Respons Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Anggaran Did Pada Periode Awal Pandemi COVID-19 (original) (raw)
Related papers
Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19
Halu Oleo Law Review
Melalui pendekatan kajian normatif, ditemukan bahwa pemerintah daerah mendalilkan kebijakan Refocusing anggaran berdasarkan pada ketentuan dalam Instruksi Presiden tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pengaturan demikian tentunya tidaklah terlalu kuat malah akan berpotensi menjadi celah terjadinya mensrea (niat jahat) bagi pelaksana kebijakan pemerintahan utamanya baik pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Hal yang seharusnya diatur dalam kebijakan penganggaran terkait kebijakan Refocusing anggaran adalah melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang menjadi dasar pengganti dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang selama ini merupakan dasar legalitas proses kebijakan keuangan daerah di samping juga peraturan lain.
Kebijakan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Pemerintah mencoba mengatasi permasalahan ekonomi di masa pandemi Covid-19 dengan mengambil kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran melalui perubahan APBD. Namun, tidak semua daerah bisa dengan segera melakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, melihat tantangan, dan memberikan solusi perumusan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Pemerintah Daerah di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi perubahan APBD dalam melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang disebabkan karena beberapa hal, seperti perbedaan fleksibilitas keuangan daerah dan tidak adanya panduan yang jelas dalam melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Guna menghadapi permasalahan tersebut, solusi yang dapat d...
Pengaruh Kapasitas Anggaran Daerah Terhadap Kasus Covid 19
Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)
The covid 19 pandemic has had a major impact on regional economic conditions. The assessment of the financial condition of the regional government is one way to see the effect of budget capacity on the case of covid 19. The financial condition of the regional government will be seen from the high dimensional index value. This study aims to analyze the effect of budget capacity on cases of covid 19 and obtain a dimensional index of financial condition as an indicator of the region's ability to deal with the covid 19 pandemic. The results show that budget capacity of local government have simultaneous effect on covid 19 cases with sig. 0,001. PAD sig. 0,001, DAK sig 0,001, and regional capital expenditures sig. 0,012 have an partial effect on cases of covid 19 . The financial condition of the regional government in West Kalimantan in good condition. This is illustrated by the best service solvency index being Sekadau, Ketapang, Landak, and Pontianak, the best fina...
Jurnal Organisasi dan Manajemen, 2016
This study aimed to investigate the linkages the responsiveness of the budget with public participation, budget transparency and commitment of policy makers in term of local budgeting process. Based on the survey method, data for this study obtained through questionnaires submitted to the respondents include of local governments elements, legislators and public element (citizen, community leaders, NGOs, community organization and other relevant organizations) in Sleman Regency. The data were analyzed to test the hypothesis by using multiple regression analysis. The results of this research showed that public participation, budget transparency and commitment of policy makers, simultaneously and partially has a positive and significant impact on the responsiveness of the budget. The results also confirm the implications and limitations which discussed in the end of the study.
Partisipasi Anggaran dan Kinerja Managerial di Pemerintah Daerah: Anteseden dan Pemediasi
2018
Budget participation has an important role especially in the local government. A higher motivation and commitment will created through budget participation in order improving performance. This study uses a structural equation modeling approach to investigate the influence of information asymmetry and leader member exchange on budget participation to managerial performance by using goal commitment and ambiguity role as mediation variables, in Working Units, Magelang Municipality Government, Central Java. Based on a questionnaire survey of 101 local government officials involved in budget preparation, we find that information asymmetry has a positive effect on budget participation. The commitment on goals mediates the relationship between budget participation and managerial performance. Otherwise budget participation has no effect on managerial performance through role ambiguity. This study also find that leader member exchange has no effect on budget participation.
Menilik Kebijakan di Masa Pandemi COVID 19 dan Problematika Penyelenggaraan Sektor Publik
Studi Kebijakan, 2021
Kajian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) terkait kebijakan publik di Indonesia pada tengah tahun 2021 kali ini masih dilatarbelakangi oleh konteks pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua. Konteks lain yang juga masih menarik untuk diangkat adalah seputar aspek politik dan hukum, baik terkait pemilu dan pilkada serta dinamika manajemen penyelenggara pemilu dan catatan pembelajaran untuk pemilu dan pilkada pada tahun 2024. Terkait pilkada, kajian tengah tahun 2021 TII ini juga menganalisis tentang permasalahan korupsi politik terkait bantuan sosial di tengah pilkada serentak tahun 2020 selama pandemi dari aspek hukum. Selain itu, kajian kebijakan tengah tahun ini juga mengkritisi tantangan kebebasan berpendapat khususnya di platform digital, yang belum memiliki landasan aturan yang jelas dan rentan melanggar hak dan kebebasan sipil individu, serta tengah mendapatkan catatan merah dalam pelaksanaan dan perlindungannya. Topik lain yang kami angkat dalam kajian kebijakan tahun ini juga menyentuh ranah reformasi birokrasi yang salah satunya menggarisbawahi pentingnya komitmen dalam menegakkan sistem merit di sektor publik dalam proses rekrutmen pejabat publik dalam rangka menghadirkan aparat sipil negara yang berintegritas dan profesional, serta kompeten dan pelayanan publik yang optimal, relevan, serta responsif. Sementara, terkait aspek ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini, kajian kebijakan TII mengelaborasi dampak penurunan sektor pariwisata, khususnya terkait kedatangan wisatawan mancanegara, terhadap fluktuasi cadangan devisa dan nilai tukar, serta memberikan rekomendasi terkait untuk mempersiapkan kebijakan pariwisata dan pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Terkait aspek sosial, kebijakan bantuan sosial tunai juga masih mendapatkan catatan dan perhatian khusus sebagai bagian yang penting untuk mendorong ketahanan dan pemberdayaan masyarakat rentan di masa pandemi dan efektivitas program bantuan, baik dari sisi alokasi bantuan, pendataan dan ketepatan sasaran, serta pemanfaatan. Semoga kajian kebijakan ini bermanfaat dalam memberikan analisis yang kontekstual yang memperkaya diskursus tentang kebijakan publik, serta rekomendasi kebijakan yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.
Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi
JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2011
In the post-reform, the establishment of the Law No. 25 year 1999 about the Financial Proportionality between Central Government and Local Government and the Law No. 33 year 2004 about the Financial Proportionality between Central Government and Local Government, Distribution of Proportionality Resources have turned into the distribution of natural resources of local areas. The issue to be analyzed deals with in what financial sector the local areas initiatively find the revenue sources needed to implement their autonomy as a reflection of a decentralization-based implementation as stated in Constitutional of 1945. The method used in the research is based on the judicial-normative approach by applying the materials of primary law, secondary law, and tertiary law. This research additionally applies a normative-qualitative analysis. The establishment of Regulation on the Financial Proportionality in the post of reform shows a very significant outcome for the implementation of autonomy in the local areas. It is due to the local budget is not merely based on the local revenue but, much more than that, the local areas also have the budget resources originated from the local areas alone-that currently is absorbed by the Central Government.
Analisis Efektivitas Refocusing Anggaran Pada Pemerintah Kota Malang Di Masa Pandemi Covid-19
Owner
Budget refocusing as an effort to accelerate the handling of the Covid-19 pandemic. However, this Budget Refocusing has not proven to be very effective in gaining public trust in the government in dealing with problems that arise during the Covid-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of budget refocusing in government. The research method used by researchers in this study is a qualitative method. The research design used by the researcher is a case study. The main research location chosen by the researcher is in Malang City, East Java Province. There are three data collection techniques used by researchers, namely observation, interviews, and documentation studies. While the data analysis techniques used include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. Then test the validity of the data and triangulate the data. From the results it can be concluded that the implementation of budget refocusing is rea...