Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah DI Kabupaten Bandung (Studi Kasus DI Wilayah Pelayanan Sampah Soreang) (original) (raw)
Related papers
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2021
Program Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan (KangPisMan) dalam pengelolaan sampah dan penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi mengenai pengelolaan sampah di Kota Bandung melalui Program KangPisMan. Kendala-kendala dalam keberhasilan kebijakan program KangPisMan, diantaranya sumber daya manusia yang kurang memiliki kesadaran terhadap memilah sampah, kurangnya lahan untuk mengelola sampah dan kekurangan dana karena terhambatnya dana untuk program KangPisMan terkait pandemi covid-19. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus dengan informan yang dipilih menggunakan sampling bertujuan (purposive) dengan 7 orang informan. Dalam mengatasi kurangnya kesadaran melalui sosialisasi pemilahan dan pengelolaan sampah. Lalu meminta izin kepada pemilik tanah jika di daerah tersebut memiliki lahan kosong untuk pengelolaan sampah. Kemudian diadakan swadaya murni dari masyarakat melalui program iuran yang dikoordinir oleh Ketua Rukun Warga.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research), 2023
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung. Tujuan dari jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami secara utuh fenomena yang dialami subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung telah dievaluasi, namun belum maksimal karena masih adanya masalah yang berkaitan dengan kriteria evaluasi seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan kesesuaian. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, namun Pemerintah belum dapat memecahkan masalah dikarenakan masih terdapat TPS yang melebihi kapasitas sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar TPS.
Konsep Pengelolaan Sampah Di Desa Babakan Kabupaten Bandung
EnviroScienteae, 2019
Residents and the government of Babakan Village have had difficulty managing their waste since the closure of the Babakan landfill several years ago. This study aims to formulate the concept of waste management in the Babakan Village, Bandung Regency, considering the waste generation and the characteristics of the residents. Data on the waste generation was obtained by sampling in several houses, while data on the characteristics of citizens was collected by distributing questionnaires. Based on the data gathered, it was found that the average waste generation per person per day in the Babakan Village was 0.134 kg with the composition of organic waste dominating up to 70.5%, while inorganic as much as 29.5%. The dominant types of waste in inorganic waste groups are plastic. In general, respondents have a good level of knowledge about waste. The enthusiasm of the community is high in participating to manage the waste with the 3R programs, such as recycling and operation of waste bank...
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10/ 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus DI Kota Malang)
PUBLIC CORNER, 2020
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul– angkut–buang, menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sampahbisadimanfaatkan sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis.Pemanfaatantersebut misalnya, untuk energiterbarukan, kompos, pupuk, dan bahan baku industri. Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang menekankan pada proses dan makna, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan maksud memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci, dan mendalam mengenai implementasi Perda Kota Malang No. 10 Tahun 2010 dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diterapkan kota Malang. Mekanisme pengelolaan sampah Kota Malang adalah sebagai berikut:Penyapuan - Pewadahan - Pengumpulan - Pemindahan - Pen...
Jurnal Administrasi dan Manajemen, 2018
Penanganan sampah merupakan salah satu wujud pelayanan publik dari pemerintah, disisi lain masyarakat juga harus berpartisipasi serta berkolaborasi dengan pemerintah didalam penyelenggaraan, pengambilan keputusan, dan pengawasan penanganan sampah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat Kelurahan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan sampah secara kolaboratif telah terbangun dengan adanya keterlibatan aktor pemerintah dan non pemerintah, terdapat pembagian kewenangan, kerjasama antara Partisipasi swadaya masyarakat, Organisasi Bank Sampah Masyarakat, PPSU Tingkat Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat yang bekerja sama dengan pihak swasta. Telah terbangun dialog, kepercayaan, pemahaman, komitmen hingga mencapai hasil antara. Keterlibatan swasta dalam proses tata kelola kolaboratif masih terbatas pada tahapan kegiatan pemilahan sampah. Penelitian juga menemukan bahwa proses kolaboratif ini belum sempurna faktor-faktor yang turut mempengaruhi antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemilahan sampah, pola pikir masyarakat yang masih tradisional dalam penanganan sampah, kurangnya motivasi petugas sampah RT dan RW serta prasarana dan manajemen pengangkutan yang kurang optimal. Untuk itu diperlukan sosialisasi, penyuluhan yang lebih intensif, pendampingan untuk mengubah perilaku masyarakat serta inovasi didalam merangsang partisipasi aktif dari masyarakat.
Jurnal Reka Lingkungan
AbstrakWilayah pelayanan sampah Kota Bandung yang saat ini dilakukan berdasarkan zonasi, berdasarkan jarak terdekat dengan pengelolaan yang sama. Dibutuhkan pembentukan daerah prioritas untuk meminimalisir permasalahan sampah. Penentuan daerah prioritas akan dilakukan di wilayah pelayanan Bandung Selatan menurut metode SNI 19-2454-2002. Tujuan dari studi ini yaitu mengembangkan skala kepentingan daerah pelayanan yang disesuaikan dengan ketersediaan data. Hasil kajian menunjukkan, terdapat 1 dari 6 parameter yang dirubah yaitu parameter kondisi lingkungan menjadi parameter area beresiko persampahan. Sementara itu, terjadi pengembangan di kriteria penilaian, bobot, nilai kerawanan sanitasi dan potensi ekonomi. Pengembangan kriteria penilaian terjadi pada parameter fungsi dan nilai daerah, kondisi lingkungan, topografi, dan tingkat pendapatan penduduk. Kata kunci: Daerah Prioritas, Pengembangan,parameter, SNIThe distribution of the Bandung City waste service area that is currently runn...
Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah DI Kota Serang
Jurnal Administrasi Publik, 2021
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi strategi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam menangani sampah di Kota Serang. Peneliti akan menggambarkan Implementasi Strategi dengan teori Manajemen Strategi menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (1996 : 9) meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian. Namun pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi strategi (strategy implementation) agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pengelolaan sampah di Kota Serang masih berjalan kurang maksimal. Program yang sudah direncanakan masih terdapat beberapa hambatan, serta proses pengawasan terhadap sampah liar masih belum berjalan dengan baik dan ketersediaan anggaran masih dirasa belum mencukupi untuk penanganan permasalahan sampah di Kota Serang. Sehingga membuat masyarakat Kota Serang masih belum mengetahui cara mengelola sampah dengan baik.
2018
Pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah tergolong kedalam klasifikasi urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni urusan pemerintah yang termasuk kedalam unsur lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah secara tegas telah membagi tugas dan wewenang pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten atau kota dimana pada intinya diupayakan agar terselenggara pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Namun permasalahan yang timbul dari kewenangan pengelolaan sampah ini tampak pada belum adanya kejelasan peraturan pelaksana mengenai badan atau dinas yang memiliki tugas dan wewenang dalam penanganan sampah yang terdapat dalam daerah aliran sungai, terutama dikota Bandung, menginat kota Bandung dialiri 46 aliran sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembedahan mengenai kewenangan pengelolaan sampah ditinjau berdasarkan beberapa pertauran perundang-undangan ...
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 2016
dasar pada perencanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Kota Bandung yang Bersih Makmur Taat dan Bersahabat, atau yang disingkat Bermartabat. Berdasarkan slogan "Bermartabat" tersebut, maka kebersihan dan sistem pengelolaan persampahan adalah hal yang harus dikelola dengan baik sehingga pembangunan Kota Bandung yang akan dicapai adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Salah satu hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan persampahan di Kota Bandung adalah partisipasi masyarakat yang rendah dalam aspek pembiayaan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih besarnya beban subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) Kota Bandung yang mencapai 80% dari total biaya yang dibutuhkan, sementara penerimaan iuran sampah dari masyarakat Kota Bandung hanya mencapai 20% dari total biaya pengelolaan sampah. Besarnya beban subsidi APBD untuk pengelolaan sampah tersebut dapat mengganggu jalannya pelaksanaan pembangunan. Di sisi lain, rendahnya penerimaan iuran sampah dari masyarakat membuat PD Kebersihan selaku lembaga pengelola persampahan di Kota Bandung tidak dapat memberikan pelayanan optimal dan selalu bergantung kepada subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap hal-hal yang menyebabkan rendahnya penerimaan iuran sampah tingkat kota tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi nilai kesediaan membayar (willingness to pay = WTP) dan tingkat kemampuan membayar (ability to pay = ATP). Penelitian ini menggunakan metode contingent valuation methode (CVM) dengan sistem bidding game (tawar menawar) dan analisis crosstab untuk mengetahui ketergantungan nilai kesediaan membayar masyarakat. Analisis cluster dan analisis diskriminan dilakukan untuk mengetahui pembagian responden ke dalam kelompok berdasarkan kedekatan variabel serta mengetahui perbedaan antar kelompok yang terbentuk. Untuk mengetahui karakteristik masyarakat, 400 kuesioner dibagikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata WTP responden berada di bawah nilai rata-rata ATP. Hal ini berarti bahwa masyarakat Kota Bandung Bagian Timur mampu untuk membayar iuran sampah kota. Pelayanan pengelolaan persampahan yang tidak memuaskan menjadi penyebab utama rendahnya penerimaan iuran sampah.
Jurnal Inspirasi, 2019
Waste management is one form of public service from the government. On the other hand the community must also participate and collaborate with the government in the implementation, decision making, and supervision of waste handling. By using a descriptive qualitative approach, this study answers how collaborative governance processes in handling waste between community self-help and Public Facility Maintenance Officers (PPSU) and the factors that influence it. The results of the study show that collaborative waste management processes have been built with the involvement of government and non-government actors, there are a division of authority, collaboration between community self-help, community waste bank organization, public facility maintenance (PPSU) and the jakarta barat Environtment agency in collaboration with the private sector. Dialogue, trust, understanding, commitment have been established to achieve temporary result. Private involvement in collaborative governance proc...