IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto) (original) (raw)
Related papers
This study analyzes the implementation of policies APBDes in improving rural development. In APBDes policy implementation is often in its execution is still a dominance of village government. APBDes policies should apply the principle of good governance that include participation, transparency and accountability so that the goal is done in village development can be achieved. Qualitative descriptive analysis techniques using domain analysis technique which uses the pattern of semantic relationships. The results show, that in the process of policy implementation APBDes held in the village of Bandung has not met the principles of Good Governance. In terms of community participation, the community has not been involved in policy-making process of development and community participation has not been instituted so that people do not have the power to influence policy-making, in terms of transparency, the village government is not open to the public in the financial management of the village where the people do not have access to know the size budget managed by the village government. In terms of accountability, accountability of village government in its financial management was limited to formal legal qualifies only, and not be accountable to the village where the government is accountable for the implementation of its development to the people they lead. Keywords: APBDes, Good Governance
ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 2018
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan karena di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan setiap tahunnya mendapatkan kucuran dana semakin meningkat. Semakin meningkatnya dana semakin meningkat pula kinerja Pemerintah Desa dalam melakukan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga tercipta Laporan Keuangan yang Akuntabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara mendalam. Teknik wawancara mendalam ini dilakukan secara langsung dengan Pelaksanaan Teknis Keuangan Desa (PTKD), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lemabaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa secara keseluruhan Pengelolaan APBDes Desa Duwet sudah sesuai aturan yang berlaku yait...
AGRIBUSINESS JOURNAL, 2020
The purpose of this study is to describe the management of village funds in community empowerment and find out the problems that exist so that it allows management of village funds is not going well. This study uses a descriptive qualitative method with the Phenomenology-Hermeneutics approach which is used to find the meaning and nature of the informant's experience. Buntongi Village, Ampana District, Tojo Una Una Regency is the object of this research activity with informants from the Village Head, Secretary, Village Treasurer, Head of Government, BPD and the community. The results showed that the management of village funds was recorded vertically to the sub-district head, so we conclude that the management of village funds especially the absorption of spending in the field of Community Empowerment has not been carried out properly.
Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis
This research describes and analyzes accountability in managing Budget management of the village (APBDes) in the village government of Kerepkidul Bagor districts Nganjuk regency for Village Fund Allocation (ADD). The research method used is qualitative research, including the type critical. The sources of this study consisted of the headman of Kerepkidul, village secretary, village treasurer, event organizer, and also the chief of BPD and the members of BPD. The collecting data technics used are interview, observation, and document. The data analysis is done with collecting the data, reducing data, interpretation, and taking a conclusion, verification and reflection. The results of this study indicate KerepKidul Village Government Bagor districts Nganjuk regency has implemented the application of the principle of accountability in the management of APBDes fiscal year 2015. The village government of Kerepkidul has proven its commitment or responsibility with how to obey and follow the stages as well as the applicable provisions in accordance with regulations issued by the Nganjuk regency. But in implementing there still found it the problem is for the exceed percentage. But in practicing they found the problem that the large percentage amount which is a little more than is specified. It is expected for future implementation, the village government of Kerepkidul Bagor districts Nganjuk regency can implement the management of Village Fund Allocation (ADD) based on existing regulations as a whole. Keywords: Accountability, Village government, management of the village budget (APBDes), Village Fund Allocation (ADD) abstrak Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di pemerintahan Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk pada Alokasi Dana Desa (ADD). Metode Penelitian yang diggunakan adalah penelitian kualitatif yang termasuk dalam jenis Critical. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Kerepkidul, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan, serta Ketua BPD dan Anggota BPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, serta dokumen. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, interpretasi, dan penarikan simpulan, verifikasi, dan refleksi. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Pemerintah Desa Kerepkidul telah membuktikan komitmennya atau tanggungjawabnya dengan cara mematuhi dan mengikuti tahapan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Nganjuk. Namun dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan yakni pada besar jumlah persentase yang sedikit melebihi dari yang ditetapkan. Diharapkan untuk pelaksanaan kedepannya, pemerintah Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk bisa melaksanakan pengelolaan ADD berdasarkan peraturan yang ada secara keseluruhan.
GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI
The ADD (Alokasi Dana Desa) program is one of the part from APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) that allocated to fulfill the needs, role of the government, and to support the village development. ADD program is one of the sources of income that can be related to support the village development in order to improve the welfare of the villagers. This study aims to find out the implementation of the ADD program in efforts to increase the rural growth. This study is qualitative research. The result shows that the village government has been properly applying the standard of the ADD program based on North Minahasa regulation No. 22, 2016. Keywords : ADD program, implementation of ADD, rural development
2019
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 2) Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 3) Faktor pendukung dan Penghambat dalam penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Variabel terdiri dari Akuntabilitas dan Transparansi sebagai variabel independen, variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai variabel independen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil deskripsi dapat dilihat dari perbandingan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan hasil realisasi di lapangan.
Gorontalo Development Review, 2018
This research was conducted with the aim of analyzing the Efficiency and Effectiveness of the Use of Village Budget (APBDes) in Tamaila Village, Tolangohula District, Gorontalo Regency.The method of analysis used in this study is to use Efficiency Ratio that is by comparing with the realization of village expenditure and the target of village income by using time series data between 2013-2016 and using the Effectiveness Ratio which compares with Realiation of Village Original Revenue and Village Original Revenue Target by using time series data between 2013-2017.The results of the study show that the value of income effectiveness is very good in Tamaila Village starting in 2012-2016 which is indicated by the ratio between 90-100% and even exceeding 100%. And the hope in the year to come can be improved and managed to be achieved according to the desired target. The value of Village spending efficiency is very good in Tamaila Village starting in 2012-2016 which is indicated by the r...
Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif. Tingkat dan kriteria efektifitas pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan tahun 2008 -2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada 2010 dan yang terendah terjadi pada 2011. Pelaksanaan anggaran belanja tahun dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya masih kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan, tapi tidak dilaksanakan. Tetapi untuk kegiatan lain yang telah dianggarkan sudah efektif. BAPPEDA Minahasa Selatan menilai ketika kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif. Pelaksanaan anggaran Belanja BAPPEDA 2008 -2012, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008 sampai 2011, dikategorikan sangat efisien hanya tahun 2012 dikategorikan efisien. Kata kunci: efektifitas, efisiensi, anggaran belanja ABSTRACT Public sector organizations are required to pay attention to value for money in the course of their activities. The desired objectives in the implementation of accountability include value for money, which is economical in the procurement and allocation of resources, efficient use of resources in terms of its use is minimized and results are maximized, and effective in terms of achieving the goals and objectives. The purpose of this study was to analyze the effectiveness and efficiency of budget execution South Minahasa Regency of BAPPEDA. Analysis of the data used is descriptive analysis. Level and effectiveness criteria of budgets execution South Minahasa of BAPPEDA in 2008 -2012 highly variable. Highest level of effectiveness in 2010 and the lowest occurred
KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN DESA MEMBANGUN DI DESA KEBANGGAN KECAMATAN MOGA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Kajian Tentang Pelaksanaan Gerakan Desa membangun Di Desa Kebanggan Kecamatan Moga. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang di awali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian kelapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Kata Kunci: Gerakan Desa Membangun PENDAHULUAN Terbentuknya suatu daerah tentunya memiliki tujuan dalam pemerintahan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa pembagian daerah di Indonesia terdiri atas daerah besar dan daerah kecil, dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undangundang. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa wilayah Indonesia dibagi lagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil (Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa). Dari kerangka tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yang mana memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan tersebut membuka peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan fungsi-fungsinya atas prakarsa sendiri, berdasarkan dengan kepentingan serta preferensi publik setempat dan potensi. Isu kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah semakin besarnya jumlah penduduk miskin. Dengan jumlah penduduk miskin yang masih banyak, ditandai dengan kerentaan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk