Strategi Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau Sebagai Simpul Pengembangan Kawasan Perbatasan DI Kabupaten Kapuas Hulu (original) (raw)
Related papers
JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA
Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL sepanjang 126 KM dan terdapat 2 pintu resmi sebagai pintu gerbang di perbatasan RI-RDTL yaitu Motaain dan Turiskain. Terbukanya akses PLBN secara formal dan pengembangan PLBN Motaain yang didukung dengan konektivitas dan aksesbilitas yang semakin baik ke kawasan perbatasan berdampak terhadap meningkatnya kegiatan perdagangan di sekitar kawasan tersebut. Dengan melihat kondisi ini, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji dampak pengembangan PLBN Motaain ini terhadap kegiatan perdagangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat nonnumerik atau data tidak dalam bentuk angka. Adapun sifat yang digunakan dalam metode ini berupa deskriptif dan merupakan uraian-uraian yang menjelaskan keadaan dilapangan. Model penelitian yang dipilih adalah studi kasus dengan bentuk intrinsic yang bertujuan untuk memahami secara lebih baik dan mendalam tentang suat...
Pengembangan Potensi Wilayah Kawasan Perbatasan Negara Indonesia (Studi Kasus: Ranai-Natuna)
Tataloka, 2020
Management of national borders has become one of the main agenda of the government. The government has the priority to develop Indonesia from the periphery by strengthening regions and villages within the framework of a unitary state. The threat of national sovereignty and security disturbances at the border becomes a crucial national issue. The purpose of this study is to design the development of potential areas owned by Natuna Regency. Based on the results of the location quotient analysis, the base sectors in Natuna Regency are the Agriculture, Forestry, and Fisheries sectors. The results of the Shift-Share analysis, there are five leading sectors, namely 1) Mining and Quarrying; 2) Processing Industry; 3) Construction; 4) Wholesale and Retail Trade, and Repair of Cars and Motorcycles; and 5) Government Administration, Defense and Mandatory Social Security. Based on the results of the Inverse Distance Weighted analysis, the pattern of regional development focuses on four growth ...
Jurnal Pembangunan Perikanan dan Agribisnis
The aims of the research were to identify livelihood assets fisher, aquaculture and major social actors in the territory of the study, the research was to understand the livelihood strategies of fisher and pond farmer in the region context of vulnerability social, economic and ecological, to investigate the diversification efforts of fisher, to investigate the potential of coastal resources, and formulating marine policy in the national border community based sustainable livelihoods. The research was conducted by survey method. Data collected in the research is the primary and secondary data. The collected data were analyzed by analysis of livelihoods models, GMP analysis, Analysis of Regional Comparative Advantage and SWOT analysis. The results showed that the livelihood assets in Maratua island is fishing, aquaculture, retailer, and the private sector (trade, dive resort). Livelihood strategies are implemented, there are three main components namely: (a) The strategy of fishing ef...
Kawasan Strategis Provinsi Banten Lama dan Baduy
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia. Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy. Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kulitas rencana tata ruang menjadi lebih baik. Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut. Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
BAB IX KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN Sumber: Tempo.co Gambar 11. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Motamasin di Malaka Ketahanan sebuah bangsa (persekutuan hidup manusia) sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan manusia yang bersangkutan. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta memperkuat daya dukung kehidupannya. Dengan kata lain kemampuan menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga memiliki kemampuan melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa untuk konteks Indonesia dikenal dengan nama Ketahanan Nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) pada tahun 1970-an.
KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2019
In the Riau Islands Province which is a problem in the border region, among others, is the very wide stretch of border areas, still lack of management of potential and natural resources both state and private, handling border areas that have not been maximized and are still partial or sectoral, education and welfare levels which is still low compared to people in neighboring countries such as Singapore and Malaysia, the lack of security and defense facilities and infrastructure which can lead to weak supervision of violations of state borders, and the lack of integration of programs and activities in border area development.The formulation of the problem in this study is: How are the efforts to Build a Border Area in the Riau Islands Province in order to find a solution to improve community welfare on the front islands. The aim of the study was to find out how the government's efforts in Building Border Areas in the Riau Islands Province in order to improve Community Welfare on ...
Pengkajian Angkutan Udara Perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat
WARTA ARDHIA
Kapuas Hulu district located in the West Kalimantan province. It takes about forty five minutes flight to capitalcity Pontianak using ATR 42 series 300 and F27 or approximately 16 hours by land transportation. This district is one of the border area with Malaysia region. This study aim to evaluate the air transport infrastructure in the Kapuas Hulu District West Kalimantan. The goal is to provide recommendations for the development of air transport services in the border area of Kapuas Hulu District West Kalimantan. This research used SWOT analysis in order to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the border area Kapuas Hulu West Kalimantan. From the calculation of the weighting and the rating, the Kapuas Hulu has more strength than weakness, as well as a greater opportunity than a threat, the right strategy is SO strategy (aggressive) is located in quadrant (2.48:3.02). There are many opportunities in this district. Furthermore it also has strength in na...
Pemberdayaan Porter Di Pos Lintas Batas (PLBN) Mota’ain
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa
Porter adalah sebutan bagi orang yang membantu membawa barang bawaan para pelaku perjalanan ketika tiba di bandara, pelabuhan, stasiun maupun terminal serta di pos-pos lintas batas. Keberadaan Porter sangat membantu masyarakat ketika berlibur atau berwisata. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan Porter kepada masyarakat seperti yang terjadi pada para Porter di PLBN Motaain baik untuk para pelintas batas negara Indonesia – Timor Lesta dan sebaliknya maupun untuk para wisatawan. Tujuan kegiatan pengabdian ini ialah untuk memberdayakan dan mendampingi para Porter di PLBN Motaain untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka kepada masyarakat. Metode pemberdayaan yang ditempuh ialah melalui penyuluhan, pelatihan dan simulasi pelayanan yang baik kepada para tamu. Demi mengdukung kualitas pelayanan yang diberikan maka langkah lain yang ditempuh ialah dengan membuat sebuah sistem pelayanan yang rapih dan professional seperti system antri...
Strategi Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Perbatasan Antar Negara DI Provinsi Riau
Jurnal neo societal, 2023
This article aims to anlyze the regional infrastructure development strategy in border areas between countries in Riau Province. This is Consistent with the geographical importance of the regency/city in Riau Province. The approach method used in this research is descriptive qualitative. How to collect data with documentation and indepth interviews. The results of this research explain that the infrastructure development strategy carried out for the coastal districts/cities in Riau Province includes; First, developing transportation links through sea transportation services in order to improve the quality and intensity of services in the maritime border area. Second, developing economic growth poles in border areas. It is based on regional idiosyncrasy, local capabilities and takes into account market opportunities aided by changes in infrastructure and data transfer, power, water and telecommunications. Infrastructure development must be carried out through planning that is synchronized with national development. So that the use of the Special Allocation Fund (DAK) for border areas can be realized properly, but the development that has been carried out so far is not in accordance with the national development proposed by the regional government