PENERAPAN FUNGSI PERENCANAAN DI LINGKUNGAN DEWAN PENGURUS DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KOTA CIMAHI (original) (raw)
Related papers
PERENCANAAN SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN
Pendidikan merupakan proses hidup dan kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai komponen yang harus terintegrasi secara komprehensif dan terarah, baik yang bersifat material maupun non material. Usaha memadukan berbagai komponen pendidikan itu, untuk kemudian diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan dan operasionalisasinya disebut manajemen pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, manajemen dalam berbagai pengertiannya memiliki urgensi dan signifikansi dalam mencapai tujuannya. Tujuan pendidikan dalam berbagai dimensinya menuntut adanya kesungguhan semua orang yang terlibat di dalamnya untuk menata dan mejalankan proses pendidikan itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilahiyah dan aturan-aturan normatif insaniah yang salah satunya merupakan manifestasi dan implementasi prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi manajemen. Sebagai salah satu sumber dan landasan pendidikan Islam, al-Qur'an, walaupun tidak secara langsung menjelaskan proses pendidikan Islam dengan berbagai aspeknya, namun diyakini bahwa kitab suci ini memuat perintah dan memiliki isyarah bagaimana umat manusia khususnya umat Islam mengelola dan melaksanakan suatu "amal" termasuk pendidikan yang termasuk dalam kategori amal shaleh. Hal itu karena segala aktivitas manusia itu akan dilihat dan dinilai oleh Allah dan sesama manusia. Firman Allah dalam surat
TANTANGAN KEPEMIMPINAN DALAM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Indonesia pada abad ke-21. Paradigma baru tersebut membutuhkan perubahan kualitas kepemimpinan dan kemampuan aparatur pemerintah untuk mengelola informasi dan produktivitas pegawai dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari tuntutan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Perlu dilakukan perubahan mendasar dan tuntas terhadap paradigma lama yang mengekang masyarakat dalam melayani aparatur pemerintah. Dalam pandangan baru tentang kepemimpinan publik, pemimpin harus dapat memberikan solusi secara bijak, efisien, dan produktif atas segala permasalahan yang muncul, bekerja sama dengan aparatur pemerintahan dan masyarakat yang dipimpinnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Morse dan Buss (2008: 247-248), pemimpin pemerintahan belakangan ini menyadari bahwa mereka harus menjadi agen perubahan sebagai servant public baru.
Jurnal tausiah, 2019
This study aims to analyze the extent of the performance of the district apparatus in providing public services based on the following indicators; tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy. The research location is Denai Medan District Office and uses quantitative descriptive methods that involves a research population consisting of all office employees totaling 42 (forty two) people. The results showed that respondents with the five indicators mentioned were related to the quality of service performance, and it showed the following percentages; the largest percentage is related to service reliability with an average of 88.57% and is a very satisfying category, followed by the second, which is related to responsiveness of 86.50% and is a very satisfying category. While the third place is about real service, which is 83.68% included in the very satisfying category. Furthermore, the fourth rank is related to service guarantee with a value of 80.35% and is a satisfactory category. The fifth is related to empathy services which is 70.24% in the satisfactory category.
PELAYANAN FUNGSI ADMINISTRASI PERKANTORAN MODERN KANTOR KECAMATAN REMBANG
Sita Amirul, 2019
ABSTRAK Pelayanan administrasi merupakan pekerjaan yang dipandang sebelah mata tetapi mampu memberikan efek yang signifikan bagi suatu Negara. Hancurnya suatu organisasi bukan karena tidak mampu menghadapi persaingan yang ketat tetapi data yang dimiliki belum mampu untuk jadi informasi yang akurat yang demi keberlangsungan suatu organisasi. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisisis pelaksanaan fungsi administrasi perkantoran modern menyangkut 5 (lima) fungsi seperti: 1) Fungsi Manajerial, 2) Interpersonal, 3) Teknis, 4) Rutin, dan Analisis atau dengan kata lain Fungsi MITRA. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Analisis (kualitatif) yang didukung oleh data kuantitatif. Responden pada penelitian ini adalah Pegawai pada Kantor Kecamatan Rembang yang terdiri dari 14 orang. Sedangkan informannya adalah kepala desa, wakil kepala desa, sekretaris kepala desa, staf / pegawai dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fungsi administrasi perkantoran modern di Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang mencakup fungsi manajerial, interpersonal, rutin dan analisis termasuk dalam kategori tinggi sedangkan fungsi teknis termasuk dalam kategori rendah. Aspek tersebut memberikan gambaran bahwa fungsi teknis menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan fungsi MITRA terlebih dalam penyediaan teknologi seperti software, akses internet dan ketersediaan sumber daya manusia masih rendah.
PELAYANAN FUNGSI ADMINISTRASI PERKANTORAN MODERN KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG
Qomariatun Nisa', 2019
ABSTRAK Pelayanan administrasi merupakan pekerjaan yang dipandang sebelah mata tetapi mampu memberikan efek yang signifikan bagi suatu Negara. Hancurnya suatu organisasi bukan karena tidak mampu menghadapi persaingan yang ketat tetapi data yang dimiliki belum mampu untuk jadi informasi yang akurat yang demi keberlangsungan suatu organisasi. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisisis pelaksanaan fungsi administrasi perkantoran modern menyangkut 5 (lima) fungsi seperti: 1) Fungsi Manajerial, 2) Interpersonal, 3) Teknis, 4) Rutin, dan Analisis atau dengan kata lain Fungsi MITRA. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Analisis (kualitatif) yang didukung oleh data kuantitatif.Responden pada penelitian ini adalah Pegawai pada Kantor Kecamatan Gunem yang terdiri dari 14 orang. Sedangkan informannya adalah camat, sekretaris camat, staf / pegawai dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fungsi administrasi perkantoran modern di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang mencakup fungsi manajerial, interpersonal, rutin dan analisis termasuk dalam kategori tinggi sedangkan fungsi teknis termasuk dalam kategori rendah.Aspek tersebut memberikan gambaran bahwa fungsi teknis menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan fungsi MITRA terlebih dalam penyediaan teknologi seperti software, akses internet dan ketersediaan sumber daya manusia masih rendah.
2016
Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Adapun persyaratan dasar dalam melakukan pemekaran wilayah kecamatan di Indonesia harus melihat jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan wilayah kecamatan dan tidak lupa pula harus telah memenuhi usia minimal penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Untuk persyaratan teknis, wajib bagi pemerintah untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan yang tersedia, dan persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib diikuti bagi setiap pelaksanaan pemekaran kecamatan. Dan syarat kunci terakhir untuk suksesnya pemekaran kecamatan adalah terpenuhinya persyaratan administratif berupa kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di kecamatan induk, dan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikas...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Natural disaster keeps occurring in Indonesia: earthquake, landslide, flood, forest fire, even drought. The effects are not only material loss, but also death and ecosystem loss. This writing would discover government role in disaster handling and the obstacles. Analysis was based on several researches with similar topic. Therefore, the study applied desk research technique. Based on the result, it was found that government has shown their role in disaster handling through 5 (five) aspects: legislative, agency, planning, financial, and capacity development. In this case, government has taken strategic attempt to deal with natural disaster risk and effects by building BNPB in central level and BPBD in regional level. This non-department agency has become a leading sector in disaster handling. It was also known that almost every region face similar obstacle in disaster handling: limited budget, human resource, tools and equipment; and lack of inter-sector coordination