Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa DI Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon (original) (raw)
Related papers
Jurnal Civic Hukum, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Bantaran (2) penghambat Kinerja Badan Permuswaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Bantaran (3) solusi mengatasi hambatan BPD dalam penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Bantaran. Metode penelitian menggunakan deskriktif kualitatif yang di lakukan di Kantor Desa dan Masyarakat Bantaran pada bulan Januari 2019 sampai Mei 2019. Subjek penelitian antara lain ketua BPD, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi kegiatan serta melakukan wawancara. Data dianalisis melakui tahab pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap ahir adalah menguji keabsahan data dengan prosedur Trianggulasi sumber. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan (1) Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspurasi masyarakat di Desa Bantaran kurang sesuai denga...
2012
PelaksanaanWewenangBadanPermusyawaratanDesa (BPD) merupakanbentukpengawasanmasyarakat yang dilakukanolehsetiapanggotaBadanPermusyawaratanDesa (BPD)sebagaiwakildarimasyarakatterhadapkenerjapemerintahandesa, baikdarisegipelaksanaanperaturandesadanperaturankepaladesa yang telahdisepakatiolehkepaladesadanBadanPermusyawaratanDesa (BPD) dalammembentukperaturandesatersebut. NamundalampelaksanaannyawewenangnyaBadanPermusyawaratanDesa (BPD) DesaKenantanbelumbisamelaksanakanwewenangnyadenganbaik, dengantidakberjalannyapengawasan yang di lakukanBadanPermusyawaratanDesa (BPD) terhadappelaksanaanperaturandesa Permasalahan yang terdapatdalampenelitianiniadalah (1) bagaimanakahpelaksanaanwewenangBadanPermusyawaratanDesa (BPD) di DesaKenantanberdasarkaPeraturanDaerah Kabupaten Kampar No 9 Tahun 2007 tentangBadanPermusyaearatanDesa? (2) kendala-kendala yang di hadapiBadanPermusyawaratanDesa (BPD) dalammelaksanakanwewenangnya? Penelitianini di lakukan di DesaKenantanKecamatanTapungKabupaten Kampar. P...
2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui KinerjaBadan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone yang diukur dengan indikator Efisiensi, Efektivitas, Keadilan dan Daya tanggap. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu membahas dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan mengawasi kinerja kepala desa sudah berjalan dengan baik, namun pada fungsi menampung aspirasi masyarakat belum sepenuhnya baik terkait pada indikator Efektivitas dikarenakan keadaan sumber daya manusia yang ada pada BPD yang kurang aktif, BPD tidak melakukan komunikasi yang baik dilingkungan masyarakat secara langsung dalam menampung a...
2018
Tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia salah satunya meningkatkan pelayanan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya Desa memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan Desa. BPD mempunyai tugas yang strategis dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga terciptalah suatu pemerintahan desa yang demokratis bersih dari praktek KKN. BPD dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas kinerja Kepala Desa terbagi dalam tiga tahap yaitu tahap perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, kedua tahap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa dan ketiga yaitu tahap pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. BPD diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, pengawasan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik. Maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti sejauh mana BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa dari mu...
2015
The Village Consultative Council is a form of Democracy at the village level. Village consultative Council function to establish village regulations with village leader, accommodate and channel the aspirations of village communities. In this case the role of the Village Deliberation Agency which created village regulations with the Village Head in establishing the social civilization, economic and cultural. The research method uses sociological juridical approach, with object of study especially role of Village Consultative Council as partner of Village Head in establishing Village Regulation. The result of the research shows that the role of the village consultative council in the formation of village regulations in Krandon Village, Guntur District, Demak Regency is not optimal enough to extend the hand of the village because the village regulations that have been established in the last two years do not reflect the needs of the community and the community And the constraints affec...
Perspektif, 2016
This study examines the role How Village Consultative Body (BPD) in the supervision penyelengggaraan village government. This study aims to determine how the role of the Village Consultative Body under the supervision of village governance. This research uses qualitative research with descriptive nature of other research. Data collection methods used were 1) interview, 2) documentation, 3) observation. These results indicate that the Village Consultative Body on Jasmine Village II District Serdang Bedagai Perbaungan less instrumental in performing its oversight function.
JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi
This study aims to determine the performance of village officials on the management of village archives in Buntu Buangin Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency. The population in this study was 658 residents in Buntu Buangin Village, Watang Pulu District, Sidenreng Rappang Regency with sampling using the slovin formula so that a sample of 87 people was obtained. This type of research is descriptive quantitative. Data collection techniques used in this study were observation and questionnaires. The data analysis technique used is using the IBM SPSS statistics 21.0 Application. The results of this study indicate that the Village Apparatus Performance 57.3% has less role. Village Archives Governance 59.16% less role. The Performance of the Village Apparatus "Influential/Significant" on the management of the Village Archives in Buntu Buangin Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency with a t-count value t table or 3.019 1.66298 with a percentage ...
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2019
Penelitian ini membahas pergeseran fungsi dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengaruh pergeseran tersebut khususnya bagi Badan Permusyaratan Desa Kunjang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah pergeseran kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa memberikan pengaruh kepada Badan Permusyawaratan DesaKunjang yaitu pertama, Badan Permusyawaratan Desa Kunjang tidak lagi menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desadan sebagai "mitra" kepala desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Kunjang. Kedua, fungsi pengawasan menjadi fungsi utama dari Badan Permusyawaratan Desa Kunjang, berbeda dengan fungsi legislasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari Pemerintah Desa Kunjang dan bukan menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari Badan Permusyawaratan Desa Kunjang.
2010
, he also take a main function, that is representative function. The problem is studied within the research is: (1) how the role of BPD in the arrangement and establishment process of Rural Regulation based on Government Regulation No. 72 Period 2005 concerned with the BPD's role in the arrangement and establishment process of Government Regulation (2) What any constraint factors influencing the implementation of BPD's role in Wanasari District of Brebes Regency, (3) how the performed measures to overcome those constraints of the implementation of legislation function by BPD in Wanasari District of Brebes. Regency. The research aims to: (1) describes the role of BPD based on Government Regulation No. 72 Period 2005, (2) describes the implementation of Government Regulation No. 72 Period 2005 toward BPD role in an arrangement and establishment process of Rural Regulation in Wanasari District of Brebes Regency (3) describes obstacles faced by BPD in the function implementation of legislation, (4) describes any performed measures to overcome the function implementation obstacles of legislation by BPD in Wanasari District of Brebes Regency. Research approach method has been used in the research is sociological juridical. Data collecting method uses (1) interview, (2) document, (3) observation. While, analysis method uses an empirical juridical descriptive analysis by deductive approach. Research result demonstrates that the making of Rural Regulation has been done through correct phases and it was appropriate to Act No. 10 Period 2004 in relation to Governmental Regulation No. 72 Period 2005 about a relation to Minister Home Affairs' Regulation No. 29 Period 2006 about the Guidelines of Mechanism and Formation of Rural Regulation Arrangement through initialization, socio-political, and juridical phases. Conclusion of the research above is BPD in implementing the function of legislation that is the making process of Rural Regulation as appropriate to the existing rule and regulation, however the function of BPD legislation has not yet performing maximally, it is pointed out by the lack of comprehensiveness on BPD in Wanasari District in framing a rural regulation remains conventional or custom into a unwritten regulation form. The performed measures to overcome those obstacles are internally or externally. So that, special attention from Local Government is required and training about how to arrange and design Rural Regulation for Rural Government should be conducted.