PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (original) (raw)
Related papers
Dalam suatu hubungan hukum yang terjadi antara para pihak tidak selalu berjalan dengan lancar, namun adakalanya timbul ketidak serasian yang kemudian menimbulkan sengketa diantara para pihak tersebut. Dalam hal terjadi sengketa inilah diperlukan suatu usaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Salah satu penyelesaian sengketa internasional secara damai yaitu melaluikonsiliasi (Conciliation) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga mengupayakan pertemuan diantar pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian. Pihak ketiga sebagai konsiliator tidak harus duduk bersamadalam perundingan dengan para pihak yang bersengketa akan tetapi lebih mengarah pada hal berupa mengupayakan agar para pihak mau bertemu untuk berunding dalam rangka mencapai perdamaian dan menyediakan fasilitas dan pelayanan demilancarnya perundingan. Dalam hal ini penulis ingin memberi pengertian lebih mendalam mengenai konsiliasi ini.
PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL
In developing interstate relationships, there frequently are different interests that develop into an international dispute. For the purpose anticipating the international dispute development turn into international instability then the International Law should facilitate for problem solving procedures such as involving United Nation. The role of the United Nation in solving international disputes can be done by applying the procedures of Security Board General Committee and Secretary General based on the their own proportion and authority.
PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNGSI
Abstrak Dalam suatu persengketaan bersenjata antarnegara atau konflik bersenjata dalam suatu negara, penduduk sipil adalah kelompok orang yang harus dilindungi. Dalam kondisi itu tidak sedikit yang harus melintasi batas negaranya untuk mendapatkan perlindungan. Adakalanya mereka ditampung dalam suatu kamp pengungsian yang memang disediakan oleh negara tetangga dan juga ada yang mencari suaka secara individual ke negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Komisi pengungsi mengeluarkan Nansen Passport yang merupakan dokumen perjalanan resmi bagi para pengungsi. Beberapa badan internasional kemudian dibentuk dan pada era PBB dibentuk International Refugee Organization (IRO) dengan mandat melindungi kelompok-kelompok pengungsi, yang kemudian digantikan oleh UNHCR. Tugas UNHCR tidak hanya terikat kepada para pengungsi yang ditentukan oleh Konvensi 1951 saja (conventions refugees), tapi juga meluas terhadap mandate refugees. UNHCR juga bisa melakukan upaya pemulangan secara sukarela (voluntary repatriation) dan bisa juga berupa pemukiman kembali (resettlement). Kata kunci: Perlindungan, Pengungsi, Konflik bersenjata 1. Pendahuluan Semenjak berakhirnya Perang Dunia I, jutaan manusia meninggalkan negaranya untuk mencari tempat perlindungan di banyak negara. LBB memberikan perlindungan terhadap mereka pada tahun 1921 dengan mengangkat Nansen menjadi Komisaris Tinggi Urusan Pengungsi yang pertama. Pembentukan badan ini merupakan wujud keperdulian masyarakat internasional terhadap masalah kemanusiaan ini. Salah satu masalah mendasar yang dihadapi para pengungsi dan orang-orang yang terusir dari tempatnya adalah mereka yang tidak memiliki dokumen yang diakui secara internasional. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Komisi pengungsi mengeluarkan Nansen Passport yang merupakan dokumen perjalanan resmi bagi para pengungsi.
Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dmaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain : 1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan 2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara kenegara lainnya melalui bermacam peraturan seperti pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. 3. Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan dan sebagainya.
PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEWENANGAN PEMERINTAH UNTUK MEMBATALKAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL YANG MELANGGAR KEPENTINGAN NASIONAL BERDASARKAN PASAL 85 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIKAITKAN DENGAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 1969
2020
Dokumen ini merupakan ikhtisar mata kuliah perpajakan internasional mengenai tax treaties dan skema penghindaran pajak internasional
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peranan kontrak sebagai alat pengikat dalam hubungan berbisnis yang berguna sebagai pertanggungjawaban, terlebih adanya era globalisasi yang membuat adanya perdagangan internasional bebas sehingga perlunya sarana perlindungan bagi para pelaku usaha melalui hukum kontrak dalam kasus ini adalah perbuatan melawan hukum antara PT Indiratex Spindo dengan Everseason Enterprises Ltd. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum antara Indiratex Spindo dengan Everseason Enterprises LTD dan penyelesaian kasus antara Indiratex Spindo dengan Everseason Enterprises LTD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan hukum normatif kualitatif (legal research) yang terdiri dari buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Pada permasalahan ini, PT Indiratex Spindo melakukan pembatalan atas kontrak Internasional yang telah disepakati dengan Everseason Enterprises Ltd. karena adanya Putusan Arbitrase Internasional ICA terdapat unsur muslihat pada alamat Everseason Enterprises Ltd. yang seharusnya berdomisili di British Virgin Island. Penyelesaian yang dilakukan PT. Indiratex Spindo selaku pemohon dalam kasus perbuatan melawan hukum ini, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan Putusan Arbitrase Internasional. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian permasalahan dapat dilakukan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Inggris. Kata Kunci: Kontrak Internasional, Perbuatan Melawan Hukum, Perdagangan internasional