Menajamkan Peran Mahkamah Konstitusi Melalui Constitutional Complaint (original) (raw)

Gagasan constitutional Complaint Sebagai kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional

Wajah Hukum, 2018

The formation of the Constitutional Court (MK) as a guardian of the constitution is basically intended to guarantee the implementation of the constitutional provisions (the 1945 Constitution) seriously in the administration of the state, as well as to realize constitutional supremacy in the Indonesian legal state. One of the contents of the 1945 Constitution is a guarantee of protection of basic human and citizen rights that have been accepted as constitutional rights. Because of that, the Court also functions to guarantee the implementation of these constitutional rights. However, for violations of constitutional rights included in the case of constitutional complaints submitted to the Constitutional Court, the resolution has not yet been dealt with, because their authority has not been regulated in the 1945 Constitution, so the idea of making constitutional complaints develops as the Constitutional Court's new authority. This paper discusses how the Constitutional…

Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara

Journal of Judicial Review

Indonesia sebagai negara hukum sudah seyogyanya memenuhi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa kerap terjadinya pelanggaran hak konstitusional oleh organ negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji problematika pelanggaran hak konstitusional serta mengusulkan adanya penerapan constitutional complaint untuk menjaga hak konstitusional warga negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya upaya pengadopsian constitutional complaint menjadi urgensi yang harus diterapkan. Perlu adanya perluasan kewenangan MK sebagai the guardian of constitution dalam menerapkan constitutional complaint untuk menjaga hak konstitusional warga negara. Penelitian ini juga menggunakan studi komparatif Jerman dan Korea Selatan yang telah mengadopsi constitutional complaint yang tertuang dalam konstitusi. Sehingga, pengadopsian constitutional complaint melalui MK, diperlukannya upaya u...

Mengagas Constitutional Complaint Dalam Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam

Jurnal Wacana Hukum, 2019

This paper discuss constitutional complaint as laws effort to the violation of constitutional right of civil. The protection of human basic right in the next called constitution right was the one of pure element should be contain in the constututional country. UUD 1945 as basic constitutional of Indonesia contrastly admit and protect civil right constitution, but in reality, many case which complaint to the constition departement that indicated violated constitution right because the laws spread out bay government, on the other hand all effort have done by the complainer can not be justicated. Because of that, appear the ideas of constitutional complaint. constituional complaint is constitution which complaining by the complainer because the ommision of public government which is guessed violated constitutional right of complainer. constitutional complaint in generally can be proposed if all laws effort which here has done or no laws effort again.AbstrakTulisan ini membahas constitu...

Urgensi Kewenangan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Terhadap Mahkamah Konstitusi Sebagai Bentuk Penegakan Hak-Hak Konstitusional (Additional Constitutional Complaint To Constitutional Court As Form Of Enforcement Of Constitutional Rights)

Abstract Human rights has been strictly regulated from a philosophical level to a technical level. Although it has been strictly regulated, human rights violations still occur frequently in everyday life. The paradigm that needs to be developed in this issue is about how human rights can be enforced as a whole as part of the community's constitutional rights. Thus the benchmark of problems in the current era is not only about human rights regulations, but more about the implementation of norms governing human rights or constitutional rights themselves. The existence of constitutional complaint as an effort to optimize the fulfillment of citizens' constitutional rights guarantees, is seen as very important, because the enforcement of constitutional rights is not enough if it only relies on the channels of Testing the Law. Thus, constitutional complaint is a channel to ensure the constitutionality of all implementation actions and decisions in the form of policies and behavior of government officials or administrators. Thus, the basic rights of citizens can be guaranteed from the level of regulation to the level of implementation. Abstrak HAM sudah secara tegas diatur dari tingkat filosofis hingga tataran teknis. Walaupun telah diatur secara tegas, namun pelanggaran HAM masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Paradigma yang perlu dikembangkan dalam permasalahan ini adalah mengenai bagaimana HAM dapat ditegakkan secara menyeluruh sebagai bagian dari hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan begitu tolak ukur permasalahan pada era saat ini bukan hanya mengenai regulasi HAM, namun lebih pada implementasi norma-norma yang mengatur tentang HAM ataupun hak-hak konstitusional itu sendiri. Keberadaan constitutional complaint sebagai salah satu upaya optimalisasi pemenuhan jaminan hak-hak konstitusional warga negara, dilihat sangatlah penting, karena penegakan hak-hak konstitusional tidak cukup jika hanya mengandalkan saluran Pengujian Undang-Undang. Sehingga, constitutional complaint merupakan saluran untuk memastikan konstitusionalitas atas segala tindakan-tindakan dan putusan pelaksanaan dalam bentuk kebijakan dan perilaku para aparat atau penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian, hak-hak dasar warga negara dapat dijamin dari tingkat regulasi hingga pada tingkat implementasinya. Kata kunci: HAM, Pengaduan Konstitusional, Mahkamah Konstitusi.