Penguatan Etika Penyelenggara Negara Dalam Pemberantasan Korupsi (original) (raw)

Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia

SASI, 2021

The more complex the problems of state governance are so that corruption, collusion and nepotism are increasingly becoming serious concerns. As for the purpose of this writing is to develop the science of constitutional law in the field of state administration ethics considering the development of an increasingly democratic Indonesian society, demanding an ethical justice system that is effective, efficient, professional, transparent, accountable and reliable for public officials and aims for the rule of law paradigm. law is in line with the rule of ethics paradigm. The type of research used is juridical normative, namely explaining various literatures and / or literature. research results in initiating ethical judiciary for state administrators in Indonesia, due to the increasing number of ethical code enforcement agencies in each branch of power. The Rule of Etich is an instrument that must be implemented for all citizens in the life of the nation and state, in initiating an ethical court in Indonesia it is very urgent. The urgency of establishing an ethical judiciary in Indonesia is due to philosophical factors as reflected in the Pancasila that all five precepts are ethical grounds, juridical factors as regulated in the 1945 Constitution and MPR Decree No.V1 / MPR / 2001, with this juridical foundation, it is clear that the organizers the state is obliged to behave properly. While the sociological factor is the increasing number of ethical code enforcement agencies in each power clump, therefore the consolidation of ethical code enforcement agencies and the establishment of ethical courts is urgent due to the weak adjudication process of the Institute.

Gurindam Etika Pengelola Keuangan Negara

Jurnal Akuntansi Multiparadigma

Gurindam Etika Pengelola Keuangan Negara. Penelitian ini bertujuan membangun infrastruktur etika pengelola keuangan negara dengan menggunakan budaya khas masyarakat Melayu, yaitu gurindam dua belas. Penelitian ini menggunakan paradigma spiritualis dan desain penelitian spiritualis dalam membangun infrastruktur etika. Melalui metode zikir, doa, tafakur, dan ikhtiar, peneliti mendapatkan metafora marwah sebagai alat untuk menganalisis data. Metafora marwah termanifestasi dalam Program MARWAHKU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur etika memiliki orientasi pada puncak tertinggi spiritual manusia, yaitu kesadaran ketuhanan. Infrastruktur etika dibangun dalam tiga bagian utama, yaitu pedoman, pengelolaan, dan pengendalian yang diadopsi dari infrastruktur etika versi OECD.

Fenomena Penyelenggara Negara Perempuan Dalam Pusaran Korupsi

Jurnal Pemerintahan

Peran perempuan dalam politik di Indonesia saat ini memang semakin kuat, hal itu terlihat makin banyaknya kepala daerah, anggota DPR, bahkan para menteri yang di jabat seorang perempuan. Hal itu memang sudah merupakan ciri dari gabungan post-modern dan feminisme yang ada di dalam dunia politik. Perempuan bukanlah agen anti korupsi. Perempuan terbukti sebagai pelaku korupsi. Perempuan terbukti melakukan korupsi dalam kesempatan yang ada. Tidak ada perbedaan antara pelaku korupsi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian korupsi tak hanya menjadi domain pejabat laki-laki saja. Pejabat perempuan pun "sudah mampu berperan serta". Artikel berjudul Fenomena penyelenggara negara perempuan dalam pusaran korupsi ini bersifat non-penelitian. Pembahasan secara naratif dan berdasarkan pengamatan yang mendalam terhadap berbagai kasus OTT yang melibatkan penyelengara negara perempuan yang meramaikan berbagai media massa akhir-akhir ini. Artikel ini tidak membedakan baik secara etimologi ...

Penerapan Etika dalam Administrasi Publik Aparatur Negara

Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 2021

Tanaman bawang merah merupakan komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Untuk menunjang pertumbuhan dan meningkatkan produksi tanaman bawang merah maka diperlukan berbagai upaya, diantaranya penambahan bahan organic sebagai pupuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keragaan pertumbuhan dan produksi tanaman bawang merah kultivar Bauji dengan pengaturan dosis pupuk kandang ayam. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan tiga perlakuan dosis pupuk kandang (0, 20 dan 40 ton/ha) dan setiap perlakuan diulang empat kali. Hasil percobaan menunjukkan bahwa penggunaan dosis pupuk kandang ayam memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman pada 14 HST, jumlah daun pada 14 dan 21 HST. Sedangkan pada komponen hasil pengaturan dosis pupuk kandang ayam tidak berpengaruh nyata pada bobot basah dan bobot kering per petak. pH dan kandungan hara tanah berpengaruh terhadap penyerapan pupuk kandang yang diberikan

Organisasi Anti korupsi Berbasis Etika Nikomakea Aristoteles

Korupsi di Indonesia sudah semakin masif. Penanganan represif terus dilakukan dengan penguatan hukum dan aparat penegak hukum. Namun tidak kunjung efektif dan malah muncul fenomena politisasi KPK. Lantas apa ada alternatif lain? Ada! Yaitu penanganan preventif dengan menanamkan nilai2 etika pada generasi dewasa ini. Termasuk nilai etika tertua dan terdalam dari para filsuf : Nichomacea Ethics, by Aristotle. Semoga Bermanfaat. *Silakan dikutip & jgn lupa menyertakan sumber + penulis. Terima Kasih*

Korupsi Mendegradasikan Nilai Etika Pancasila

Forum Ilmiah, 2019

Corruption is an act that is not a very commendable destructive values of Pancasila, Pancasila is Indonesia community view of life that become a guideline of life that must be executed according to applicable ataurang. The behavior of the action of corruption if not handled properly, it will be able to mendegradasikan the values of Pancasila is slowly, culture of the Indonesian nation that have high sense of responsibility and had a strong sense of shame will be lost. Arrest done hand capture operation KPK against public officials show that mindful not public officials with responsibilities as stewards of society. As a man who is cultured and dignified with the values of Pancasila, man was created by God as a very noble beings then the glory that is not littered by actions that could damage him and his family. The purpose of writing this article gives an overview of criminal acts of corruption that can damage and mendegradasikan each line of life especially the values of pancasila and the nation of Indonesia is viewed by the world as a dignified State and minimal the Act of corruption because the people are already aware of his true identity as a community-minded Pancasila Indonesia. The writing of this article uses the collection and processing of the data used in this study using study library (library research) as literature can present data and accompanied by supporting documents became an important reference in this study. The result of the conclusion of this article yaiu through external approach to that question is the presence of elements from outside of the man who has the power of ' forcing ' people to no corruption and internal approach is the power th at emerges from within the individual and got a strengthening through education and conditioning. A strong education families from very important to infuse the soul of anti corruption, strengthened with a formal education in schools and nonformal school.

Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Melalui Penegakan Etika dan Sanksi Hukum

Abstrak Korupsi merupakan masalah sangat serius di banyak negara Asia khususnya Indonesia. Korupsi di Indonesia seperti penyakit kronis yang tidak pernah kunjung sembuh walaupun telah dilakukan berbagai macam pencegahan dan pengobatan namun korupsi tetap saja terus menggerogoti keuangan negara sehingga menciptakan keterpurukan dan kemiskinan rakyat. Korupsi birokrasi adalah yang tertinggi dari pada sektor lain, banyak kasus kasus yang terbongkar berasal dari kalangan birokrasi. Rendahnya pendidikan moral dan etika para pejabat publik dan ASN merupakan permasalahan utama dari penyebab korupsi. UU ASN dan kode etik yang sudah ada bagaikan singa ompong yang tidak bisa mencegah perilaku tidak etis para pejabat publik dan ASN. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang diharapkan. Tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Banyak Negara berhasil dalam memerangi korupsi namun mengapa Indonesia belum berhasil. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mencoba mengkaji permasalah-permasalahan korupsi yang tidak kunjung selesai. Tujuan penulisan ini berupaya memberikan masukan kepada pemerintah atau semua pihak dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan

Jurnal Konstitusi, 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan amanat reformasi 1998 yang menginginkan adanya penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejak dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah banyak kasus korupsi yang terselesaikan baik dalam skala sedang maupun skala besar. Namun, dengan berjalannya waktu sejak pembentukannya perlu peninjauan ulang pengaturan KPK mengingat semakin banyaknya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan dan kewenangan KPK. Terlebih, sebagai peserta penandatangan dan peratifikasi UNCAC, sudah seharusnya mengakomodir kedua intrumen tersebut. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana politik hukum penguatan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan...

Etika Profetik Bagi Pengelola Keuangan Negara

Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2019

Etika Profetik bagi Pengelola Keuangan Negara. Artikel ini bertujuan membangun konsep etika profetik dengan menggunakan ke arifan lokal budaya Melayu. Prinsip ilmu sosial dan spirit profetik dija dikan sebagai metode. Penelitian ini menemukan konsep etika profetik sebagai jalan ikhtiar untuk menginternalisasikan sifat Rasul. Etika ini berorientasi pada kesadaran tertinggi manusia, yaitu kesadaran ketu hanan dan kenabian. Implikasinya, para pengambil kebijakan tidak ha nya mengadopsi suatu standar universal yang berlaku umum. Kode etik juga seharusnya ditelaah lebih lanjut mengenai kesesuaian dengan nor ma dan ajaran kebaikan yang telah disampaikan oleh Nabi atau Rasul terdahulu.