Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Dijual Melalui Media Sosial (original) (raw)
Related papers
Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal
Jurnal Panorama Hukum
Penyebaran dan penjualan kosmetik ilegal menjadi masalah besar di berbagai negara. Kosmetik ilegal merupakan produk kecantikan yang gagal memenuhi persyaratan keselamatan otoritas kesehatan dan kualitas industri. Dalam konteks ini, pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat menjaga kepentingan dan kesejahteraan konsumen tidak dapat dianggap sepele. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran dan mekanisme perlindungan hukum dalam menangani peredaran kosmetika ilegal, serta dampaknya terhadap konsumen. Kajian ini mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, antara lain studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan metodologi deskriptif analitis. Hasil penelitian ini membantu peningkatan kesadaran akan pentingnya hukum dalam melindungi konsumen dalam perdagangan kosmetika ilegal. Hal ini penting untuk memastikan akses ke barang kosmetik yang aman, berkualitas tinggi, dan memenuhi standar yang diakui.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Line Messenger
2020
This study aims to determine the regulation of sale and purchase transactions through LINE and the form of responsibility of business actors against breach that occurred in sale and purchase transactions through LINE. This research was conducted in Semarang city. This research is done by determining the respondents who will be given a questionnaire by broadcast message that is sending short message service to many destination. Then select the respondents who have made a sale and purchase transactions through LINE. The result of the research shows that the arrangement of sale transaction through LINE is not much different from conventional sale and purchase arrangement that is based on Article 1320 Civil Code and Article 47 of Government Regulation Number 82 Year 2012 on Electronic System and Transaction Management where the requirement is the agreement of the parties, the party making the covenant, certain things, and the lawful cause, only the transaction is done in the form of electronic transactions in this case through LINE while the responsibility done by the business actors if the practice of buying and selling done through LINE is to make replacement of goods, compensation, and give the deadline to the consumer to return the goods sent if not in accordance with the agreement.
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2019
Produk Kosmetik impor merupakan salah satu barang yang sangat banyak dijual secara online. Kebutuhan dan permintaan masyarakat akan kosmetik dalam menunjang penampilan khususnya bagi perempuan berdampak meningkatnya industri kosmetik baik yang diproduksi dalam negeri maupun diimpor dari luar negeri. Namun tidak semua produk kosmetik yang dijual secara online telah memiliki izin edar dari BPOM. Oleh karena itu perlindungan konsumen diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atas kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini yaitu untuk lebih memahami pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar dan mengetahui bentuk pengawasan BBPOM Denpasar atas produk kosmetik yang dijual secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan...
Lex Jurnalica, 2018
The modern world implies a digital environment that dominates all aspects of human life, including business. Nowadays, buying and selling transactions are not only carried out in the conventional way, but also through transactionline. Online transactions allow sellers and buyers not to meet directly and often cause problems. In this study, will be discussed about facts that reveal about cosmetics products such as illegal pomade sold online in Indonesia. It is said to be illegal here because the pomade producers did not meet the provisions of the laws. In this case, it will be discussed in relation to aspects of legal protection and business actors' responsibilities to consumers for illegal cosmetics products sold online. In this study used a normative approach method with the approach of legislation and literature. Related to the legal aspects used are the legal aspects of health, legal aspects of information and electronic transactions and the most important is the legal aspect...
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam
Cosmetics are a series of products used to beautify oneself in various forms including liquid, powder, solid, foam and cream. But the distribution of cosmetics is worrying, because not a few of the cosmetics circulating in the market have not been registered with BPOM, so the contents in them may not be safe and can still be consumed. If consumers are not careful with the composition of the ingredients of the products used and it turns out that the products used have not been BPOM, it will be dangerous for their health, because cosmetic products contain chemicals that must be in accordance with the levels of use, therefore the purpose of this paper is to discuss how BPOM's role in dealing with the problem of cosmetic products that have not been registered with BPOM. By using normative research methods to find a way out of this problem of violating consumer rights, it is necessary to strictly enforce it so that business actors are more aware of the products being sold and busines...
" Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menjadi Korban Iklan
Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi.Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perkembangan dalam bertransaksi barang dan jasa yang melintasi batasbatas wilayah suatu negara, yang pada akhirnya konsumen dihadapkan pada berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun barang-barang import.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek DI Indonesia
Ganec Swara, 2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek yang merasa dirugikan.Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan-peraturan perundangundangan yang tertulis dan berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), dan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 yang mengatur mengenai pendaftaran merek.Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek yang telah dirugikan adalah a. Pemegang hak merek dapat mengajukan permohonan penetapan sementara secara tertulis kepada Pengadilan Niaga, b. Pemegang hak merek dapat mengajukan gugatan perdata, berupa ganti rugi, penghentian penggunaan merek yang dilanggar, c. Pemegang hak merek dapat melakukan tuntutan pidana.
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum
Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi dalam praktik tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, melainkan juga dampak negatif. Luasnya dampak negatif itu, tampak dari meningkatnya kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen melalui penjualan produk kesehatan palsu di masa pandemi Covid-19. Sehingga, konsumen dalam transaksi online berada dalam posisi tawar yang lemah. Artikel ini bermaksud untuk mengetahui dan menguraikan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi secara online, serta bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha terhadap perbuatannya tersebut. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online adalah hal yang penting, dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian pula, pertanggungjawaban dan sanksi hukum bagi pelaku usaha atas perbuatannya yang merugikan konsumen.
TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law
This research was conducted based on problems regarding the circulation of illegal imported cosmetic products online, where consumers bought cosmetics products without BPOM distribution permit and even many fake cosmetic products that had been circulating on the online market. Article 4 letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that consumers are entitled to true, clear and honest information about the conditions and guarantees of goods and / or services. Without a BPOM distribution permit, there is no guarantee that a cosmetic product is safe to use. But in reality, there are still business actors who do not provide clear information on a cosmetic product that is sold online and the protection of consumers now is not in accordance with what is regulated in the applicable law. Based on the description above that is the focus of research on the formulation of the problem, namely: What is the perspective of Aqad Bai's greetings on cosmetics purchases o...
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Yang Menyesatkan Pada Media Cetak
Visi Sosial Humaniora
This study aims to determine the implementation of legal protection for consumers due to misleading print media advertising against misleading advertisements in print media viewed from Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection because, in fact there are still consumers who do not know how the legal protection is due to such misleading advertising. The method used in the writing of this research is the method of library research that collects data by doing library material or secondary data that includes legislation, books, mass media, and other reading related to the writing of this research and field research methods , which is a research process by collecting data related to obtained directly from the field. In this study the collection of data in the form of interviews obtained at the place of pre-determined interviews. From the results of research obtain the form of legal protection that can be done by consumers due to misleading print media advertising is in the form of the Inst...