Pengelolaan Hutan Desa DI KPH Wilayah VIII Semendo Dari Perspektif Kinerja Kelembagaan (original) (raw)
Related papers
Arah Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH di Indonesia
The establishment of Forest Management Units (FMUs) has been made as one of the top policy priorities by the Ministry of Environment and Forestry. The policy is expected to become a solution for problems regarding to the management of forests in Indonesia, e.g. poor forest governance, tenurial problems, limited capacity in the management of forests. FMU is conceptualized as a forest management agent/ institution at the field. The policy of establishing FMUs is often viewed to add complexities of the current forest administration and management structures. This paper discusses concepts of institutions and bureaucracies of the FMU policy. INTISARI Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi salah satu prioritas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia, seperti tata kelola yang buruk, ketidakjelasan hak tenurial, dan lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan. KPH dikonseptualisasikan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di tingkat tapak. Kebijakan pembangunan KPH yang diatur oleh pusat dipandang dapat menambah kompleksitas terhadap struktur pengurusan dan pengelolaan yang sudah ada selama ini.Makalah ini membahas konsep tata hubungan kelembagaan dalam kebijakan KPH.
2021
ABSTRAK: Dalam rangka meningkatkan kekuatan kelembagaan dalam mencapai tujuannya, maka dapat ditumbuhkan melalui dinamika kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan hutan desa di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini dilakukan pada dua BUMDes yaitu BUMDes Ganting yang terdapat di Desa Labbo dan BUMDes Sipakainga yang terdapat Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan ketua dan anggota BUMDes sebanyak 4 orang pada masing-masing BUMDes yang dipilih secara purposive sampling. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif berdasarkan 9 unsur dinamika kelembagaan dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Ganting tergolong dalam kategori dinamis, dimana efektivitas kelompok merupakan unsur yang berpengaruh terhadap kedinamisan kelompok. Sedangkan BUMDes Sipakainga termas...
Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Hutan Rakyat DI Provinsi Jawa Barat
Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, 2013
Kemitraaan pengelolaan hutan rakyat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani hutan rakyat. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja kelembagaan kemitraan antara petani dengan mitra. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kelembagaan kemitraan antara petani dengan tiga mitra yang berbeda yaitu industri kecil, industri besar, serta non industri. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2012 di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Penelitian ini menemukan bahwa kinerja kemitraan pengelolaan hutan rakyat di lokasi studi cukup beragam yang dipengaruhi oleh hubungan sosial para pihak, kepatuhan terhadap kesepakatan perjanjian, pengawasan dan sanksi pelanggaran kesepakatan, serta proporsi. Proporsi berpengaruh terhadap kelayakan finansial kemitraan. Biaya keagenan dapat mempengaruhi hubungan. Terdapat beberapa temuan yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan program kemitraan, yaitu: penyiapan petani calon peserta kemitraan, dan pendekatan kepada pengusaha sebagai calon mitra.
Jurnal Kawistara, 2016
Kerinci is one of regency with the large forest, but sub sector of forestry contributes only 0,04% of GDPKerinci Regency. It’s may possibly by the weakness of forest management and policy of Kerinci RegencyGovernment. Forest production management unit (KPHP) Model Kerinci establishment is one of govermentefforts to achieve sustainable forest management. Therefore, we need research with purpose: (1) to analyzethe role of forest production management unit (KPHP) Model Kerinci in the regional development ofKerinci Regency; (2) to analyze the institutional of forest production management unit (KPHP) ModelKerinci; (3) to analyze region’s readiness forest production management unit (KPHP) Model Kerincidevelopment. The study was conducted in Kerinci Regency. Data were analyzed by total economic value(TEV), institutional analysis, and analytical hierarchy process (AHP). The results showed that the totaleconomic value of natural resources of KPHP Model Kerinci is Rp. 337.839.832.400 in a yea...
Tingkat Kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dalam Pengelolaan Hutan DI Sumatera Barat
JURNAL HUTAN LESTARI
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sumatera Barat merupakan salah satu KPH Model yang dibentuk oleh pemerintah. KPH dibentuk untuk memastikan pengelolaan hutan tetap lestari dan berkelanjutan. KPH juga dituntut agar dapat menghasilkan pendapatan untuk membiayai dirinya sendiri dalam sebuah unit yang mandiri. Pembangunan KPH dianggap sebagai salah satu cara mengelola hutan di Indonesia Namun, pengelolaan KPH di Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada baik dengan pemerintah, pihak swasta, masyarakat maupun masalah internal KPH itu sendiri. Setelah lebih kurang 6 tahun perjalanan KPH di Sumatera Barat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja KPH sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan melihat tingkat kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan. Penelitian ini menggunakan kriteria dan indikator dari Forest Watch Indonesia versi 2.0. Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks tingkat kemandirian KPH di Sumatera Barat berada di p...
Jurnal Hutan Tropis, 2021
Community forestry in the management area of BatuTegi is a form of program forest management that involves the community in the rehabilitation of protected forests. The Community forestry scheme in this region has been implemented by synergizing the ecological, economy and social functions with the aim of ensuring sustainable forest preservation. To achieve these objectives, farmers need to participate in management. This study aims to determine the effect of farmer participation on the welfare of farmer case studies in the Mandiri Lestari forest farmers community. The research method used quantitative descriptive with samples taken in December 2019-February 2020 in a proportional random sampling of 37 respondents and data analyzed using quantitative statistical Structural Equation Modeling (SEM) techniques through the Partial Least Square (PLS) approach. The analysis shows that participation in planning had the greatest influence on economic welfare with a value of 1,672, participa...
Peran Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
2021
Gapoktan institutions have important roles, including its functions to regulate community activities, individually or in groups, on managing community forests. This study aims to explain the management of HKm based on the role of gapoktan institutions. The research methodologies are interview and documentation study. The data obtained were analyzed descriptively. Results showed that institutionally Gapoktan has a complete administration and written rules regarding the management of HKm. Each farmer member is required to work on land with agroforestry patterns dominated by MPTS plants. Gapoktan has a farming business that functions to help market forest products. Farming management is divided into two, namely individual businesses and gapoktan businesses. Until now there has been no significant development of farming in the last two years. Therefore, the government needs to conduct counseling to increase knowledge about farming so that they can market forest products more optimally .
Hubungan Efektivitas Kelembagaan Pemerintah Desa Dengan Tingkat Keberdayaan Petani Bawang Merah
Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 2022
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan efektivitas kelembagaan pemerintah desa dengan tingkat keberdayakan petani bawang merah di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Penelitian ini dilakukan dengan teknik survei dengan melibatkan 40 responden yang diwawancarai dengan daftar pertanyaan terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas kelembagaan pemerintah desa tidak berkorelasi dengan tingkat keberdayaan petani. Hal ini akibat pemerintah desa masih berfokus pada menjalankan fungsi pemerintahan dan kurang berfokus pada penguatan pemberdayaan dan pembangunan pertanian. Efektivitas kelembagaan pemerintah desa dipandang oleh petani bawang merah berada pada kategori sedang, sedangkan tingkat keberdayaan petani bawang merah berada pada kategori rendah. Meskipun demikian, petani bawang merah di Desa Larangan masih tetap melanjutkan aktivitas bertani bawang merah yang dipengaruhi faktor nilai budaya. Kata kunci : Efektivitas Kelembagaan, Keberdayaan P...
2014
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, kewenangan dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa dan Madura dilakukan oleh Perum Perhutani. Perum Perhutani memiliki sistem dalam rangka pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat desa hutan (MDH) yang disebut dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dalam penyelenggaraan PHBM, masih ditemui kendala menyangkut kelembagaan LMDH. Dalam perjalanan waktu, LMDH dianggap kurang diperhatikan oleh Perhutani karena Perhutani lebih memfokuskan pada kegiatan yang lain seperti pendirian koperasi masyarakat desa hutan. Permasalahan lain adalah peranan LMDH yang masih belum maksimal dalam pengelolaan hutan karena hambatan baik menyangkut kualitas sumber daya manusia maupun sumber dana dalam menjalankan aktivitas LMDH. Padahal LMDH dianggap memiliki peranan yang penting dalam pemanfaatan hutan dimana salah satunya adalah agar tidak terjadi lagi permasalahan menyangkut penjarahan hutan karena adanya tuntutan kebutuhan hidup dari masyarak...