makalah komunikasi pemerintahan (original) (raw)
Related papers
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul "Komunikasi Massa" ini dengan lancar tanpa halangan suatu apapun.
Jurnal Komunikasi Pemerintahan
Dalam komunikasi, hak publik atau khalayak adalah menerima pesan yang disampaikan komunikator secara utuh sesuai fakta, baik fakta normatif maupun fakta kontemplatif yang mengacu pada kaidah kebenaran berdasarkan hati nurani dan tanggung jawab moral. Korupsi komunikasi adalah perbuatan atau peristiwa dalam proses komunikasi yang mengurangi hak publik atau khalayak dalam menerima pesan secara utuh dan benar sesuai fakta, baik fakta normatif maupun fakta kontemplatif dengan memanfaatkan kekuasaan, kekuatan atau kewenangan yang dimiliki. Tulisan ini memaparkan dan membahas berbagai dimensi koruptivitas komunikasi, baik dari dimensi pesan, media, konteks dan perilaku yang kerap dijumpai di berbagai lingkup aktivitas komunikasi seperti komunikasi politik, komunikasi pendidikan, komunikasi pemasaran, komunikasi korporat, komunikasi media massa, bahkan dalam lingkup komunikasi antarpribadi. Untuk menggambarkan koruptivitas suatu komunikasi, maka penulis menawarkan sebuah rumus Koruptivitas Komunikasi yang terdiri dari unsur-unsur N (communication Needs) plus P (Power) pangkat O (Opportunity) kurang Ar (Audience right) yang dikalikan dengan Cs (Conscience) plus R (moral Responsibility). Katakunci: Korupsi Komunikasi, koruptivitas komunikasi, komunikasi persuasif, komunikasi pencitraan, manajemen kesan, pencucian kesan Abstract In communication, public or audience right is, receiving the message from communicator as a whole fit the facts, both normative fact or contemplative facts which refers to the rules of truth based on conscience and moral responsibility. The corruption of communications is the act or event in the communication process that reduces the public or audience rights (to receive the message fully and correctly fit the facts) by leveraging the power or authority possessed. This paper describes and discusses the various dimensions of the corruptiveness of communication, both the dimensions of message, media, context and behavior that are often encountered in various spheres of communication activities such as political communication, educational communication, marketing communications, corporate communications, mass media communication, even in the sphere of interpersonal communication. To illustrate the corruptiveness of an act or event of communication, the author offers a formula of the corruptiveness of communications consisting of the elements: N (communication Needs) plus P (Power) rank O (Opportunity) minus Ar (Audience rights) is multiplied by Cs (Conscience) plus R (moral Responsibility).
Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang "Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja" dan manfaatnya untuk masyarakat.
makalah administrastion public
Negara Indonesia sangat adalah sebuah Negara yang sangat erat dengan perkembangan atau disebut Negara baru berkembang, namun skala reformasi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dinilai cukup mengatasi berbagai gejolak Reformasi dan Inovasi yang lamban, bahkan dipandang terlalu lamban dan terlalu tidak pesat dari yang pernah dijalankan oleh banyak negara-negara di dunia walaupun Indonesia juga dipandang telah melakukan perubahan radikal dalam tata hubungan antara pusat dan daerah melalui program desentralisasi pemerintahan yang belum pernah ditempuh oleh negara mana pun di dunia. Tetapi mengapa reformasi pemerintahan negara yang demikian luas jangkauannya dan begitu radikal perubahannya belum berhasil menciptakan good governance yang mampu membawa Indonesia keluar dari multi krisis yang sudah melanda bangsa ini sejak 1998? Mengapa kita belum seberhasil? Apakah kebijan yang diambil pemerintah tidak cukup untuk mengatasinya? Harus kita fahami bersama, bahwa pembangunan bagi sebuah Negara merupakan hal yang sangat esensial dalam rangka mencapai tujuan utama dari keberadaan sebuah Negara yakni bagaimana mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, tujuan dari dibentuknya pemerintahan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakanlah sejumlah program pembangunan dari semenjak awal berdirinya Republik Indonesia sampai dengan saat ini baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kita harus sadari bahwa tahun 1998 krisis besar-besaran bagi bangsa Indonesia namun berbagai Reformasi pada saat tersebut dicetuskan hingga masa order baru walau kita telah memalui dengan namun tugas dan tanggung jawab kita sebagai bangsa belum berakhir walau sudah dimulainya berbagai kebijakan untuk melakukan perubahan dalam berbagai bidang, Keberhasilan dari pembangunan tersebut salah satunya akan sangat ditentukan oleh kemampuan Pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang benar dan sesuai dengan kondisi lokal serta dalam mengembangkan perangkat kelembagaan yang akan menjadi infrastruktur utama dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam Jurnal Ilmu Administrasi yang berjudul " Budaya Inovasi dan Reformasi " halaman 1 mengatakan bahwa dewasa ini, dalam birokrasi pemerintahan Indonesia cukup banyak permasalahan yang menjadi isu public yang beberapa dari permasalahan itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) tahun 2004-2009 antara lain : tigginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan; rendahnya kinerja sumberdaya aparatur; belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan
Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya.
ID peranan komunikasi pemerintahan dalam me
Abstrak Pembangunan pedesaan merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dengan masyarakat karena tidak dapat dipungkiri bahwa dibandingkan dengan pembangunan yang berlangsung di perkotaan, maka pembangunan di pedesaan masih sangat tertinggal, terutama yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Desa Boyong Atas merupakan salah satu desa di Sulawesi Utara yang mestinya turut menikmati dan merasakan gerak laju pembangunan sebagaimana halnya desa-desa lainnya di Indonesia. Salah satu aspek yang turut menentukan laju pembangunan yang berlangsung di pedesaan adalah perlu adanya sinergitas antara pemerintah sebagai penggerak dan penentu kebijakan pembangunan di desa (dalam hal ini pemerintah desa) di satu sisi, dengan masyarat di sisi lain, karena tanpa adanya pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pemilik sumber daya, ataupun tanpa partisipasi nyata dari masyarakat dalam pembangunan maka pelaksanaan pembangunan di desa tersebut tentunya akan mengalami hambatan dan akan berjalan tidak sesuai harapan. Salah satu kunci demi terciptanya kelancaran pembangunan di pedesaan adalah peranan komunikasi pemerintahan (dalam hal ini kepala desa) untuk dapat menyempaikan berbagai informasi tentang kebijakan pembangungan yang akan dilaksanakan di desa kepada masyarakat setempat agar masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa komunikasi pemerintahan tidak berjalan dengan baik sehingga percepatan pemnbangunan yang diharapkan terjadi di desa Boyong Atas banyak mengalami hambatan atau kendala. Kata kunci: komunikasi pemerintahan.