KAJIAN_EFEKTIVITAS_SANKSI_ADMINISTRATIF_TERHADAP_KASUS_PENCEMARAN_LINGKUNGAN[1].pptx (original) (raw)

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN LINGKUNGAN

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN LINGKUNGAN, 2019

Abstrak Pelanggaran perizinan lingkungan merupakan pelanggaran yang sering terjadi di negara Indonesia dimana pelanggarnya tidak memikirkan dampak lingkungan terbukti dari tidak adanya rasa kesadaran dengan tidak memperdulikan dan memenuhi syarat izin lingkungan untuk itu dalam menegakkan perizinan lingkungan yaitu salah satunya menegakkan sanksi hukum. Hukum Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi administratif. Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara(pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (pemerintah) termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan bidang perizinan. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan dapat berupa paksaan Pemerintahan (bestuurdwang), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh Pemerintah(dwangsom), pengenaan denda administratif (administratifboete). Abstract Violation of environmental licensing is a problem that often occurs in the country of Indonesia. Violators not related to the environment have proven to be ignorant of their awareness and do not care about and fulfill environmental requirements to improve licensing. Law Implementation of the regulations will not be effective not considered with law enforcement. Law

EFEKTIVITAS PELAYANAN ATAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (KK) DI KOTA BANDUNG

Hefsa Pebriani, 2020

Hefsa Pebriani (07011281924050) 1 07011281924050@student.unsri.ac.id Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Admiministrasi, Universitas Sriwijaya Tahun 2020 Dosen Pembimbing : Muh. Zainul Arifin, SH. MH Abstrak : Pelayanan publik adalah sebuah upaya dari Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan. Seperti dalam Undang-undang dasar 1945 yang mengamanatkan kepada Negara untuk memenuhi segala kebutuhan dasar setiap warga Negara demi mencapai kesejahteraan rakyat, sehingga efektifitas suatu system pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruk pelaksanaan pelayanan public. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui seberapa efektifitasnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya dalam pembuatan berkas (Kartu Keluarga) di daerah Bandung. Untuk mengetahui efektifitas tersebut penelitian Ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data data dan informasi yang valid dan tersedia di media media masa. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan pelayanan, dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktunya selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari para birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan.

STRATEGI IMPLEMENTASI PERIZINAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI PEMBATASAN TERHADAP KEBEBASAN BERTINDAK

Asas legal tas merupakan asas yang membatasi kekuasaan pemerintahan, dan permbatasan pemerintahan ini bukan berarti memalikan kekuasaan pemeintahan yag pada dasamya bersi wewenang untuk mengendalikan (sturing) kehidupan masyarakat. Adapun izin datikan setagai pengecua ian terhadap segala sesuau hal yang peca prinsipnya dilarang atau tidak boeh dilakukan, jadi pemberian izin adalah pengualian terhadap larangan tersebut. Peneitian ini menggunakan metode pendekalan Yurids Emainis. Penelitian ini menggunakan lekrik pengumpulan bahan hukum dan data yang terdini dari Studi Kepustakaan (Liberary Rescarch). Analisa bahan hukum dalam penelitan in dilakukan dengan cara kuaai can disajikan secara deskriptif Pererapan sarksi administratif dalam suatu izin merupakan pembatasan terhadap kebebasan untuk betindak zin seleçai instrumen hukum dalam membatasi kebebasan bertindak hagi seseorang harus berumpu pada aturan perundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik. Pererapan senksi administratif dalam suetu perzinan befungsi untuk mençatur, mengendalikan dan atau mengarahkan kebebasan bertindak seseorang untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum Keta Kunci: Implementasi Perizinan, Instrumen Hukum, Pembatasan Kebebasan Bertindak Pendahuluan Dalam knsep rechtsstaot perlindungan hak-hak dasar twujudkan mclalui asas legalitas. Dengan asas tersebut, hukum harus dipositifkan, artinya hukum harus dibentuk sccara sadar dan dituangkan dalam bentuk yang rcsmi dan pasti. Asas legalitas merupakan asas yang membatasi kekuasaan pemerintahan, Hukum Samudra Keadilan

EFEKTIFITAS EVALUASI MUTU DI PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

ABSTRAK Evaluasi mutu yang dilakukan di fakultas ilmu sosial dan politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik merupakan bagian dari manajemen mutu, yang mana pembuatan dokumen mutu ini dilaksanakan oleh UPM (unit penjaminan mutu) yang ada di tiap-tiap fakultas di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Evaluasi mutu yang dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Ilmu Administrasi Publik untuk menilai berbagai aktivitas yang telah ditetapkan oleh BPM (Badan Penjaminan Mutu) Umsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja para dosen dan para tenaga pendidik di Fisip program studi Ilmu Administrasi Publik umsu. Apakah sudah sesuai SOP yang telah ditetapka oleh Universitas atau belum, jika belum UPM akan mencoba mengarahkan agar tujuan SOP tercapai secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengolahan dan menggunakan metode kualitatif. Untuk mengumpulkan data menggunakan teknik Wawancara terstruktur, teknik analisis,dan datanya menggunakan analisis kategorisasi.

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Karya Ilmiah, 2020

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir telah banyak menangani perkara tindak pidana korupsi. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah terjadi 220 perkara tindak pidana korupsi yang telah disidangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyaknya perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak. Hal ini menunjukkan masih kurangnya efektivitas pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu faktor penyebab masih banyaknya tindak pidana ini dikarenakan pemberian hukuman yang masih sangat ringan. Dengan ringannya pemberian hukuman ini tentu tidak akan menimbulkan efek jera dan tidak membuat masyarakat takut akan ancaman yang diberikan.

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN EMBONG KALIASIN

NABILA BRILIANTI PUTRI, 2022

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting pemerintah khususnya kelurahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam kehidupan berbangsa, kelurahan mempunyai fungsi untuk menyediakan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam segala aspek kehidupannya. Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya merupakan salah satu lembaga pelayanan di Kota Surabaya yang sangat diharapkan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang dimana sebagai solusi permasalahan mengenai Administrasi Kependudukan. Efektivitas pelayanan kepada masyarakat menjadi