PI-MEMAHAMI E GOVERNANCE.pdf (original) (raw)

Abstrak E-Governance, E-government dan e-Demokrasi kerap kali mempunyai definisi yang saling tumpang tindih. Banyak yang mengartikannya sebagai penggunaan 'elektonik' terutama oleh sektor publik sebagai alat pada proses pemerintahan. Pendapat ini tidak keliru namun tidak menggambarkan seluruh aspek dari proses governance yang cukup kompleks. Berangkat dari problema tersebut paper ini mengkaji konsep governance kemudian mengintegrasikannya dengan penggunaan ICTs (Information Communication Technologies) sehingga menghasilkan framework e-Governance yang komprehensif. Paper ini merupakan studi literatur yang menjelaskan e-Governance dan hubungannya dengan e-Government dan e-Demokrasi dengan menggunakan konsep governance oleh Jon Pierre dan Mark Bevier serta konsep partisipasi dalam proses demokrasi oleh Antiroiko (2004) yang membahas potensi ICTs dalam proses demokrasi. Beberapa ilustrasi mengenai multi sektor, multi level serta dimensi governance ditunjukkan untuk memperjelas proses governance. Kemudian pembahasan mengenai framework e-Governance, e-Government dan e-Demokrasi diharapkan dapat menjelaskan hubungan dan perbedaan antara ketiga konsep tersebut.