Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Breksi Ilegal Di Kabupaten Bantul (original) (raw)
Related papers
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon
Diktum : Jurnal Ilmu Hukum, 2020
Tujuan penelitian untuk menganalisa penegakan hokum pada tindak pidana penambangan pasir illegal di kota Cirebon. Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan galian (tambang),bahan galian tambang itu meliputi : perak, tambang, gas bumi dan batu bara, oleh karena itu sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan harus memiliki izin yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Pada kenyataannya masih banyak kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif adalah bahan pustaka yang merupakan data dasar dalam (ilmu) yang digolongkan sebagai data sekunder dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Reseach). Penelitian ini membahas suatu permasalahan dampak kegiatan pertambangan tanpa izin mencangkup dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar yang tinggal disekitar pertambangan dan Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa i...
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal di Area Gumuk Pasir
Jambura Law Review
Mining activities has grown very much, a given result is very given an advantage for the miners. Nevertheless, activities which promise this also also bring an adverse impact on man and the environment when this activity was undertaken not based on the regulation that has been set. Mining illegally also occurred at the sandbanks Parangtritis, sandbanks I know about the Parangtritis are unique and useful for maintained because it is being very specific with the form of a crescent or bacon and is the one and only sandbanks found in the southeast Asia. Arrangement about mining activities that environmentally sound has set out in various regulation, but this appears to have not run as expected, so may is still needed law enforcement tighter and clear to mining sand conducted an illegal. The research was conducted by juridical normative is the approach that was undertaken based on material law by means of reviewing the theory, the concept, a normative law and the regulatory legislation t...
Penertiban Tambang Batuan Ilegal DI Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
2017
ABSTRAK Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) yang tidak terlepas dari pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dibidang-bidang lain sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih baik untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. Pertambangan merupakan industri tertua kedua setelah pertanian. Pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan atau yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai...
Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Mining
Bandung Conference Series: Law Studies, 2022
The Province of the Bangka Belitung Islands is one of the largest tin producers, especially in the Kolong Bidadari area, Senyubuk Village, Kelapa Kampit District, East Belitung Regency. The majority of the activities carried out by the community in Kolong Bidadari are carried out by illegal mining. Thus causing the impact of social conflict, environmental damage, state revenue, and health worker safety and security (K3). In this study, we will discuss the factors behind the occurrence of Illegal Mining and Law Enforcement Associated with Law Number 3 of 2020 Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal mining. The research method used in this research is normative juridical using descriptive analysis research specifications, sources, and data collection techniques through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials and the data analysis method used is analysis qualitative juridical. From the results o...
Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat
DOAJ: Directory of Open Access Journals - DOAJ, 2021
Lemahnya penegakan hukum memunculkan keprihatinan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus memperbaiki kinerja penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam menangani kasus illegal logging. Kasus tindak pidana illegal logging yang terjadi di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat dan keberhasilan penegakan hukum bergantung dari oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu faktor undang-undang atau hukumnya, faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Sehingga penegakan hukum tindak pidana Illegal Logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan yang diharapkan masyarakat khususnya didesa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat.
Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara
Amnesti, 2022
Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan perbuatan pidana. Dalam penegakan hukumnya sangat erat dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan, sehingga menjadikan dilemma bagi aparat penegak hukum dalam memproses kasus tambang tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya PETI berdampak pada hilangnya penerimaan kas negara, kerusakan lingkungan hidup, kecelakaan tambang, iklim investasi yang tidak kondusif, pemborosan sumber daya mineral. Kebijakan penegakan hukumnya yaitu penerapan kebijakan utilitarianisme dan kebijakan pemidanaan sebagai ultimum remedium. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan penegakan hukum non-penal terhadap PETI dan pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar PETI dapat menjadi usaha yang sah.
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 2023
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pemidanaan dalam terhadap pelaku yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin usaha, penegakan hukum dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha, dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha di Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif didukung dengan data lapangan melalui wawancara kepada penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Analisis data dalam penelitian ini dilakakukan dengan cara memilih data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, Urgensi pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia yaitu untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp belum optimal dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanpa izin usaha pertambangan di Kabupaten Deli Serdang terbagi 2 (dua) yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal terdiri atas faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Pada Faktor eksternal dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait izin usaha pertambangan dan pengurusan izin usaha pertambangan yang rumit.
Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin
Amanna Gappa, 2021
This study analyzes the law enforcement of mineral and coal mining activities carried out without a permit. This research is normative legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Analysis of legal materials using prescriptive analysis with deductive methods. The results show that the local governments only have the function of supervising, fostering, and controlling negative post-mining impacts such as damage to the mining area's ecosystem. The authority in mineral and coal management is now entirely the duty and responsibility of the Central Government, including the authority to handle mineral mining activities without a permit. The local government itself has the authority if there is a delegation from the Central Government. Normatively, local governments have a role in regulating policies that apply in social life. In addition, providing services to the community. However, this function has not run optimally at a practical level because public complaints about the negative impacts caused by illegal mining have not received a severe response from the government.
2021
The mining and processing of gold ore results in environmental damage, such as damage to land due to the construction of mining pits, the risk of work accidents during the mining process because it still uses traditional and improper methods, as well as pollution, both ground, surface and underground water. This pollution is caused by the use of mercury (Hg) as a chemical for the process of separating gold ore from mined rock. The determination of community gold mining activities as illegal has a temporary impact on existing gold mining activities in the form of terminating mining activities. However, over time and the community's need for income caused the community to be reckless to carry out mining activities illegally even though the community already understood the risks that would be faced later. Therefore, to overcome this problem, it is necessary to conduct research on the extent to which law enforcement against gold mining activities without permits is carried out and h...