Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N 6 ) Siak Hulu (original) (raw)

E SPT PPh 21 Bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu

Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan

Permasalahan yang dialami oleh Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu adalah ketidaktahuan dan minimnya akses informasi dan sosialisasi bahkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya masih menjadi kendala rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar utang pajak. Kemudian ketidakpahaman Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 (SMP N) Siak Hulu dalam pengaplikasian pelaporan E Spt PPh 21 dari aspek tarif pajak pengahasilan yang dikenakan berbeda oleh masing-masing wajib pajak, pengisian SPT yang wajib dilaporkan atas penghasilan yang mereka terima, dengan adanya kewajiban melapor tersebut, guru-guru lebih memilih untuk menggunakan jasa konsultan perpajakan tanpa mengetahui alasan dari setiap pengahasilan yang mereka terima dipotong setiap periode pajak. Metode yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan dalam perencanaan pajak dan pembukuan. Keberhasilan metode yang diterapkan diukur dengan menggunakan pendekatan proses da...

Short Course : Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Dan Badan Bagi Guru Dan Siswa Akuntansi SMK N 1 Tapung

2017

Permasalahan yang dialami oleh guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Tapung adalah Ketidaktahuan dan minimnya akses informasi dan sosialisasi bahkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya masih menjadi kendala rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar utang pajak. Kemudian ketidakpahaman Guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) N 1 Tapung dalam perhitungan dari aspek tarif pajak pengahasilan yang dikenakan berbeda oleh masing-masing wajib pajak, pengisian SPT yang wajib dilaporkan atas penghasilan yang mereka terima, dengan adanya kewajiban melapor tersebut, guru-guru lebih memilih untuk menggunakan jasa konsultan perpajakan tanpa mengetahui alasan dari setiap pengahasilan yang mereka terima dipotong setiap periode pajak. Metode yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan dalam perencanaan pajak dan pembukuan.Keberhasilan metode yang diterapkan diukur dengan menggunakan pendekatan proses dan produk melalui metode observasi dan wawancara...

Pelatihan Perpajakan PPH Pasal 21 Pada Guru Dan Murid SMK N 4 Bandar Lampung

Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah program di perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengajarkan dan menerapkan bidang ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada guru dan siswa SMK N 4 Bandar Lampung tentang PPh Pasal 21. Tata cara penghitungan PPh bagian 21 atas gaji pegawai dilakukan dengan cara menghitung total penghasilan bruto selama satu bulan termasuk gaji pokok dan tunjangan, kemudian dikurangi dengan pemotongan yang ada, kemudian dihitung penghasilan bersih selama setahun. Target dari pelatihan ini yaitu warga sekolah terkhusus siswa, guru, dan perangkat sekolah terkait.

Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut PMK Nomor 262/PMK.03/2010 Dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2016 Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI

To establish an equal national development, funds are needed to be the financial resources. Income tax is acknowledged as one of the most potential financial resources. Tax is a contribution of assessable to the state without acquiring direct reciprocal services (contraprestation) and forceful under the law. Income tax section 21 is subjected to incomes for intance, salary, honorarium with different names associated to the employment, and individual services or positions. The purpose of this research is to evaluate whether the computation, deposit and report of Income Tax Section 21 at Regional Inspectorate of South Minahasa Regency are adequate according to conditions in PMK 262/PMK.03 Year 2010 and the Regulation of General Directorof Tax Number PER-16/PJ/2016. Analitycal method used in this study was descriptive method. According to the study finding, it can be concluded that the computation and deposit of Income Tax Section 21 implemented by the Regional Inspectorate of South Mi...

Pajak Penghasilan Pasal 21 satu

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WILAYAH SUMUT I

Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 2021

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan penagihan pajak yang dilakukan oleh DJP SUMUT I, jika tingkat keefektifan penagihan pajak tinggi dengan adanya sosialisasi yang genjar dilakukan oleh pihak Direktotrat Jendral Pajak akan membuat kesadaran yang juga tinggi kepada masyarakat dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada kantor DJP SUMUT I. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada

Pelatihan Perhitungan Pajak PPH Pasal 21, Pasal 23, Dan PPH Pasal 4 Ayat 2 Kepada Kepala Sekolah, Bendahara, Administrasi SMP Kota Tangerang Selatan Gugus 02

DEDIKASI PKM

The purpose of the PKM activities is to maximize the performance of principal, treasurer, administration of SMP Kota Tangerang Selatan cluster 02. The focus is on school treasurer tasked with handling the use of BOS funds. BOS Treasurer has a tax obligation that is somewhat different than the government treasurer in general. Procedure of calculation of PPh article 21 on employee's salary is derived from calculating the entire gross income of a month which includes basic salary and allowances, then reduced by the existing deduction, then calculated net income a year. The PKM research object is the principal, treasurer, administration of SMP Kota Tangerang Selatan cluster 02. The problem is derived from the lack of knowledge and the school principal, treasurer related to the tax problems in the use of BOS funds (school operational Assistance). The training Program that will be provided by experts in the field of tax is expected to provide knowledge related to tax calculation of ar...