Arah Baru Politik Islam di Indonesia: Dari Nalar Syariatik Menuju Islam Partisipatoris- Transformatif (original) (raw)

Arus Baru Politik Islam: Pluralisme, Kontestasi, dan Demokratisasi

MAQASHID Jurnal Hukum Islam

The recently political contestations in the Muslim world confirmed a new wave of Islamic politics. The political dynamics that have revolved so quickly and surprisingly, especially in non-Arab countries, are evidence that questioning the harmony between Islam and democracy, pluralism and human rights is no longer relevant. Even though it is not monolithic and is still in the “process of becoming”, the political dynamics that are revolving in a number of Muslim-majority countries actually lead to the same goal, namely the realization of a democratic and civilized politics. Keywords: Political Contestation, Democratization, Process of Becoming

Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini

Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 2016

Penelitian ini bertujuan melihat korelasi doktrin Islam mengenai konsep negara dan sistem pemerintahan dengan cita-cita sebagian umat Islam untuk menghidupkan nilainilai syariah dalam negara. Studi pustaka digunakan untuk menggali ide dan gagasan para pemikir politik Islam mulai dari era klasik dan pertengahan seperti al-Farabi, al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, hingga pemikir era modern dan kontemporer seperti al-Attas, Fazlur Rahman, dan Arkoun. Keabsahan sistem demokrasi dan bentuk negara yang ideal bagi kaum muslimin menjadi bahan perdebatan para pemikir Islam. Konsep civil society sebagai manifestasi masyarakat madani diyakini telah dipraktikkan dalam periode sejarah pemerintahan Islam.

Politik Islam Indonesia (Memahami Nomokrasi Islam dalam Dinamika Politik Kebhinnekaan Indonesia)

2018

Sebagai penjaga pilar-pilar kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)serta ideology negara, memang seharusnya pemerintah memiliki senjata itu. Pemerintah tidak boleh kalah dan menyerah, dari kemungkinan adanya sebagian rakyat bangsa ini yang “nakal” yang menyebarkan bibit-bibit perpecahan negara, karena menyempal dari ideology negara. Diterbitkannya PP No. 2 Th 2017 itu nampaknya pemerintah melihat adanya indikasi dan kecenderungan itu.Indikasi dan kecenderungan itu seperti misalnya tampaknya terlihat pada HTI (Hisbut Tahrir Indonesia). Hizbut Tahrir Indonesia yang sering disingkat HTI adalah salah satu kelompok gerakan Islam sebagaimana Salafy, Ihwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, dan beberapa kelompok Islam lainnya, yang pada dasarnya merupakan implementasi gagasan pembaruan Islam. Gerakan semacam ini pada tahapan tertentu mengambil bentuk organisasinya sendiri hingga terbentuk kelompok kelompok yang saling terpisah berdasarkan ciri masing masing.

Islam di Panggung Politik Indonesia: Latar Belakang, Dinamika, dan Pergeserannya

1997

This study is about the background, dynamics, and chonges of Islam in Indonesian politics. It tries to explain comprehensively the position ond problems of Islamic politics in the political setting of modern Indonesia. It will be argued here that there are at least three specific characteristic of Islam in Indonesia. First character is the existence of a myth about the crack between Islam and the State – which has beenfound since the age of Mataram. The second character is a double-standard strategy used by the state. Such strategy make the Islam is obtained differently as a social phenomenon and as a political power. As a social phenomenon Islam is one of the most important base of legitimation for the state. While as a political power, it becomes a target of repressive political restriction by the state. The third character is that the Muslim scholars and activists still have different perceptions on the way Islam contribute and act in the context of the nation politics. Those thr...

RADIKALISME AGAMA DAN POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA-ORDE BARU

Abstrak: Artikel ini menganalisis kemunculan radikalisme Islam di Indonesia pasca-Orde Baru dalam kaitannya dengan politik demokrasi serta implikasinya terhadap kebijakan negara atas radikalisme. Dengan menggunakan pendekatan politik-hukum, artikel ini berargumen bahwa kelompok radikal harus diperlakukan secara hati-hati dalam kerangka prinsip-prinsip demokrasi karena demokrasi harus menggaransi kebebasan berpendapat untuk semua. Dalam konteks ini, keberadaan radikalisme Islam tidak bisa dikekang atas alasan ideologis yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan negara yang represif-antagonistik atas kelompok radikal. Kebijakan semacam ini dapat membawa pendulum ke arah kontra produktif bagi demokrasi itu sendiri karena kelompok radikal justru dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengon-solidasikan dan mendiseminasikan ideologi radikalisme di kalangan masyarakat luas. Artikel ini merekomendasikan Undang-undang(UU) baru dan/atau addendum baru dalam rangka mengisi ruang kosong yang tidak disentuh oleh kedua UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebelumnya. Abstract: Religious Radicalism and the Politics of Democracy in Post New-Order Indonesia. This paper attempts at scrutinizing the emergence of Islamic radicalism in the post-New Order Indonesia and its mutual relationship with democratic politics as well as its implications to the state policy towards radicalism. This paper argues that the radical groups must be treated with deserve care in the framework of democratic principles on the ground that democracy must guarantee the idea of freedom of expression for all. In this context, the existence of Islamic radicalism cannot be curbed on an ideological basis manifested through an antagonist state policy towards radical groups. Such a policy, nevertheless, can swing the pendulum to a less productive to democracy itself. It may result in the consolidation and dissemination of radical ideology among the Muslim society within the framework of democracy. This paper recommends that a new act be necessary in order to fill the legal gap left by the two Acts on the counterterrorism policy.

Polarisasi Politik Islam Di Tengah Pandemi Covid-19 Dan Peta Politik 2024

2021

Di tengah pandemi covid-19, tensi politik tanah air semakin tinggi dengan identitas politik masing-masing. Pendemi ini berhasil membentuk sebuah polarisasi politik yang semakin tajam khususnya di kalangan umat Islam. Terbangun sebuah blok politik yang memperhadapkan antara revivalis Islam dan kelompok tradisionalis-moderat. Kelompok revivalis Islam ini cenderung mengusung isu penegakan Syariah dan khilafah, oleh ormas-ormas Islam seperti FPI (Fron Pembela Islam), eks HTI (Hizb Tahrir Indonesia), dan lain-lain termasuk alumni 212. Sedangkan kelompok tradisionalis-moderat Islam ini cenderung lebih pro-pemerintah. Dalam konteks kontestasi pilpres 2024, polarisasi ini akan terus berlanjut. Pertarungan ideologi dan sentiment identitas keberagamaan semakin memperlebar ruang polarisasi politik di tengah umat Islam. Ketegangan politik atas nama agama (Islam) akan berbanding lurus dengan fenomena menguatnya pragmatisme politik partai Islam dan ormas-ormas Islam di Indonesia. Implikasi dari ...

Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia

2005

Timur-Tengah, seperti simbol Hamas dan kaos bergambar para pemuda intifadhah Palestina sedang melempar batu kepada tentara-tentara Israel. Kel6mpok-kelompok Islam lairv seperti NU, Masyumi, Parmusi, PPR PKB, dan PBB tidak begitu dipengaruhi oleh dinamika-dinamika di luar Indonesia. Kedua PKS adalah satu-satunya partai kader yang murni datam politik Indonesia saat ini. PKS memiliki proses rekruitmen yang khusus dan ketat, training, dan seleksi anggota yang dqpat menghasilkan kader-kader dengan komitmen tingg dan disiplin. Ketika kebanyakan partai-partai lain menunjukkan sedikitnya keterlibatan mereka secara langsung dengan kelompok akar rumput terutama di luar masa kampanye, sebaliknya partai ini terus melakukan pertemuan-pertemuan cabang secala reguler, diskusi-diskusl aktivitas-aktivitas kemasyarakatan, dan tfaningtraning keagamaan. Kebanyakan para pengurus PKS dan anggotaurrggoiurryu yang duduk di DPR dipilih berdasarkan pada pengabdian mereka melalui proses demokrasi intemal. Gambarangambaran ini tentunya berlawanan dengan partai-partai lain yang sering diwamai dengan praktik politik uang, intimidasi, patron, dan kedekatan. Bisa dipastikan, di samping Golkar, PKS adalah satu-satunya partai yang mampu mengembangkan semacam kultur internal dan disiplin organisasi yang dalam pandangan para akademisi di bidang politik diyakini bisa membawa pada proses demokrasi yang terkonsolidasi. Ketiga, PKS adalah satu-satunya partai yang memiliki jaringan pelayanan sosial yang luas dan efektif. Program-program sosial itu antara lairU bantuan emergensi bagi para korban'* bencana alam, seperti tsunami, gemPa, banjir, kebakaran hingga pelayanan kesehatan umum da ,,::. gg, yang diberikan secara kontinu dan gratis bagi masyarakat miskin. Apabila partai-partai lain melakukan aktivitas-aktivitas sosial terbatas menjelang masamasa pemilu, PKS menjadikan program sosial itu sebagai bagian VI

Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia Abad 19 dari Ortodoksi ke Politisasi

Intizar, 2016

Setidaknya ada beberapa hal penting dalam tulisan ini; pertama, perkembangan tarekat Naqsabandiyah pada abad 19 terjadi secara luas. Tidak hanya di Indonesia tetapi di hampir seluruh wilayah muslim. Hal ini disebabkan karena dominasi faham wujudiyah (tasawuf falsafi) yang melekat pada tarekat Syattariyah mulai ditinggalkan oleh masyarakat muslim akibat serangan gencar kaum tradisionalis (tasawuf sunni). Proses peralihan dalam kurun ini menyebabkan tarekat Naqsabandiyah menjadi diminati. Kedua, kritik pedas kaum tradisionalis juga dilakukan oleh para ulama fikih kepada bid’ah tarekat. Kesesuaian dengan al-Quran dan sunnah seperti yang menjadi landasan tasawuf sunni akhirnya membuat tarekat Naqsabandiyah (dan terekat non faham wujudiyah) diminati oleh masyarakat muslim. Ketiga, kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda terhadap tarekat, terutama Naqsabandiyah saat itu, diarahkan kepada tarekat dalam arti politik, termasuk di dalamnya gerakan Pan-Islamisme. Tetapi sepanjang tidak berpol...

Nomokrasi Islam Untuk Indonesia

2020

Negara dalam Islam yang paling tepat adalah nomokrasi Islam, artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, “karena tuhan itu abstrak, maka hanya hukum Tuhan yang nyata”. Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (Syari’ah) yang merupakan “ Islamic rule of law ”. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna berhasil, bersih, amanah dan bertanggungjawab secara nomokratis, di Indonesia telah dimulai oleh Pemerintah Aceh yang telah berkomitmen untuk memperbaiki tatakelola Pemerintahan Indonesia dengan melakukan kebijakan reformasi birokrasi dan menetapkannya menjadi salah satu prioritas Pembangunan Aceh. Berkaitan dengan pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat Indonesia telah di inisiasi di Aceh sejak tahun 2005 hingga akhir 2006. Dengan ditetapkannya UUPA maka terlihatlah gambaran baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus...