Wiratraman, H.P. 2010. Akses Untuk Keadilan: Problem HAM dan Pembaruan Hukum dan HAM, dalam Aminuddin, F. (Ed.), Globalisasi dan Neoliberalisme: Pengaruh dan Dampaknya bagi Demokratisasi Indonesia. Yogjakarta: Pustaka Pelajar, pp. 107-132. (original) (raw)
Related papers
Pasca rezim otoritarian Soeharto, pers memperoleh ruang kebebasan dan bernafas lebih lega. Ditegaskan melalui Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, tidak ada lagi bredel, sensor maupun perijinan bagi pers. Apalagi, institusi yang menjadi momok kebebasan, Departemen Penerangan, pun dibubarkan. Ibarat jamur di musim hujan, pers tumbuh dan berkembang secara pesat, meskipun juga beberapa tahun kemudian tidak sedikit yang gulung tikar. Perkembangan pers, pula dipengaruhi oleh kuatnya sistem politik desentralisasi, yang menjadikan pers sebagai alat utama komunikasi politik berebut pengaruh jelang Pilkada. Sekalipun demikian, yang mulai menyesakkan dada, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan perundang-undangan yang anti pers bebas, pembiaran atas segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis, impunitas, dan bahkan kegagalan mencegah ‘extra-judicial killing’. Hukum, penegakan hukum, serta ketiadaan keduanya, menjadi serius untuk menelusuri sejauh mana pemaknaan ‘kebebasan’ dalam kebebasan pers, khususnya ditinjau dari sudut filsafat hukum. ‘Kebebasan’ sangat mungkin mengalami pergeseran makna, karena sejak karya John Stuart Mill dalam “On Liberty” (1859), ‘kebebasan’ telah diformat rapi dalam hukum, baik dengan model otoritarian, hingga bangunan kerajaan bisnis media untuk menggapai kekuasaan politik tertentu, atau dalam presentasi ini disebut sebagai politik Berlusconian. Berlusconian diambil dari nama mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi (1936 - ), yang menjadi penguasa secara politik dengan membangun kekuatan dominan pers. Kiranya relevan, membedahnya sekaligus mempertajam penelusuran filsafat hukum soal ‘kebebasan’ dalam kebebasan pers di tengah menguatnya pemain politik yang berangkat dari kekuatan pers dan media di Indonesia.
Reformasi Hukum, Demokratisasi, dan HAM
Jurnal Hukum & Pembangunan
Sebagai akibat dari terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan, kala "reformasi" tiba-tiba menjadiagenda pembicaraan di mana-mana. "Reformasi ekonomi", "reformasi struktural", "reformasihukum", dan "reformasi politik" menjadi bahan diskursus berbagai kalangan, baik kalanganpemerintah, LSM, kampus, hingga rakyat jelata. Pada intinya, semua pihak ilu mendambakanreformasi yang segera, agar dapat cepat keluar dari himpitan krisis ekonomi pada saat ini.Gelombang reformasi yang terjadi, saat ini telah ikut menyeret bidang hukum, yang selama inihampir tenggelam, karena kurang diperhitungkan dalam pembangunan yang menitikberatkanbidang politik dan ekonomi sebagai panglima.
Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme, Rule of Law dan HAM
Sulesana Journal, 2013
The social agreements of the people bind themselves in a container named a state aimed at the desire of individual citizens to achieve their social goals and personal goals as an independent and sovereign human. Achieving that goal can only be achieved if set in a commonly grounded rule, called the constitution (groundwet). Respect for Human Rights, legal interaction and the principle of people's participation as much as possible in the exercise of state power will further strengthen the social agreement to achieve the common goal of the Democratic State of Law. Keywords State of Law, Democracy, Constitution and Human Rights
Hegemoni Ideologi Neoliberalisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia
2017
Seiring konsolidasi demokrasi dalam penataan regulasi pasar bebas, khasanah literatur akademik di bidang ilmu politik mengembangkan pengetahuan mengenai demokrasi pasar bebas, khususnya gagasan dominan tentang tata pemerintahan yang baik dan demokrasi transitologi. Operasi kuasa dari diskursus tersebut menenggelamkan gagasan alternatif seperti demokrasi radikal dan analisis demokrasi berbasiskan pada pendekatan struktrural, baik di kalangan ilmu politik maupun di ruang publik secara dominan. Dengan mempraktikkan Analisis Diskursus Kritis ( Critical Discourse Analysis ) tulisan ini melakukan analisa teks di tingkat makro dan mikro guna mencoba menunjukkan bagaimana operasi dan persebaran dari gagasan-gagasan neoliberal mengambil tempat di ruang publik di Indonesia.