ASYLUM SEEKERS IN A NON-IMMIGRANT STATE ASYLUM SEEKERS IN A NON-IMMIGRANT STATE AND THE ABSENCE OF REGIONAL ASYLUM SEEKERS MECHANISM: A CASE STUDY OF ROHINGYA ASYLUM SEEKERS IN ACEH-INDONESIA AND ASEAN RESPONSE (original) (raw)
2017, Indonesia Law Review
The problem of asylum seekers has become a global humanitarian issue. Demands regarding the handling mechanisms based on the values of human rights is getting stronger voiced by the international community. In the Southeast Asian region, the number of ethnic Rohingya asylum seekers has increased and has started to demand settlement in non-immigrant countries like Indonesia. Although Indonesia does not have international obligations in handling asylum seekers, constitutionally, Indonesia has an obligation to guarantee the right of everyone to obtain asylum which has been included in the Constitution. In a global perspective, humanitarian issues in the handling of asylum seekers has begun to be driven towards the handling model based on regionalism. Therefore, ASEAN's response to the issue of asylum seekers should start a discourse given the number of asylum seekers in Southeast Asia began to rise. This paper deals with the immigration policy on asylum seekers of Rohingya people in Aceh province of Indonesia who plight in 2015 " boat people crisis " with regionalism approach. Abstrak Masalah pencari suaka telah menjadi isu kemanusiaan global. Tuntutan mengenai mekanisme penanganan yang didasarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia semakin kuat disuarakan oleh masyarakat internasional. Di kawasan Asia Tenggara, jumlah pencari suaka dari etnis Rohingya telah meningkat dan telah mulai meminta untuk dapat menetap di negara-negara non-imigran seperti Indonesia. Meskipun Indonesia tidak memiliki kewajiban internasional dalam menangani pencari suaka, secara konstitusional, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh suaka sebagaimana tercantum di dalam konstitusi. Dalam perspektif global, isu-isu kemanusiaan mengenai penanganan pencari suaka mulai didorong ke arah model penanganan yang bersifat regional. Oleh karena itu, ASEAN harus segera menanggapi wacana ini mengingat jumlah pencari suaka di Asia Tenggara yang semakin meningkat. Makalah ini membahas tentang kebijakan imigrasi bagi pencari suaka dari etnis Rohingya di Provinisi Aceh , Indonesia yang mengalami keadaan buruk pada " krisis manusia perahu " 2015 dengan pendekatan regionalisme.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.