Sanksi Pidana Bagi Tindakan yang Merugikan Keuangan Negara di Masa Pandemi (original) (raw)

Literasi Keuangan Syariah Bagi Umkm DI Masa Pandemi

Jurnal AKAL : Abdimas dan Kearifan Lokal

The Covid-19 pandemic has had a positive and negative impact on the growth of MSMEs, based on the Katadata Insight Center (KIC), 82.9% of MSMEs felt a negative impact while the positive impact was only a small part, namely 5.9%. MSMEs of Yayasan Insan Palma Sejahtera, located in Palmerah, one of which during the pandemic also felt the impact of this pandemic, including limited capital, access to capital, lack of knowledge of financial institutions, sources of funding, lack of innovation, and borders in marketing products and decreased sales. There are many problems for MSMEs, but the most important thing is the difficulty of obtaining additional capital from financial institutions, this is due to the lack of MSME knowledge of financial institutions or funding sources, as well as the many requirements that have not been met by MSMEs. Based on the problems faced by MSMEs, for this reason, it is necessary to conduct education to increase the knowledge of MSME actors, this can be done i...

Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Syiah Kuala Law Journal

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Kerugian negara merupakan syarat mutlak untuk terpenuhinya unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya harus dihitung dan ditetapkan agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk kepentingan pembuktian di persidangan, melalui ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik senga...

Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus DI Pengadilan Negeri Denpasar)

Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2014

Research on the effectiveness and the application of criminal sanctions and punishment in addition to return financial losses caused by corruption ( case study at the Denpasar District Court ) aims to describe and analyze deeply, about the effectiveness of additional punishment, including the return of financial loss caused by corruption. In addition, this study also aims to determine and assess the constraints in the implementation of court decisions related to the return of financial loss. Based on this articles, the question that is whether the application of additional criminal sanction and punishment, including the return of state losses can be effective pursuant to the provisions of Article 18 of Law No. 31 Year of 1999 on Eradication of Corruption Jo . Law No. 20 year of 2001 on the Amendment of the Law No. 31 Year of 1999 on Eradication of Corruption. The method used in this research is the method of empirical juridical legal research of the descriptive research using primar...

Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Pidana Korupsi serta keuangan Negara dalam disiplin ilmu berbeda. Korupsi bagaikan tindak pidana berpijak pada doktrin hukum pidana, sedangkan keuangan Negara dalam pengelolaan serta tanggungjawabnya, berpijak doktrin hukum administrasi Negara, keduanya terintegrasi dalam tindak pidana korupsi kerugian keuangan Negara, dalam UU 31/ 1999 jo. 20/ 2001. Riset ini bertabiat deskriptif dengan tipe riset hukum normatif. Riset menampilkan LHP BPK mempunyai kekuatan legalitas serta legitimasi: bevoegdheid serta rechtsmacht, sehingga bisa digunakan untuk menciptakan terbentuknya tindak pidana korupsi kerugian keuangan Negara dalam penyidikan serta sebagai dasar memastikan transisi tanggungjawab hukum administrasi Negara kepada tanggungjawab hukum pidana: berbentuk transisi tanggungjawab jabatan kepada tanggungjawab individu pejabat, karena dalam konteks hukum materiil korupsi: berkedudukan bagaikan fasilitas pengecekan perbuatan/ aksi pejabat dalam ukuran hukum administrasi negara, serta dal...

Menakar Kinerja Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi: Kebijakan

Pandemi global COVID-19 telah menjadi tantangan bagi banyak negara di seluruh dunia, tidak terkecuali negara-negara berkembang maupun maju. Berbagai langkah penanganan diupayakan melalui kebijakan Pemerintah, salah satunya di Indonesia. Kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi tingginya angka kasus terinfeksi COVID-19 di Indonesia, nyatanya tidak sedikit justru menimbulkan kontroversi. Melalui tulisan ini, terdapat pemaparan dari hasil analisis mengenai beberapa kebijakan Pemerintah terkait pandemi COVID-19 di Indonesia, yang dapat menjadi evaluasi bagi kinerja kebijakan yang telah diterapkan.