Hukum Adat as Embodied Law: Assessing the Legal Regimes Governing Indigenous Land Rights in Indonesia (original) (raw)
Related papers
INTERCALATING LAW AS A TOOL TO PROMOTE ECONOMIC EFFICIENCY IN INDONESIA
Indonesia as a Rechtsstaat like any other developing countries, its society is based on patterns and economic classes, overall obedience to the law is not easy. In heterogeneous society formed of groups based on religion, race, language, and wealth, it is one of the most difficult unifying factors in terms of compliance with the law. Conflict of interest tend to make any law may be resisted. As a consequence being a Rechtsstaat, the greatest difficulty is to produce efficient legal outcomes and consistency of legal practice. At this point, the law and economics offers economic efficiency as a framework to model effective legal outcome and common purposes to widely unify disparate areas of legal activities. The primacy of efficiency helps to harmonise the practice of law with social practices. When such law exists, it does function as a social tool aiming at the promotion of economic efficiency that goes well with other social practices. Efficiency in law simplifies how law works in different society, especially in heterogeneous communities. This approach does not reduce law to economics (or vice versa, for that matter), it claims simply that law and economics have a lot to learn from one another. Abstrak Indonesia sebagai Rechtsstaat, seperti negara berkembang lainnya, masyarakatnya didasarkan pada susunan tatanan dan kelas ekonomi, ketaatan hukum secara keseluruhan adalah tidak mudah. Dalam masyarakat heterogen yang terbentuk dari berbagai macam kelompok berdasarkan agama, ras, bahasa, dan tingkat kekayaan, hal-hal semacam ini menjadi salah satu faktor pemersatu yang sulit dalam hal membentuk ketaatan hukum. Konflik kepentingan cenderung membuat hukum apapun ditentang. Sebagai akibat dari bentuk negara hukum, kesulitan terbesar adalah menghasilkan hasil hukum yang efisien dan menciptakan konsistensi praktek hukum. Pada titik ini, Hukum dan Ekonomi menawarkan efisiensi ekonomi sebagai kerangka kerja untuk memodel hasil hukum yang efektif dan tujuan umum untuk menyatukan disparitas praktek hukum. Keunggulan efisiensi membantuk untuk menyelaraskan praktek hukum dengan praktek-praktek sosial lainnya. Ketika hukum seperti ini ada, ia berfungsi sebagai alat sosial yang membuat hukum berjalan seiring senada dengan praktek-praktek sosial lainnya. Efisiensi dalam hukum menyederhanakan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat yang berbeda, khususnya pada tatanan
JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 2023
Terdapat ketidakpastian hukum mengenai keaslian batu mulia yang diperjualbelikan dan tingkatan kekuatan pembuktian dari kedua jenis sertifikat batu mulia di Indonesia yang melanggar hak konsumen atas informasi dan hak untuk memilih batu mulia yang diperjualbelikan. Sehingga demi menghindari kerugian yang melanggar hak mereka, konsumen akan memilih untuk tidak membeli batu mulia. Keputusan itu akan menyebabkan industri batu permata tidak memperoleh pendapatan, pembangunan perekonomian terhambat, dan angka pengangguran meningkat. Demi mencegah hal tersebut, maka perlu dilakukan regulasi mengenai kewajiban untuk melakukan sertifikasi dan juga tingkatan kekuatan pembuktian sertifikat batu permata memo dan bukan memo di Indonesia agar sertifikasi memperoleh legitimasi sebagai kewajiban untuk dilakukan dan konsumen memperoleh kepastian hukum mengenai kedua hal itu. Pada penelitian yang berbentuk socio-legal dengan pendekatan sosiologi hukum ini saya bertujuan untuk membuktikan bahwa sertifikat batu mulia bukan memo memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan yang berupa memo dan benar di Indonesia perlu dilakukan regulasi mengenai hal tersebut beserta kewajiban untuk melakukan sertifikasi demi melindungi hak konsumen dengan mewawancarai gemolog, pedagang, dan konsumen serta menganalisis berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan penelitian saya.
Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan Negara
Populasi, 2018
Banyak pandangan yang menyebutkan bahwa etnisitas merupakan penghambat untuk kesatuan dan persatuan. Hal penting yang menjadi tantangan ke depan adalah mendudukkan variasi etnik sebagai bentuk kemajemukan bangsa yang mendukung persatuan negara. Dengan menggunakan data Sensus Penduduk di Indonesia, yakni Sensus Penduduk 1930, Sensus Penduduk 2000 dan Sensus Penduduk 2010, tulisan ini mencoba mengungkapkan dinamika etnis di Indonesia dalam perspektif historis. Penelitian ini mendiskusikan dinamika perkembangan etnik di Indonesia serta melihat bahwa keanekaragaman etnik tersebut dapat menjadi tantangan dan pemacu dalam persatuan negara. Melalui masyarakat multikultural yang saling menghargai perbedaan kebudayaan, akan dapat tercipta masyarakat yang memiliki pandangan, jiwa, dan tujuan yang sama. Selain itu, perwujudan dari perkembangan etnik di Indonesia juga harus disertai dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah yang tidak hanya memihak pada golongan mayoritas saja karena asas yang dikedepankan adalah persamaan dan menghargai hak atas perbedaan kebudayaan.
Dilemma of customary land policy in Indonesia
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , 2019
Indonesia's policy of customary land regulation does not eradicate the problems faced by indigenous people. Disputes over customary land proprietary rights continue to occur even in this current era of decentralization and democracy. Departing from empirical phenomena, this study aims to uncover customary land policy dilemmas and explore strategies to reconstruct customary land policies in Indonesia. This study uses a qualitative approach to literature study methods. This study was conducted in Indonesia and uses various cases of customary land policy from the provinces of Riau, East Kalimantan, and Papua. The data collected in this study is derived from books, documents, journals, research results, and news in electronic media. The results of the study show that Indonesia has a policy dilemma in the regulation of customary land for a number of reasons. First, customary land policies governed by customary law and national law often result in disputes. Second, in relation to natural resources management, there is no synchronization and harmony between sectoral laws and the Basic Principles of Agrarian Law (UUPA). Third, the government is yet to create policies at the local level regarding the protection and recognition of customary land. Therefore, the ideal strategy of policy reconstruction is to create a synergy between government institutions and all stakeholders in the policymaking process of customary land regulation. The conclusion of this study is that the policy dilemma of customary land in Indonesia will continue to occur if the government does not involve the participation of indigenous people and groups of interest in the policymaking process of customary land regulation. Abstrak Kebijakan tanah ulayat di Indonesia masih menyisakan persoalan bagi masyarakat adat. Konflik terhadap penguasaan tanah ulayat terus terjadi hingga era desentralisasi dan demokrasi saat ini. Berangkat dari fenomena empirik tersebut, maka studi ini bertujuan untuk mengungkap dilema kebijakan tanah ulayat dan mengeksplorasi strategi untuk merekonstruksi kebijakan tanah ulayat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Studi ini dilakukan di Indonesia dengan mengambil berbagai kasus tanah ulayat sebagian besar yang terjadi di Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, hasil penelitian, dan berita di media elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilema kebijakan Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa di Indonesia mengalami dilema kebijakan dalam pengaturan tanah ulayat yaitu; Pertama, kebijakan tanah ulayat yang diatur oleh hukum adat dan hukum nasional sering dipertentangkan; Kedua, tidak sinkron dan disharmoni antara UUPA dengan Undang-Undang sektoral yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam; Ketiga, kebijakan pada tataran lokal yang masih belum dibuat dalam melindungi dan mengakui tanah ulayat. Oleh karena itu, strategi dalam merekonstruksi kebjakan adalah dengan sinergitas antar lembaga pemerintahan dan melibatkan seluruh stakeholders dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan tanah ulayat. Simpulan dalam penelitian ini adalah dilema kebijakan tanah ulayat di Indonesia akan terus terjadi, apabila kebijakan yang dibuat hanya menitikberatkan pada pandangan pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat adat dan kelompok kepentingan. Kata kunci: tanah ulayat; dilema kebijakan; rekonstruksi kebijakan; masyarakat adat 134. Accreditaion Decree (B): No. 60/E/KPT/2016
The Contribution of Literature in the Humanization of the Law in Indonesia
Humaniora, 2013
Gerakan hukum dan sastra telah berkembang di dunia barat sejak paruh pertama abad ke 20 sebagai respon terhadap isolasi hukum dari disiplin ilmu lain dan keinginan untuk memanusiakan hukum agar lebih berfungsi secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Gerakan ini memiliki potensi besar dalam pengembangan metode pengajaran dan interpretasi terhadap teks hukum yang berdampak pada perbaikan kinerja pembuat hukum dan pemahaman yang lebih baik terhadap hukum. Meskipun pengisolasian hukum juga terjadi di Indonesia, gaung gerakan ini belum terlihat secara nyata di Indonesia. Nyaris tidak ada sastra dalam hukum di Indonesia. Dalam payung gerakan hukum dan sastra, penelitian kualitatif ini tidak bertujuan untuk menemukan alasan atas tersingkirnya sastra dalam hukum; akan tetapi untuk menunjukkan dan mempromosikan bahwa sastra dapat memberi kontribusi dalam pemahaman dan pembuatan teks hukum yang lebih humanistik di Indonesia. Melalui metode kajian pustaka dengan model heuristik dan analisis deskriptif komparasi tulisan ini berkesimpulan bahwa karya sastra dapat menjadi sumber pembelajaran dan pemahaman hukum di Indonesia, dan teori sastra dapat diterapkan dalam pembuatan dan pemahaman teks hukum yang lebih humanistik.
Indonesian State of Law is an Aspired Concept
Nurani Hukum, 2021
The state of law is the concept of a state based on applicable law. In the development of the state, there are two concepts of state of law used by countries in the world, namely rechtstaat and rule of law. These two concepts also inspired the Indonesian state of law but were not followed absolutely. Indonesia is still building a legal system with a culture of society. Therefore, this study aims to describe the development of the state of law in Indonesia. This study uses a normative juridical method by using secondary data and is narrated with scientific logic. Conceptually, Indonesia does not follow the concept of rechtstaat or the rule of law because it is different from national identity. The social condition of the community consisting of various ethnic groups forced Indonesia to develop its own concept of a state of law. There is hope in the formation of laws carried out by the state, which is not only to realize the rule of law but must provide benefits to the community. Panc...
Melayunesia Law
The study of women is always interesting. This is because women are human beings from whom new life is born as God's will. However, in the development of law on earth, the position of women is seen to differ depending on the legal system adopted by the community. It is interesting to study in this regard the position of women according to customary law in the archipelago which is influenced by the kinship system of the community. The research method that author use is descriptive normative legal research, using secondary data with qualitative analysis. The results of the study showed that the patrilineal kinship system was born as a form of thought and community life that gave priority to men. This has an effect on the position of women under men in terms of rights, obligations, roles and responsibilities. Vice versa with the matrilineal kinship system affects the privilege of the position of women in the lives of their communities. Meanwhile in a society with a parental kinship...
Analisis Kinerja Reksadana Saham DI Indonesia
UNES Journal of Social And Economics Research
Penelitian ini untuk menganalisis apakah terdapat persistensi kinerja reksadana yang ada di Indonesia. Penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidak konsistensi antara indeks Sharpe, indeks Treynor, dan indeks Jensen dalam mengukur kinerja reksadana di Indonesia. Penelitian dilakukan pada reksadana saham sebanyak 50 buah reksadana dari tahun 2011-2015. Untuk menjawab hipotesis 1 kinerja reksadana bulanan masing-masing reksadana saham dihitung dengan menggunakan pengukuran metode Sharpe dan selanjutnya diregresi. Uji Kendall�s W dilakukan untuk menjawab hipotesis 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persistensi memang ada dalam kinerja reksadana di Indonesia, yang berarti kinerja masa lalu reksa dana bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan reksa dana di Indonesia. Dalam mengukur kinerja reksadana di Indonesia indeks Sharpe, indeks Treynor, dan indeks Jensen memiliki tingkat kekonsintenan yang rendah.
2018
Indonesia adalah negara hukum dimana memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Otonomi daerah juga berimplikasi pada peningkatan produk-produk hukum daerah yang dibentuk. Namun sangat disayangkan tak jarang produk hukum daerah yang dihasilkan justru bertentangan dengan peraturan perundang-udangan di atasn...