Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang (original) (raw)
Related papers
Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Depok dan Pasar Gading Kota Surakarta
Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan e-retribusi Pasar Depok dan Pasar Gading Kota Surakarta. Berdasarkan penelitian terlebih dahulu, ditemukan bahwa permasalahan teknis yang terjadi merupakan penyebab mengapa pedagang pasar masih enggan menggunakan sistem pembayaran e-retribusi. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada implementasi yang sudah berhasil atau belum tanpa mengetahui penyebab para pedagang masih enggan menggunakan e-retribusi. Sedangkan penelitian ini melengkapi jawaban atas pertanyaaan dari penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui penyebab pedagang pasar masih enggan menggunakan e-retribusi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan implementasi kebijakan e-retribusi yang terjadi di dua pasar yaitu pasar Depok dan pasar Gading.
Inovasi Pelayanan Publik Program E-Retribusi Di Dinas Perdagangan Kota Surakarta
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 2020
The e-retribution public service innovation by the Surakarta City Trade Office is a new concept regarding the online levy payment system. First launched in mid-2016, E-retribution as part of the implementation of smart government is included in the smart city indicator. This study uses the typology theory of public service innovation Muluk (2008). Research location in the city trade office Surakarta, with a qualitative descriptive method. The data collection technique was obtained by purposive sampling through informant interviews, observations and documents. The results show that the public service innovation with the e-retribution program can simplifying public services and saving more time, costs and human resources, ensuring accountable transactions. In addition, E-retribution has an impact on increasing Solo Local Revenue every year.
Jurnal Komputer dan Informatika, 2021
Retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran terhadap penggunaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada perorangan atau badan. Proses pemungutan, pencatatan dan pelaporan retribusi pasar yang ada saat ini di Kabupaten Humbang Hasundutan masih belum efektif dan efisien sehingga memerlukan dukungan teknologi informasi sehingga memungkinkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan dan akuntabel di pasar tradisional Kabupaten Humbang Hasundutan. Aplikasi yang akan dikembangkan adalan aplikasi mobile dan web-based yang memungkinkan proses pemungutan dan pencatatan menjadi lebih efektif dan efisien serta pelaporan yang lebih transparan. Melalui Aplikasi “SIAPPARA” ini diharapkan proses pemungutan retribusi di beberapa pasar di Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi lebih mudah dan transparan.
Pengembangan Smart Economy Kota Pekalongan Melalui Penerapan E-Retribusi Pelayanan Pasar
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN, 2017
Kota Pekalongan memiliki 11 titik pasar tradisional yang masing-masing pasar memiliki puluhan hingga ratusan kios dan berdasarkan data yang tercatat dalam buku “Pekalongan Dalam Angka Tahun 2016”, jumlah pedagang yang ada sebanyak 4.531 pedagang. Kesulitan yang dialami oleh petugas Dinas Pasar Kota Pekalongan dalam mengelola retribusi pelayanan pasar untuk 4.531 pedagang tersebut adalah karena sistem yang digunakan masih manual yaitu dengan menggunakan karcis dan buku catatan, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan atau terjadinya kecurangan dari oknum petugas atau pedagang yang tidak jujur. Kesulitan lain adalah dinas terkait sulit memantau dan mengawasi proses penarikan dan pelaporan dana retribusi pelayanan pasar, sehingga dimungkinkan penerimaan retribusi pelayanan pasar menjadi tidak optimal. Hasil kajian ini berupa rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan khususnya dinas pasar kota Pekalongan untuk segera membangun dan menerapkan sistem e-retribusi pela...
Jurnal Ilmiah Akmen - Penerbit STIE NOBEL Indonesia. Makassar, 2016
This study aims to know about levies market policies towards improving reception on the Lancirang Market of Pitu Riawa in Sidenreng Rappang Regency and to determine market levies management by the Department of Revenue to the increased acceptance of market levies in Lancirang Market in Sidenreng Rappang. The method used in this research is quantitative research method (table percentage). Techniques of data collection is by distributing questionnaires to the respondents amounted to 81 people for a compulsory levy and 12 people from the Department of Revenue employee and conducting the direct interview to informants of 5 people. From this research, it can be presented that the factors which influence the policy implementation of Regional Regulation Nu. 13 of 2011 about Service Fees Market Nu 4, includes communicating, organizing, implementing, and monitoring the obtained 78% based on the accumulated number of overall average percentage of indicator of market retribution management. In this research, there are the indicators of market retribution management in Lancirang market which include planning, organizing, implementing, and monitoring of the obtained 67.25% based on the accumulated number of overall average percentage of the indicators of market retribution management. As the indicators of acceptability Regional Income from market levy sector Nu 5, covers expanding the revenue base, strengthening the process of collection, improving the supervision, increasing the administrative efficiency and reducing the cost of collection, and improving the capacity through better planning, which of the 12 respondents who participated obtained 75 , 4% of the accumulation of each indicator output or outcome of research undertaken.
Asian (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara: Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 2020
The aim of this study was to analyse the implementation of regional regulations No 1 of 2019 on Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi pasar di Pasar Raya Padang. Background of this study is because several problems were found in market retribution of Pasar Raya Padang that is, a collection that does not give a ticket or evidence of payment of retribution. Limited market management capabilities to provide a place, there are still traders who do not pay retribution. As well as a lack of oversight from Padang city trade service. Formulation of the problem in this study is how the implementation of regional regulations No 1 of 2019 on Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi pasar di pasar Raya Padang. What are the constraints in the implementation of regional regulations. This study was qualitative with descriptive method. Selection of informants was done with Purposive for decided key informants and next decided with SnowballSampling technique. This observation data collection techniques was interview and documentation study. For data analysis was done by data collection, data reduction, presentation of data, and conclusions. Then the validity of this data is tested by Triangulasi Sumber which is then analysed with data analysis techniques. Measurement toward the implementation of regional regulations No 1 of 2019. The researcher used measure of policy implementation according George C. Edward III, there are four policy implementation indicators such as, communication, resource, disposition, and bureaucratic structure. This study reveal that implementation of the collection of market retribution was carried out by Dinas Perdagangan Kota Padang to traders who sell in Pasar Raya Padang. Based on findings and discussion The Implementation of Regional Regulations No 1 of 2019 on Retribusi Jasa Umum dalam Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Raya Padang was influenced by communication, resource and attitudes of the bureaucracy and implementers. Constraints faced in the implementation of the management of market retribution in Pasar Raya Padang is less awareness of traders in paying market retribution, so that many causes arrears on market retribution and the target was not achieved.
Niat Pedagang Pasar Dalam Menggunakan Sistem E-Retribusi Pasar
Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi
Theory of Planned Behavior is a theory that underlies planned human behavior in the use of technology. In order to increase the results of Regional Original Revenue and PAD Transparency, the government needs to innovate to increase people's intentions in fulfilling levy responsibilities. This study aims to test and provide empirical evidence related to Market Traders' Intentions in the Use of the E-Retribution Market system. This study uses a survey method conducted on market traders in the city of Malang. The data obtained in this research is processed with the help of the Smart PLS2.0 analysis tool. The test results show that perceived usefulness, perceived convenience, and perception of fun affect the attitude of using Market E-retribution. Attitudes, Social Factors, Facility Conditions affect the Intention to Use Market E-retribution. Self-Confidence has been proven that it has no effect on the Intention to Use Market E-retribution. The results of this study are expected...
Implementasi Peningkatan Retribusi Pelayanan Pasar
2013
Permasalahan dalam penelitian ini adalah pedagang tidak memperpanjang surat penunjukan tempat usaha (SPTU) secara rutin tiap tahunnya, belum adanya sanksi tegas bagi pedagang yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar, sarana pasar yang tidak kondusif untuk berjualan. Selama mereka membayar retribusi, fasilitas yang mereka terima dirasakan belum seimbang, pedagang mengeluh belum mendapat fasilitas yang mencukupi di lokasi tempat mereka berjualan.Akibatnya, pedagang tidak membayar retribusi pelayanan pasar sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan lainnya adalah strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak dalam meningkatkan retribusi pelayanan pasar belum mengarah pada peningkatan retribusi misalnya pendataan terhadap objek retribusi yang belum tergali dan peningkatan kualitas SDM petugas penarik retribusi. Hasil penelitian menunjukan bahwa konteks kebijakan yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang paling mendasar yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan pasar disebabkan oleh adanya kolusi dalam penetapan pungutan retribusi pelayanan pasar, selain itu adanya keengganan sebagian pedagang untuk membayar retribusi pelayanan pasar, dan sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan pemahaman terhadap tupoksi yang masih rendah. Menyikapi fenomena yang ada kepala dinas agar dapat memberikan motivasi kerja kepada pegawai dengan cara memberikan imbalan kepada pegawai yang berprestasi baik yang hanya berupa pujian atau promosi jabatan, penegasan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran dengan cara pemotongan insentif, penurunan nilai DP-3, pembebasan dari jabatan ataupun sanksi lainnya untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai, melakukan arahan mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai dalam berbagai kesempatan seperti apel, rapat dinas/pembinaan, rapat evaluasi dan kesempatan lainnya.
Strategi Peningkatkan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Serang
Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah
ABSTRACTThe era of regional autonomy requires every region to have independence in managing its regional finance in order to increase its local revenue. Market retribution is a type of retribution that can be potentially used as a source of local revenue. Serang city is one of the cities that become a merchant destination for traders from other regions due to its rapid economic development. The aim of this study is to analyze the performance of market retribution, to analyze the perception of merchants in accordance with the implementation of collection policy and to formulate the strategy to increase market retribution receipts. The primary data was obtained from interviews with the merchants and pertinent institution official that were chosen purposively (purposive sampling). Various analytical methods which were specifically implemented in order to achieve the purpose of the study are as follow: analysis of local government financial performance, descriptive statistical analysis,...
Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Sentral Kota Gorontalo
Jambura Journal of Administration and Public Service, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sentral Kota Gorontalo, dan (2) faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Pasar Sentral Gorontalo. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumnetasi.Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian (1) strategi implementasi kebijakan pengelolaan retribusi pelayanan pasardi Pasar Sentral Kota Gorontalo baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sudah terlaksana namun belum optimal. Pada tahap perencanaan belum efektif untuk mencapai target realisasi penerimaan tahunan. Pada tahap pelaksanaan belum optimal dalam hal penerimaan retribusi yang belum memenuhi target capaian sebagaimana yang telah direncanakan dalam rencana tahunan. Pada tahap monitoring harian oleh petugas p...