Implementasi Kemitraan Kehutanan DI Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Way Terusan (original) (raw)
Related papers
Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Hutan Rakyat DI Provinsi Jawa Barat
Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, 2013
Kemitraaan pengelolaan hutan rakyat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani hutan rakyat. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja kelembagaan kemitraan antara petani dengan mitra. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kelembagaan kemitraan antara petani dengan tiga mitra yang berbeda yaitu industri kecil, industri besar, serta non industri. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2012 di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Penelitian ini menemukan bahwa kinerja kemitraan pengelolaan hutan rakyat di lokasi studi cukup beragam yang dipengaruhi oleh hubungan sosial para pihak, kepatuhan terhadap kesepakatan perjanjian, pengawasan dan sanksi pelanggaran kesepakatan, serta proporsi. Proporsi berpengaruh terhadap kelayakan finansial kemitraan. Biaya keagenan dapat mempengaruhi hubungan. Terdapat beberapa temuan yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan program kemitraan, yaitu: penyiapan petani calon peserta kemitraan, dan pendekatan kepada pengusaha sebagai calon mitra.
Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, 2018
The partnership program is one solution in conflict resolution on state forest land use by the commUnity. The aim of research to explain the trials of forestry partnership program in Forest Management Unit XIV Gedong Wani. The research approach was conducted qualitatively, where in-depth interviews, participant observation, focus group discussion and document study were conducted for data collection. The results showed that there are two forms of partnership trial that developed, where is a partnership with Agroforests Park and poultry farm group. The supporting factors of implementation of the partnership between KPH Unit XIV Gedong Wani and KTH Agroforests Park were stakeholder involvement and a high level of members trust to the management; while the inhibiting factor were their members obey the rules and interventions by NGOs Manunggal Wana Bakti against management. The supporting factors of implementation of the partnership between KPH Unit XIV Gedong Wani and poultry farm group were the involvement of the association of poultry farm entrepreneurs and the awareness level of poultry farm; while the inhibiting factor were limitations of informations, officers, and the effort by Forest Management Unit XIV Gedong Wani. Coaching and mentoring efforts should be undertaken by officers with special expertise in their fields; so it is expected to increase the capacity of the commUnity.
Arah Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH di Indonesia
The establishment of Forest Management Units (FMUs) has been made as one of the top policy priorities by the Ministry of Environment and Forestry. The policy is expected to become a solution for problems regarding to the management of forests in Indonesia, e.g. poor forest governance, tenurial problems, limited capacity in the management of forests. FMU is conceptualized as a forest management agent/ institution at the field. The policy of establishing FMUs is often viewed to add complexities of the current forest administration and management structures. This paper discusses concepts of institutions and bureaucracies of the FMU policy. INTISARI Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi salah satu prioritas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia, seperti tata kelola yang buruk, ketidakjelasan hak tenurial, dan lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan. KPH dikonseptualisasikan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di tingkat tapak. Kebijakan pembangunan KPH yang diatur oleh pusat dipandang dapat menambah kompleksitas terhadap struktur pengurusan dan pengelolaan yang sudah ada selama ini.Makalah ini membahas konsep tata hubungan kelembagaan dalam kebijakan KPH.
Kajian Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Program Kemitraan DI KPHP Way Terusan
2017
KPH is one solution to the problems of degradation and deforestation in almost the forests in Indonesia. However, in its development KPH have constraints in the institutional development of farmer groups that manage land in the areas through partnership programs. Interest of this study was to examine institutional Farmers Group Association (Gapoktan) in KPHP Way Terusan. The data collection was done by interview, and then analyzed descriptively. The results shown that the process of farmer group (KTH) formation was a response from the partnership program so that farmer didn’t fully understand the direction and aims of KTH establishment. The implementation of the rules in the form of AD/ART didn’t fully done yet because both the board and the members were not involved in the formulation of AD/ART. Farmers believe that the board of KTH able to help the farming development to improve the welfare of the community. Capacity building needs to be done through counseling and training to ...
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah
Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji telah mengalami perambahan oleh masyarakat dan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman sehingga menimbulkan konflik. Pada tahun 2015, terjalin kemitraan pengelolaan hutan antara Pemerintah, PT. Silva dan masyarakat perambah. Dalam Pelaksanaanya, kemitraan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan (Implementation Gap). Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kemitraan dan faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan kemitraan pengelolaan Hutan Register 45. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Berdasarkan penelitian, realisasi kemitraan pengelolaan hutan ini sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Faktor yang mendukung kemitraan pengelolaan hutan ini dalam dimensi struktur manajemen program adalah dipergunakannya teori kausal dan ketersediaan dana. Faktor penghambatnya adalah kejelasan dan konsistensi tujuan, dasar hukum, keterpaduan pelaksana kebijakan dan keterbukaan. Sementara itu, dimensi faktor di luar peraturan menjadi faktor yang paling dominan dalam menghambat kebijakan ini meliputi kondisi sosial dan keamanan, dukungan publik, sikap masyarakat dan komitmen pejabat pelaksana.
Pendampingan Kemitraan Pada UMK Kelompok Tani Hutan (KTH) Sadar Tani Muda Produk Madu
ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kelompok tani hutan (KTH) Sadar tani muda dalam mengoptomalkan pemasaran yang dilakukan baik secara langsung maupun melaui digital marketing, agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kelompok tani hutan (KTH) Sadar tani muda dapat lebih berkembang dan menjadi usaha yang bermanfaat bagi alam dan juga lingkungan sekitar. Metodologi yang dilakukan dalam program ini dilaksanakan melalui program kuliah kerja nyata pada masyarakat dengan program utama yang dilakukan yaitu pendampingan kemitraan pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, adapun metode yang digunakan adalah melakukan sosialisasi mengenai kemitraan, melakukan pengoptimalan digital marketing di shopee dan memfasiliatasi bermitra dengan pelaku usaha lainnya. Karena adanya keterbatasan dalam penjualan produk yang selama ini dijual hanya secara langsung ataupun di social media dengan skala kecil, maka melalui program pendampi...
Jurnal Manusia dan Lingkungan
ABSTRAKPerum Perhutani berusaha berkolaborasi dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan meluncurkan progam pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Pelaksanaan PHBM di BKPH Ngarengan KPH Pati Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah saat ini terhambat karena adanya konflik dengan masyarakat. Penelitian ini berusaha mengkaji pelaksanaan PHBM di BKPH Ngarengan dari sudut pandang collaborative policymaking serta mencari solusi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman kepentingan dan saling ketergantungan antara masyarakat dan Perhutani dalam pengelolaan hutan serta menyusun strategi untuk menciptakan kondisi pengelolaan hutan kolaboratif. Pengambilan data dilakukan dengan pengamatan terlibat dan wawancara mendalam kepada petugas Perhutani, pengurus LMDH serta masyarakat. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk saling ketergantungan dan ragam kepentingan dalam pengelolaan hutan, sedangkan analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strateg...
Talenta Conference Series: Agricultural and Natural Resources (ANR)
Fungsi Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek sebagai hutan penelitian menjadi optimal apabila areal tersebut terbebas dari konflik kepentingan khususnya dengan masyarakat sekitar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik kepentingan di KHDTK Mengkendek adalah melalui kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan selain sebagai salah satu bentuk resolusi konflik, juga merupakan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pemberian akses dalam pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap memperhatikan fungsi hutan yang ada. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran proses membangun kemitraan kehutanan di KHDTK Mengkendek. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses membangun kemitraan kehutanan di KHDTK Mengkendek dibagi ke dalam empat tahap yaitu tahap identifikasi kepentingan para pihak, tahap identifikasi peran para pihak dalam kemitraan kehutanan, tahap pe...
Analisis Kebijakan Hutan Rakyat Kemitraan Yang Berkelanjutan
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 2021
Private forest partnership has been considered as a new strategy in dealing with conventional socioeconomic model problem of the industrial wood raw material sustainability supply. As a new strategy to address the issue of sustainability of industrial wood supply, synergy is needed between forest farmer groups and timber-based industry through private forest partnership schemes. This research aims to analyze private forest partnership policy and its implementation in terms of cooperation aspects in order to formulate a sustainable private forest partnership policy. Content analysis was used to identify all policies related to private forestry partnerships, while policy implementation was analyzed by using formal evaluation method. The descriptive method was implemented to analyze standing stock managemet, and Analytical Hierarchy Process (AHP) as a method to formulate the concept of sustainable private forest partnership policy. The results showed that private forest partnership policy now is more focused on production facilities and infrastructure aspect. The level of policy implementation in research location is at a low grade, only reached 16.28%, while 43.75% of the private forest partnerships in the research area are not sustainable due to low potential of standing stock. This research proved that fostering the farmers is a key factor to develop sustainable private forest partnership policy.