study results showed health services access generally the community believes that there are still perceived defi ciencies. Especially on the aspect of physical access, due to poor facilities and infrastructure. In addition, social access was also considered inadequate, because there were still health workers who served with less friendly. This study concludes that people still feel access to physical and social aspects is still diffi cult. It should be recommended to the local government for eff orts to improve physical access, and the Healt...
Prinsip Implementasi Keadilan Sosial dalam Akses Pelayanan Kesehatan di Indonesia
Yubi Djolu Mesa, 2023
Prinsip Implementasi Keadilan sosial dalam akses pelayanan kesehatan di indonesia adalah isu yang penting dan mendalam yang terus memengaruhi masyarakat. Pada dasarnya, keadilan sosial dalam konteks kesehatan mengacu pada prinsip bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status lainnya, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas. Namun, dalam realitasnya, ketidaksetaraan akses ke layanan kesehatan masih menjadi masalah serius. Artikel ini menguraikan beberapa aspek utama dari keadilan sosial dalam akses pelayanan kesehatan. Pertama, kami mengeksplorasi berbagai faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses kesehatan, seperti ketidakmampuan finansial, lokasi geografis, serta ketidaksetaraan dalam akses informasi dan pendidikan kesehatan. Kemudian, kami membahas dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang ditimbulkan oleh ketidaksetaraan ini. Selanjutnya, artikel ini mengulas berbagai upaya dan strategi yang telah diadopsi oleh negara-negara dan organisasi internasional untuk mengatasi masalah akses kesehatan yang tidak merata. Ini termasuk kebijakan publik seperti program asuransi kesehatan universal, kampanye penyuluhan kesehatan masyarakat, dan upaya untuk mengurangi disparitas geografis dalam pelayanan kesehatan. Kita juga membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam merancang, mengimplementasikan, dan memantau program-program kesehatan yang berfokus pada keadilan sosial. Partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diakomodasi dalam upaya untuk mencapai akses kesehatan yang adil. Artikel ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam akses pelayanan kesehatan adalah komponen kunci dari tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai keadilan ini, diperlukan kerjasama lintas sektoral, komitmen pemerintah, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan tindakan yang tepat, kita dapat bergerak menuju dunia di mana ketidaksetaraan dalam akses kesehatan tidak lagi menjadi masalah yang merugikan masyarakat. Kata Kunci : Implementasi, keadilan sosial,kesehatan
Mewujudkan Akses Kesehatan Yang Adil
Mewujudkan akses kesehatan yang adil , 2023
Terjadinya perubahan lingkungan strategis seperti adanya regulasi penyelenggaraan kepemerintahan dan di tingkat global telah terjadi perubahan iklim serta dan upaya percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), sehingga diperlukan penyempurnaan dalam pengelolaan kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Sistem Kesehatan Nasional terus menerus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Seperti yang telah kami jelaskan pada latar belakang di atas bahwa SKN ditetapkan pertama kali pada tahun 1982. Lalu pada tahun 2004 terdapat SKN 2004 sebagai pengganti SKN 1982. SKN 2004 ini kemudian diganti dengan SKN 2009 hingga akhirnya SKN 2009 ini dimutakhirkan menjadi SKN 2012. Penyusunan SKN tersebut mengacu pada dasar-dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kata kunci : Kesehatan, pemerintah, pemerataan Kesehatan
HAK PASIEN ATAU MASYARAKAT MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS
Journal Of Ners Community , 2022
Every provision of health services by health workers or health care institutions must focus on the needs and interests of patients, carried out in accordance with applicable service standards and with maximum efforts based on competence and authority as well as with prudence and high professional accuracy as a feature of a good service quality. Quality health services are rights that are guaranteed and protected by law, so that any implementation of health services that deviate or violate the rights of patients can be held legally responsible for the health workers who do it.
Artikel, 2018
Akses pelayanan kesehatan seringkali dilihat hanya dari perspektif pemberi pelayanan saja, sementara akses dari sisi masyarakat sebagai pengguna kurang terperhatikan. Perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dari sisi akses memerlukan perspektif yang lengkap dari dua sisi yang berbeda. Penelitian ini didesain secara deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam dan pengamatan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Malang pada bulan Juni–Agustus 2018. Hasil penelitian menunjukkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang ada, secara umum masyarakat berpendapat bahwa masih ada kekurangan yang dirasakan. Terutama pada aspek akses secara fisik, dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang baik. Selain itu akses secara sosial juga dirasa kurang, karena masih ada tenaga kesehatan yang melayani dengan kurang ramah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat masih merasa akses dari aspek fi sik dan sosial masih sulit. Perlu direkomendasikan pada pemerintah daerah setempat untuk upaya perbaikan akses secara fi sik, dan Dinkes untuk mendiseminasikan informasi kesehatan mengenai hak pasien kepada masyarakat.
"Keadilan Bagi Pasien Pengguna BPJS Dalam Memperoleh Layanan Kesehatan"
Kesehatan sebagai hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting untuk diperjuangkan, karena kesehatan menjadi penyebab kualitas dan masa depan suatu bangsa. Untuk menjamin kesehatan seluruh lapisan masyarakat dalam suatu bangsa maka diperlukan jaminan kesehatan agar memudahkan masyarakat miskin dan kurang mampu urntuk memperoleh haknya sebagai manusia. Pelayanan kesehatan merupakan langkah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Namun keadilan sosial sering kali tidak berpihak pada masyarakat kalangan bawah sehingga hak-hak mereka diabaikan oleh pihak yang harusnya bertanggung jawab. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan hak rakyatnya secara merata sehingga tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui penyebab ketidakadilan pada kualitas layanan yang diberikan kepada pasien yang menggunakan BPJS.
KEADILAN SOSIAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN BPJS
Kesehatan sebagai hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting untuk diperjuangkan, karena kesehatan menjadi penyebab kualitas dan masa depan suatu bangsa. Untuk menjamin kesehatan seluruh lapisan masyarakat dalam suatu bangsa maka diperlukan jaminan kesehatan agar memudahkan masyarakat miskin dan kurang mampu urntuk memperoleh haknya sebagai manusia. Namun keadilan sosial sering kali tidak berpihak pada masyarakat kalangan bawah sehingga hak-hak mereka diabaikan oleh pihak yang harusnya bertanggung jawab. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan hak rakyatnya secara merata sehingga tidak menimbulkan ketimpangan sosial, karena sila ke-lima berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui penyebab ketidakadilan pada kualitas layanan yang diberikan RSUD kepada pasien yang menggunakan BPJS dalam perspektif konseling multikultural.