Konflik Prabowo dan Gibran (original) (raw)
Related papers
Gibran dan Panggung Politik Milenial
CitraPedia, 2020
Mewakili zamannya, Gibran harus tampil sebagai politisi milenial yang bisa menjadi sentrum literasi politik generasi milenial urban. Literasi politik milenial mengandaikan prinsip rasionalitas pilihan berbasis kreatifitas dan inovasi program untuk melompat jauh ke depan. Inilah panggung politik milenial yang merepresentasikan cara anak muda membangun ekosistem politik yang cerdas dan sehat.
Polemik Bocoran Soal Debat Capres dan Cawapres
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menghelat debat capres pertama di Pilpres 2019, Kamis, 17 Januari 2019 malam di Hotel Bidakara, Jakarta dengan mengambil tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Debat dimulai pukul 20.00 WIB dan digelar selama sekitar 90 menit. Debat akan terdiri dari enam segmen.
Dinasti Politik Pada Kepemimpinan Presiden Jokowi Akibat Kontestasi Politik Lokal Gibran-Bobby
Journal Publicuho, 2020
After the new order, general elections (Pemilu) were directly elected by the people in the reform era. Nevertheless, the phenomenon of political dynasties did not just disappear. A ruler with the hand of his power can still do much. Although he is not the one who directly elects public positions, maintaining his power can influence the political process, including local political contestation. In this study using descriptive qualitative through the study of literature with the aim that researchers can explore the potential of President Jokowi's political dynasty. The nomination of Gibran and Bobby presented criticisms of President Jokowi's image, political ethics, and leadership. Political officials born from political dynasties usually do not perform well. That can happen to Gibran and Bobby if elected to political contestation.
Konflik Politik Capres SBY, JK, dan Megawati di Media Massa
2011
The heat of political situation during presidential election is commonly uprising. So does media situation in portraying conflict between presidential candidates in Indonesia Presidential Election of 2009. A content analysis applied on Pikiran Rakyat daily, a regional newspaper based on West Java province, has identified a practice of conflict construction in their report concerning SBY, JK, and Megawati. Conflict was constructed around some issues focused on administration management, corruption, law enforcement, and economic upheaval. Those issues appeared on several news which tend to illustrate the weaknesses of each presidential candidate. Situasi politik umumnya memanas menjelang Pemilu. Demikian pula situasi media yang memotret konflik di antara calon presiden dalam Pemilu Presiden 2009. Penelitian terhadap pemberitaan HU Pikiran Rakyat mengenai konflik politik Capres SBY, JK, dan Megawati memperlihatkan adanya tendensi konstruksi konflik dalam pemberitaan mengenai para c...
Industri pada dasarnya berarti usaha pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi melalui serentetan proses yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan. Menurut UU Perindustrian No 5 Tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri.
Mesin Politik Prabowo Versus Jokowi-JK
2014
Pilpres 2014 merupakan pertarungan antara dinasti sukarno versus dinasti Soemitro. Dinasti sukarno melalui sosok Jokowi yang terkenal dengan proyek “Esemka” dan gaya Blusukan. Sedangkan dinasti Soemitro diwakili Prabowo yang dikenal tegas, mahir berbahasa inggris dan punya pendanaan yang kuat.
Konflik elit politik di maluku utara
Conflict elections of regional heads the governor and vice governor North Maluku involving the supporters so as to campaign vying for power as the governor and vice governor North Maluku. Conflict take place due to the presence of the same interests both of stronghold to lead North Maluku. Based on field findings show, that: first, the conflict started seen since registration stage candidates, not fulfilling the applicable provisions namely 15% to votes support and seats support. Second, stage campaign period, conflict can also be seen start hardened on the of this phase because third candidate couple and team the success of protest against the schedule some of which day has fallen during Ramadan and Eid, whereas when the socialization of future phases of this campaign is well accepted by all parties. Third, calculation stage and recapitulation the ballot, in this phase conflict is more open and prolonged because caused the political elite prefer the interests of each as to be almost no space negotiations to conflict resolution. The political elite just focused on the results and ignore the process so that allowed various ways of winning candidates which results in conflict. Fifth, conflict general election governor and the vice governor of North Maluku in 2007 it ended after the issuance of the decisions law for the winner by Mahkamah Agung (MA) and the rejection dispute authority between agencies requested by KPUD provincial North Maluku in Mahkamah Konstitusi (MK). Conflict general election the governor and vice governor this was caused by as the game the political elite who became patron from the supporting so that conflict. For it, for elite that will hold the power, to prevent ways violence in seized power .
KEbijakan Politik Dan Pra PEradilan
BElakangan lembaga pra peradilan menjadi suatu hal yang ramai diperbincangkan di masyarakat. HAl ini terjadi pasca bertambahnya jumlah kasus yang diajukan ke lembaga ini. Tulisan ini membahas mengenai kaitan antara Kebijakan Politik dan Pra Peradilan. penulis berupaya menjelaskan dua hal itu dan menemukan keterkaitan diantara keduanya melalui studi kepustakaan.
Konflik dianggap sebagai hal yang merusak dan berbahaya. Namun para ilmuwan ahli perilaku telah mempelajari dan menyimpulkan bahwa tidak semua konflik bersifat merusak. Pada tingkat tertentu konflik merupakan hal yang esensial (Cowling et al., 1988), menjadi katalis untuk ide-ide baru, kemajuan, perubahan positif dan pertumbuhan (Rahim, 1986), serta meningkatkan kreativitas dan inovasi. Selain itu konflik memberikan lebih banyak energi dan motivasi, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk maju, mengevaluasi diri dan situasi (Smyth, 1985). Organisasi kesehatan rentan terhadap konflik yang dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan serta berpengaruh pada pasien (McVivar, 2003). Cepatnya perubahan mendasar (secara radikal) sepuluh tahun terakhir di lingkungan pelayanan kesehatan, tim pelayanan kesehatan yang multi profesional, meningkatnya pengetahuan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih berkualitas merupakan faktor yang menyebabkan organisasi kesehatan rentan terhadap konflik (Hurley dan Linsley, 2007; Ogunyemi et al., 2011). Lebih lagi pada organisasi pelayanan kesehatan yang kompleks seperti rumah sakit. Sebagai bagian dari pemberi layanan kesehatan, perawat sangat mungkin menghadapi konflik selama menjalankan tugasnya. Beberapa sumber konflik pada bidang keperawatan adalah perbedaan cara pandang antara manajemen dan staf, jumlah sumber daya perawat yang terbatas sehingga mereka memiliki tingkat stres yang lebih tinggi, perbedaan tujuan kerja dan kompetisi antar kelompok (Kunaviktikul et al., 2000; McVivar, 2003), serta konflik antara perawat dan dokter (Vivar, 2006). Perubahan organisasi pelayanan kesehatan dan kebijakan baru dapat menimbulkan tingkat perbedaan pendapat dan konflik lebih tinggi (Broome, 1990).
Resolusi Konflik Bentrok Gojek dan konvensional
kebijakan publik, 2018
Abstrak : Indonesia merupakan negara berkembang, perkembangan zaman yang semakakin maju membuat Indonesia ikut serta dalam perkembangan tekhnologi, kemudahan yang disajikan oleh tekhnologi menarik perhatian masyarakat untuk menggunakannya. Salah satunya yaitu layanan perjalanan online yang bisa diakses melalui smartphone saja, pro dan kontra yang terjadi dengan adanya layanan perjalanan online menimbulkan konflik sosial di masyarakat, contohnya bentrokan pengemudi ojek online dan ojek pengkolan, perkara sederhananya adalah rebutan penumpang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui cara penyelesaian konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, kemudian hasilnya akan memunculkan teori dari data-data tersebut. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa masyrakat awam kurang memahami kemajuan tekhnologi dan akan berdampak pada konflik, tetapi dengan adanya pemahaman yang diberikan pihak-pihak dan seiring berjalannya waktu masyarakat awam bisa menerima. Pemerintah dalam konteks ini dapat berperan sebagai penengah dan bertindak adil di antara yang berseteru ini dengan tujuan mencari solusi keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang berbeda ini. Kata kunci : resolusi konflik, ojek online, tekhnologi, masyrakat awam Absract : Indonesia is a developing country, the development of the era that is increasingly advanced makes Indonesia participate in technological developments, the ease presented by technology attracts the public's attention to use it. One of them is that online travel services that can be accessed only through smartphones, the pros and cons that occur with online travel services lead to social conflicts in the community, for example online motorcycle taxi drivers and motorcycle taxi drivers, the simple case is the seizure of passengers. This study has a purpose to find out how to resolve social conflicts that occur in the community. This study uses qualitative research, namely research departing from field data and using existing theories as support, then the results will bring the theory from these data. From the results of the study stated that ordinary people do not understand technological progress and will have an impact on conflict, but with the understanding given by the parties and as time goes by the public can accept. the government in this context can play a role as mediator and act fairly between these hostilities with the aim of finding a solution to the balance of interests between these different parties.