ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK (original) (raw)

ANALISIS PENGAKUAN DALAM KASUS KORBAN SALAH TANGKAP

Adhiawan Aji Ramadhan, 2020

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan, jangan sampai malah menjadikan korban salah tangkap misalnya. Pengakuan dapat dikategorikan sebagai keterangan terdakwa. Pengakuan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, bukan penentu agar dia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ada bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk. Tidak perlu tegang dan menjadikan pengakuan sebagai target kerja. Namun, kadang ditemukan suatu kasus mereka yang tak bersalah dipaksa untuk mengkaku bersalah. Disini peneliti mengkaji pemaksaan pengakuan sebagaimana yang tertera dalam kajian kali ini. Kata kunci : analisis, korban, salah tangkap PENDAHULUAN Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula berprinsip pada nilai keadilan yaitu dengan menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya sesuai dengan berbagai aturan hukum mestinya. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistimatis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasanbatasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh. Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keteranganketerangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Dengan menunjukkan adanya persamaan prinsip dan ide hak asasi manusia, dapat digambarkan bahwa antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata sisi yang berbeda. Sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan

LEGAL OPINION MENGENAI KASUS PEMBUNUHAN NENEK ELIH

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan sangat melekat di masyarakat. Terlebih lagi di Negara Indonesia, Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tempat tersendiri dan menjadi prioritas agar kelangsungan Negara dapat berjalan dan menjunjung Keadilan para rakyatnya. Begitu banyak kejahatan yang timbul dikalangan masyarakat, dimulai dari kejahatan bertaraf ringan sampai kejahatan bertaraf berat.

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Financing given by syaria banking always has potensial risk of repayment failure which causes non performing financing. Attemps from syaria banking to resolve non performing financing are principally the same with conventional banking. Those attemps are such as: financing restructure, collateral execution, through litigation, through board of arbitration national syaria, write off and hair cut.

PERENCANAAN SEBAGAI SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN

Pendidikan merupakan proses hidup dan kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai komponen yang harus terintegrasi secara komprehensif dan terarah, baik yang bersifat material maupun non material. Usaha memadukan berbagai komponen pendidikan itu, untuk kemudian diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan dan operasionalisasinya disebut manajemen pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, manajemen dalam berbagai pengertiannya memiliki urgensi dan signifikansi dalam mencapai tujuannya. Tujuan pendidikan dalam berbagai dimensinya menuntut adanya kesungguhan semua orang yang terlibat di dalamnya untuk menata dan mejalankan proses pendidikan itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilahiyah dan aturan-aturan normatif insaniah yang salah satunya merupakan manifestasi dan implementasi prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi manajemen. Sebagai salah satu sumber dan landasan pendidikan Islam, al-Qur'an, walaupun tidak secara langsung menjelaskan proses pendidikan Islam dengan berbagai aspeknya, namun diyakini bahwa kitab suci ini memuat perintah dan memiliki isyarah bagaimana umat manusia khususnya umat Islam mengelola dan melaksanakan suatu "amal" termasuk pendidikan yang termasuk dalam kategori amal shaleh. Hal itu karena segala aktivitas manusia itu akan dilihat dan dinilai oleh Allah dan sesama manusia. Firman Allah dalam surat

ANALISIS ANGGARAN KAS SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PADA KOPERASI KOPDIT RUKUN PALEMBANG

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran kas, analisis faktor-faktor penyebab terjadinya varians antara anggaran dan realisasi anggaran kas serta perencanaan dan pengendalian anggaran kas pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang dengan periode pengamatan anggaran kas pada tahun 2013 dan 2014. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Dimana analisa dilakukan dengan menggunakan data dalam jumlah yang dituangkan untuk menerangkan suatu penjelasan dari angka-angka kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk uraian bahasa prosa atau bahasa baku. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pada proses penyusunan anggaran kas pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang menggunakan pendekatan bottom up budgeting yaitu dimana anggaran disusun dan disiapkan oleh pihak yang melaksanakan anggaran tersebut. (2) Penyebab terjadinya selisih (varians) antara anggaran dan realisasi anggaran kas yaitu faktor internal dan eksternal koperasi. (3) Perencanaan anggaran kas dengan memperkirakan pembiayaan dan analisis atas kegiatannya, baik kegiatan rutin dan kegiatan yang tidak rutin dilakukan. (4) Pengendalian anggaran kas pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang berupa pengendalian atas suatu penyimpangan anggaran kas baik anggaran itu menguntungkan (farforable) ataupun tidak menguntungkan (unfarforable) dan melakukan antisipasi serta revisi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Corruption is a word that has become a popular term in Indonesia as an act that harms the government by taking state money that should be for the benefit of the people, this case is rife in various fields of work. Bribery or bribery is a problem that has existed for a very long time in society. In general, bribes are given to influential people or officials to do or not do something related to their position. The purpose of this paper is to analyze the decision of the supreme court given to the perpetrators of corruption, by using the law and and to find out the principles, the basis for judges' considerations in imposing sentences against perpetrators of corruption. This research uses normative law research which is carried out by examining library materials, namely books, journals, official articles, tracing legal doctrines and theories from various literatures and applicable and related laws and regulations, with the issues discussed.

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN CONTOH KASUS

Analisis Rasio Keuangan dan Contoh Kasus di PT Indofood Sukses Makmur Tbk Tahun buku 2019. Membahas Tentang Rasio Keuangan PT Indofood. 1. Rasio Likuiditas 2. Rasio Solvabilitas 3. Rasio Rentabilitas / Profitabilitas 4. Rasio Aktivitas