Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam (original) (raw)
Related papers
Kewenangan eksekusi jaminan fidusia oleh PT. Amanah Finance Malang perspektif hukum Islam
2018
INDONESIA: Suatu pembiayaan tidak lepas dari jaminan, Dalam perkembangannya banyak lembaga pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan jaminan fidusia. Salah satu contoh kasus, terdapat lembaga pembiayaan yang seharusnya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia, akan tetapi tidak didaftarkan begitu pula dalam hal eksekusi. Lembaga pembiayaan tersebut secara sepihak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan PT. Amanah Finance Malang dalam eksekusi jaminan fidusia dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap kewenangan PT. Amanah Finance Malang dalam mengeksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah bapak A. Ghazali sebagai penanggungjawab...
Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam
2016
Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 me nyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya itu dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam secara otomatis membawa pula hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan ekonomi. J aminan fidusia dimungkinkan untuk dilakukan dalam akad murabah ah apabila perusahaan pembiayaan berperan sebagai penjual (pedagang) yang menjual barang secara kredit kepada konsumen, jadi bukan sebagai penyedia dana yang menghutangkan kepada konsumen. Konsekuensinya barang yang diperjualbelikan tersebut harus atas nama penjual (dalam hal ini perusahaan pembiayaan) sebelum terjadi kontrak jual beli dengan konsumen. Keyword : Fidusia, Hukum Islam
Ensiklopedia Sosial Review, 2021
In line with the government's program to encourage lending to small businesses and the weak economic class which is the largest part of the Indonesian people. So it is expected that with credit based on fiduciary system can help both credit recipients and creditors. One of the parameters of a good material debt guarantee is when the right of guarantee can be executed quickly with a simple, efficient process and contains legal certainty. The specific target of this study is to explain the problem solving about the implementation of Fiduciary Guarantee Object Execution Based on the Decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 at PT Pegadaian KantorWilayah II Pekanbaru City.
UNES Journal of Swara Justisia
Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 menyatakan parate eksekusi dapat dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan debitor dan kreditor telah wanprestasi dan debitor menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika tidak eksekusi dilakukan dengan penetapan pengadilan. Ini akan menimbulkan permasalahan mengenai tidak adanya kejelasan atas prosedur atau mekanisme penentuan serta proses eksekusinya dikaitkan pada masa pandemi covid 19 dimana kemampuan debitor dalam membayar pembiayaan/kreditnya sangat lemah disebabkan dampak pandemi covid-19, begitu juga yang terjadi di Kota padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan masalah menggunakan eksplanatoris. Jenis data yang digunakan data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Pada Masa Pandemi Covid 1...
Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVIII/2020
Jurnal IKAMAKUM, 2021
Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan pada norma Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ternyata menimbulkan polemik dan tidak memberikan keseimbangan hukum antara para pihak. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 99/PUU-XVIII/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVIII/2020?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan 2 kemungkinan. Yang pertama tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang dalam pelaksanaannya pihak debitur secara sukarela untuk menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan adanya kesepahaman para pihak terhadap kondisi cidera janji yang terjadi. Yang kedua, eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan menurut ketentuan Pasal Pasal 196 HIR jika dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak memenuhi 2 unsur yang telah diuraikan sebelumnya.
2019
Dalam pasal 10 undang-undang no.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan menerangkan bahwasanya hak tanggungan digunakan untuk menjamin pelunasan suatu utang atau pembiayaan. Adanya lembaga hak tanggungan untuk jaminan atas tanah di dalam pembiayaan syari’ah juga menimbulkan problematika. Permasalahan yang sering muncul pada tata cara penyelesaian terhadap agunan yang di tentukan oleh undang-undang perbankkan syari’ah dapat dikatakan bertentangan dengan proses atau praktik eksekusi jaminan hak tanggungan di lapangan. Selain itu belum adanya kepastian hukum terhadap proses eksekusi jaminan hak tanggungan pada perbankan syari’ah, jika pada prinsipnya undang-undang yang dipakai adalah sama yaitu undang-undang no.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum Islam memandang mengenai keabsahan pembebanan Jaminan Hak Tanggungan dan kesesuaian terhadap Praktik Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Purwokerto. Metode penelitian yang digunakan merupaka...
2015
Skripsi ini berjudul : “Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. PT.BRI Syariah cabang Pekanbaru adalah salah satu bank syariah di Pekanbaru, menerapkan akad murabahah. Akad murabahah sebenarnya diperuntukkan untuk pembelian barang konsumtif. Namun pada prakteknya akad murabahah juga digunakan untuk pemenuhan barang modal kerja. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja PT BRI Syariah cabang Pekanbaru, dan tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja PT.BRI Syariah cabang Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad No.7-9. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah dan karyawan PT.BRI Syariah yang berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data yang penuli...
Jurnal Komunitas Yustisia
Penelitian ini betujuan 1) Untuk mengetahui implementasi undang-undang no 42 tahun 1999 tentang perlindungan hukum terhadap kreditur. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan debitur terhambat dalam hal pembayran piutang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di FIF tepatnya di jalan ahmad yani no.122D.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive sampling yang penentuan samplenya menggunakan teknit non probability. Data yang diperoleh diolah dan dianalisi menggunakan teknik kualitatif berdasarkan fakta yang ada untuk memperoleh jawaban atas permasalahan.Hasil penelitian menunjukan bahwa undang-undang nomer 42 taun 1999 sudah melindungi hak dan kewajiban baik pihak kreditur sebagai peminjam maupun debitur sebagai pemilik piutang , adapun factor-faktor yang mempengaruhi kreditur dalam memngembalikan pinj...
Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia
Journal de Jure, 2012
This research aims at comparing the foreclosure process of fiduciary collateral between Fiduciary regulation (Law N. 42 of 1999) and the principles of Shariah and the compatibility of the foreclosure process with the the principles of Shariah as well as consumer protection principles. This is a literary research (Bibliography Research), which uses the written data sources such as al-Quran and al-Hadith, relevant legislation. The research reveals that the foreclosure process of fiduciary collateral is based on Fiduciary Law, some procedures are in accordance with Islamic principles except in the case of delay of payment provided by the creditor to the debitor and the consent of the competent institutions in foreclosure cases to be performed. However, Adage "the privity of contract" under consumer protection laws are not accommodated in the foreclosure process by Fiduciary Law. Creditors still use the standard contract that led to the dominance of the creditor against the debtor. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan proses penyitaan jaminan fidusia antara UU Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 tahun 1999) dan prinsip-prinsip Syariah dan kesesuain proses penyitaan jaminan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Bibliography Research), yang menggunakan sumber data tertulis seperti ; al-Qur'an dan al-Hadis dan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada proses penyitaan jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia, beberapa prosedur telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kecuali dalam hal adanya penundaan pembayaran yang diberikan oleh pihak kreditur kepada debitur serta adanya ijin dari lembaga yang berwenang untuk dilakukan penyitaan. Adagium the privity of contract" dalam hukum perlindungan konsumen masih belum diakomodir secara menyeluruh dalam proses penyitaan menurut UU Jaminan Fidusia. Kreditur masih menggunakan perjanjian baku yang mengarah pada adanya dominasi pihak kreditur terhadap debitur. Penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam proses penyitaan telah mengakomodir prinsip-prinsip penyitaan dalam UU Jaminan Fidusia sekaligus menurut UU Perlindungan Konsumen.