Pornografi Online Dalam Perspektif Hukum Positif DI Indonesia (original) (raw)
Related papers
Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
Al-Risalah
Fokus penelitian tentang bagaimana ketentuan sanksi pornografi dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Pornografi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam, adalah segala sesuatu yang selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan/ atau sensual dari perempuan dan/atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi. Termasuk juga perbuatan erotis atau sensual yang memuakkan, menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya. Sedangkan di dalam hukum positip dikategorikan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana...
Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial DI Indonesia
Jurnal Fakta Hukum (JFH)
Nomenkaltur Pornografi masih menyisakan permsalahan khusunya jika dikaitkan dengan kasus kongret. Pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda yang mengatur masalah pornografi membuat masyarakat termasuk didalamnya parat penegak hokum menjadi kesulitan dalam Penegakan Hukum pidana , Dalam penyusunan penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dengan pendekan kasus yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketidaksamaan presepsi atas terminology pornografi memnuat masyarakat terbelah dalam pemikiran. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri oleh karena majemuknya masyrakat Indonesia yang lintas budaya, agama, dan adat istiadat diwilayah tertentu. dalam aspek Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaannya. Perbedaan ini mengakibatkan dalam menilai suatu materi masuk dalam pornogra...
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2003
In Islamic perspective, interpretation ofpornography hascorrelation to thebody. Itmeans that itissomething forbidden andit must be covered. It iscertainly very quite different from the secular terminology, Islam denotes directly kinds or variation offorbidden deed in moral context or characters so that prohibition in Islam is fixed and clear. It has no ' 'Perang'terhadap undang-undang obscen/fy laws (undang-undang tentang hal-hal yang dianggap cabul) sebenamya telah dimulai di Amerlka sejak pra-dan pasca 1960-an, sedangkan di Inggrls sekitar 1962-1980. Jeffreys, Sheila, Antiklimax, AFeminist Perspective on the SexualRevolution (London: the Women's Press,1990), hlm.58. *Hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual yang dahulunya dilarang, saal ini sudah menjadi hal yang dilerima secara umum di berbagai negara untuk beberapadekade terakhlrini. S^ag^ana yang banyak diungkap.
Prosiding Ilmu Hukum, 2019
This study aims to find out how positive law regulates online prostitution that is rampant in Indonesia. This research method uses normative juridical using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library studies using descriptive analysis of research specifications through statute aproach approaches and conceptual approaches are analyzed normative qualitative by conducting research on the data obtained. The results of a juridical review of trade in criminal liability against online prostitutes in terms of positive law in Indonesia are only two effective laws in the effort to eradicate online prostitution, namely Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Online prostitution is not clearly stated in positive law in Indonesia, it is evidence of a weak legal basis in the effort to prevent prostitution practices. Suggestions from this research are to immediately make clear legal rules regarding this prostitution. For the ius constituendum, whether the practice of prostitution can be stated clearly that prostitution, both conventional and online, is against the law.
Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perpsektif Hukum Positif DI Indonesia
2021
Perkembangan teknologi membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya memiliki sisi positif akan tetapi juga berdampak negatif termasuk dibidang kesusilaan yang akhir-akhir ini marak terjadi seperti prostitusi yang mulanya konvensional merambat menjadi berbasi online. Perbuatan tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktek-praktek prostitusi maupun dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi, hal ini terlihat dari ketiadaan aturan yang dapat menjerat pengguna jasa prostitusi.. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif dan upaya kriminalisasi terhaap pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu ketiadaan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap ...
Pornografi di Indonesia: Sebuah Cermin dari Negara Sekuler
Pikiran Rakyat, 4 Februari 2006.
Di tengah-tengah proses kebangkrutan moral yang kini terusmenerus melanda publik Indonesia, rencana pemberlakuan UU Anti Pornografi dan Pornoaski (UU APP) masih diiringi perdebatan. Kaum akademisi dan cendikiawan meributkan masalah istilah, konsep dan definisi "pornografi," kaum feminis mempersoalkan agar pornografi tidak hanya dialamatkan kepada perempuan saja tetapi juga laki-laki, dan kubu "liberal" mengusung kebebasan ekspresi kaum perempuan sebagai hak azasi otonomi tubuh. Di awal-awal pemberlakuan Di Amerika Serikat, UU pornografi sering mengalami kesulitan disebabkan perbedaan persepsi antara hakim, juri, pengacara dan publik tentang pengertian cabul dan porno. Namun demikian, obscenity and pornography (cabul dan pornografi) secara umum didefinisikan sebagai istilah untuk menentukan tulisan, rekaman atau gambar, termasuk gambar bergerak, dimana masyarakat menganggap sebagai cabul dan mempengaruhi orang. Karena UU Anti Pornografi untuk mengatur masyarakat, jadi ukurannya adalah "pandangan masyarakat" dan "pengaruhnya pada orang," bukan pandangan individu. Pengertian obscenity sendiri adalah istilah yang mengacu pada bahasa atau perilaku yang diyakini merusak moral publik, sedangkan pornography lebih diarahkan pada bahan-bahan cetakan dan gambar dimaksudkan untuk menumbuhkan stimulasi seksual seseorang.
Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Positif DI Indonesia Dan Solusinya Menurut Islam
Jurnal Syariah, 2017
The codification of rules regulating gratification is a novelty within society and is perceived to collide with the culture of giving in the Islamic ethos of Indonesia. This study aims to explore the meaning of gratification from the positive perspective of law in Indonesia and the boundaries of gratification. This study uses the normative method which analyzes positive law in Indonesia regulating gratification. The results show that gratification from the perspective of positive law has broad meaning including tributes for civil and government employees. According to Indonesian law, gratification may either be positive or negative.