Kedudukan Perjanjian Ekonomi Antara Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Internasional Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Internasional (original) (raw)

Legalitas Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19

SASI, 2021

The aims of this study is to analyze the legality of regional foreign cooperation agreements during the COVID-19 pandemic. This research is a normative juridical study, with the type of library research. In order to support this research process, the approach used is a statute approach and a conceptual approach. The results show that the legality of the regional government foreign cooperation agreement is related to the status of the regional government which is an extension of the central government through regional autonomy given the authority to carry out international cooperation through an agreement. This authority must be exercised by taking into account the potential of natural resources and the needs of the community, especially during the COVID 19 pandemic.

Kerjasama Internasional Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Medan-Penang)

Jurnal PIR : Power in International Relations

Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Medan dengan Penang (Georgetown) di Malaysia terbentuk dari adanya kesamaan kultur dan etnisitas penduduknya yang ditandatangani sejak Oktober 1984 dengan harapan berkembangnya kerjasama di segala bidang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan kerjasama Sister City dengan Penang pada tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan pendekatan: 1) Decisions Making Process yang merupakan proses awal yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum memutuskan suatu tindakan. 2) Paradiplomacy yaitu diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara ...

Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia

FIAT JUSTISIA, 2015

The highest power of articulation, original, and full on state sovereignty is related to the conception of freedom inside at one under government regulation and the determination of the applicable law in all regions. At the same time the sovereignty of a state that borders the state sovereignty. In a country with sovereignty of other state, the company can do an agreement with the real, either in the form of bilateral or multilateral agreements. Being mentioned agreement legally binding for the states involved in the agreement. International agreement which would be legal resources by the obligation to carry out against countries involved. Proses assign mentioned two viewpoints in the position of the legal relationship between international law and national. One viewpoint is expecting the relationship between international law and national law as unity system and another viewpoint is seen as systems of the entities of two legal entities distinct and separate.

Eksistensi Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam Pembuatan Perjanjian Internasional

Amsir Law Journal

The existence of international law has been accepted, recognized and respected as a legal norm that governs the international community. The rules of international law can be accepted and adapted in the national law of countries. The mechanisms and procedures used by each country to apply international law at the national level are not uniform. One of the main reasons is because they consider this a part of state sovereignty. As a system of norms, international law is based on the highest norms that function as an assessor of the validity of international agreements made between countries. The highest norms in international law are called peremptory norms (jus cogens). Therefore, an international agreement cannot be valid when an international agreement conflicts with the highest norms in international law

Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi DI Indonesia

Jurnal Dinamika Hukum, 2011

International agreement is an important requirement to make asset recovery effectively. Mutual Legal Assistant (MLA) and Extradition are types of international agreement which usually used among country in asset recovery. Beside the regulations mentioned above, there are international regulation in United Nations ConventionAgaints Corruptio, 2003 (UNCAC 2003) which should be adopted and applied in Indonesian Regulation to make asset recovery effectively, such as regulation concerning Illicit Enrichment, Trading in Influence, bribery of foreign public officials and officials of Public international organizations, bribery in the private sector and another regulations which is supposed to be regulated in Indonesian’s regulation.Key words: corruption, international agreements, extradition

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Seperti kebanyakan orang ketahui bahwa selain adanya hukum nasional yang mengatur dan berlaku di suatu negara juga terdapat hukum lain yang lebih tinggi yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia maupun subjek hukum lainnya. Adanya hukum internasional dan hukum nasional ini juga menjadi pokok bahasan yang menarik untuk di bahas yang mana dalam kaitan antar keduanya. Pertanyaan yang timbul tentang keberadaan kedua hukum tersebut apakah keduanya terpisah dan dapat dikatakan berdiri sendiri-sendiri atau keduanya merupakan bagian dari suatu sub sistem yang lebih besar yaitu tatanan sistem hukum yang lebih besar lagi.

TERIKATNYA NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Tulisan ini membahas isu tentang terikatnya negara dalam perjanjian internasional. Semakin kompleksnya hubungan antar subjek hukum internasional membuat kebiasaan internasional tidak lagi dapat dipakai untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan yang timbul. Dalam hubungan internasional modern, keberadaan perjanjian internasional merupakan hal yang wajib. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah peran negara dalam perjanjian internasional dan bagaimana terikatnya negara dalam perjanjian internasional. Kedua permasalahan ini dikaji dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan teori hukum, prinsipprinsip hukum, sumber hukum internasional dan perjanjian internasional. Dari pembahasan disimpulkan bahwa peran negara dalam perjanjian internasional akan mempengaruhi tindakan negara terhadap perjanjian internasional. Terikatnya negara dalam perjanjian internasional diakibatkan oleh tindakan negara dan isi perjanjian internasional. Negara ketiga dapat terikat kepada isi perjanjian internasional apabila norma yang diatur didalamnya merupakan bagian dari jus cogens.