KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK PARKIR KOTA BOGOR (original) (raw)

PEMODELAN KEBUTUHAN PARKIR PADA GEDUNG PERBANKAN DI KOTA YOGYAKARTA

Konferensi Nasional Teknik Sipil 13

ABSTRAK Salah satu pusat aktifitas yang menghasilkan bangkitan atau tarikan perjalanan yang cukup besar adalah gedung perbankan. Dalam menyelenggarakan kegiatannya dipengaruhi oleh beberapa parameter penentu diantaranya luas parkir, luas gedung, jumlah karyawan, jumlah teller, jumlah customer service dan beberapa parameter lain. Dalam pemodelan transportasi 4 tahap, salah satu tahap yang menentukan adalah bangkitan perjalanan. Pada tahap ini jumlah pergerakan dihitung. Pada pemodelan bangkitan perjalanan gedung perbankan dapat juga dihitung kebutuhaan parkir kendaraan karyawan dan pengunjung. Penelitian dilakukan pada 5 lokasi bank yang dianggap mewakili bank swasta nasional, bank BUMN, serta bank daerah yang ada di kota Yogyakarta. Kebutuhan parkir mobil dipengaruhi oleh luas bangunan dengan persamaan Y=-6,280 + 0,035*LB dengan R 2 sebesar 0,920. Sedangkan untuk kebutuhan parkir sepeda motor dipengaruhi oleh jumlah customer service dengan persamaan Y = 13,333 + 7,833*JCS dan nilai R 2 sebesar 0,885. Kata kunci: bangkitan, tarikan, pemodelan, parkir 1. PENDAHULUAN Kota Yogyakarta merupakan kota yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki pertumbuhan penduduk sangat pesat. Pertumbuhan penduduk ini juga tidak hanya dari penduduk asli tetapi juga banyaknya penduduk yang datang secara sementara atau tetap di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang memiliki slogan sebagai Kota Pelajar juga memberi dampak untuk peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Kota Yogyakarta memiliki daya kreativitas dan penciptaan nilai tambah baru yang bersumber dari majunya pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara tidak langsung akan memberikan dampak pada berbagai sektor prospektif. Sektor prospektif itu salah satunya sektor perbankan yang akan menjadi motor penggerak perekonomian Yogyakarta. Tentunya dengan peningkatan sektor perabankan tersebut dibutuhkan gedung kantor yang memadai, namun Kota Yogyakarta sendiri memliki lahan yang terbatas. Perbankan atau bank merupakan pusat kegiatan yang banyak dikunjungi oleh nasabah atau masyarakat. Meningkatnya nasabah yang datang ke bank pada jam kerja tentunya akan memberikan dampak pada keadaan lalu lintas di Kota Yogyakarta. Peningkatan jumlah penduduk karena ada beberapa faktor tadi juga akan memberikan dampak lalu lintas pada lalu lintas di Kota Yogyakarta. Dampak lalu lintas tidak terlepas pada kendaraan yang berjalan atau berhenti tetapi juga pada kendaraan yang tidak bergerak atau parkir. Kendaraan yang tidak bergerak atau parkir akan memerlukan tempat parkir di tempat yang akan pengguna kendaraan pergi. Pada umumnya kasus ini sangat sering terjadi pada kota-kota besar lainnya pada pusat kegiatan masyarakat dan hal ini tidak terlepas pada Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang memiliki beberapa sektor penggerak lalulintas salah satunya pada sektor perbankan, tentunya akan membutuhkan lahan parkir yang cukup banyak untuk dapat menampung kendaraan yang datang pada sektor perbankan. Lahan yang terbatas di Kota Yogyakarta membuat banyaknya pusat kegiatan masyarakat seperti gedung perbankan tidak memiliki ruang parkir yang ideal. Parkir yang ideal pada gedung pebankan akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap nasabah yang akan datang. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, bangunan fasilitas pelayanan umum, bank dengan ukuran minimal 500 m 2 luas lantai bangunan, wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas. Parkir gedung perbankan memiliki ciri parkir jangka panjang, karena penentuan ruang parkir dipengaruhi oleh jumlah karyawan dan nasabah yang datang ke gedung perbankan. Hal ini lah yang mendorong perlu adanya pemodelan kebutuhan ruang parkir gedung perbankan di Kota Yogyakarta, sehingga diharapkan memperoleh fasilitas parkir yang layak dan ideal.

STUDI KELAYAKAN GEDUNG PARKIR KOTA MAKASSAR 1

Multek, 2019

The availability of parking spaces in Makassar City at this time is not comparable with the increase in the number of people who bring cars, motorbikes, because of the limited parking space available, one alternative solution is to build a parking building. This study aims to analyze the feasibility of building a parking building and find out the Willingness To Pay (WTP) of the population for alternative parking and parking tariff systems. License Plate surveys are conducted to find out the number of cars parked at this time. The survey results are used to predict parking plot requirements in the next few years and estimate the cost of parking building construction. In this study compared two alternative parking buildings, namely Alternative I which consists of two buildings with four floors each and Alternative II, namely one building with a height of seven floors. Whereas to find out the WTP on the parking tariff system, questionnaires were distributed with the question format based on the Choice Modeling method which is one method of Stated Preference. The results of the Break Even Point (BEP) and Benefit-Cost Ratio (B / C ratio) analysis of both parking building alternatives indicate that BEP will be achieved after 30 years with B / C ratio = 2.95 (Alternative I) and 2.50 (Alternative II). The results of the WTP analysis indicate that Alternative I with the daily tariff system is preferred by the public and the departmental factors have an influence on the choice ofparkingalternatives.

PERENCANAAN PONDASI BORED PILE PADA GEDUNG PARKIR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Banyaknya kendaraan pribadi saat ini yang digunakan oleh masyarakat khususnya warga Politeknik Negeri Bandung menyebabkan penggunaan lahan parkir yang disediakan tidak cukup menampung berbagai kendaraan terutama kendaraan roda dua. Solusinya ialah membangun gedung parkir di Politeknik Negeri Bandung. Maka dari itu, perencanaan sebelum membangun gedung parkir sangat diperlukan. Dalam perencaan pembangunan salah satunya dengan merencanakan pondasi yang akan digunakan. Pemilihan jenis tiang bor untuk pondasi ditinjau dari beberapa aspek seperti akses mobilisasi dari dan ke proyek hingga pada proses saat melakukan pembangunan yang tidak diijinkan untuk mengganggu gedung-gedung di sekitarnya. Dalam perencanaan pondasi untuk mendapatkan gaya yang dihasilkan dari gedung parkir maka dibuat permodelan menggunakan ETABS 2015, untuk menghitung daya dukung ujung laboratorium menggunakan metode Meyerhof dan Terzaghi. Menghitung daya dukung selimut tiang menggunakan metoda alfa. Untuk menghitung daya dukung lapangan berdasarkan nilai Nspt dengan metode Konvensional dan Meyerhof dan berdasarkan data sondir dengan metode Konvensional. Perhitungan penurunan menggunakan metode penurunan pada tanah lempung. Perhitungan pile cap dan tulangan pondasi menggunakan SNI 1726-2012. Menggambar pondasi dan pilecap yang sudah direncanakan dan menghitung rencana anggaran pekerjaan pondasi. Berdasarkan perhitungan perencanaan maka pondasi yang akan digunakan adalah pondasi tiang bor dengan diameter 60 cm yang mempunyai kedalaman tiang 5,5 m. Terdapat 5 Tipe Pondasi yaitu P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5. Tebal pile cap yang digunakan 600 mm dan menggunakan tulangan berdiameter 15 D22 untuk arah x dan 20 D22 untuk arah y pada jenis pondasi P-5 dengan penurunan sebesar 5,228 mm. Pondasi yang direncakan menggunakan tulangan utama 8 D 22 dengan diameter tulangan geser D12-250 . Perkiraan harga untuk pekerjaan pondasi sebesar Rp. 943 962 100 (Sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah ,-) Kata kunci: Pondasi tiang, Kendaraan, Gedung Parkir Politeknik Negeri Bandung. The amount of vehicle being used in community especially in Politeknik Negeri Bandung cause the use parking area that has been provided is not enough to accommodate every vehicle especially motorcycle. The solution is by build a Parking building in Politeknik Negeri Bandung, so the structure design is needed. The selecting foundation is one of main criteria in planning construction. The selecting types of pile for the foundations is in terms of aspects, such as access to and from the project and the process not disturb another buildings. In foundation design, to get the force from upper structure from parking building is using ETABS 2015 for modelling, for end bearing pile calculate of the laboratories using Terzaghi and Meyerhoff method. The friction pile calculate using alpha method. To calculate bearing based on Nspt value is done with the conventional method and Meyerhof and based on data sondir with the conventional method. Calculation of settlement using settlement for rock method. Calculation of pile cap and reinforcement of foundation is done using SNI 1726-2012. Drawing foundation and pile cap which calculate and design and design the budget for foundation work. Based on the calculation of planning, so the foundation which will be used is bored pile foundation, the diameter of bored pile foundation is 60 cm that has 5.5 m for a depth. There are 5 type of foundation, they are P-1, P-2, P-3, P-4 and P-5. The pile cap using 600 mm in thickness and using reinforcement diameter of 15 D22 for x direction and 20D22 for y direction, settlement for foundation P-5 is 5,228 mm. The reinforcement for pile is 8 D 22 with a diameter of shear reinforcement D12-250. Estimated price for foundation is Rp 943,962,100 (Nine hundred and forty-three million and nine hundred sixty two thousand one hundred rupiah, -) Keywords: Bored Pile foundation, vehicle, Parking Building in Politeknik Negeri Bandung

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BADAN JALAN DI KOTA PEKANBARU

Putri Rona Agustina Matondang, 2024

Kebijkan manjaemen parkir berperan besar dalam menyusun strategi untuk memperbaiki mobilitas diperkotaan diindonesia. Salah satu kota tersebut adalah kota pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisi faktor apa saja yang menjadi permasalahan yang menghambat penerapan peraturan retribusi parkir di badan jalan di Kota Pekanbaru.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mengumpulkan data melalui cara wawancara, observasi, dan dokumnetasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian menggunakan indikator ukuran, tujuan, dan kebijakan masuk dalam kategori belum berfungsi secara efektif terhadap tarif yang ditetapkan. Dari segi sumber daya sumber daya fasilitas dan layanan penguna parkir kurang maksimal. Kendala yang dihadapi oleh agen pelaksana termasuk kurangnya pengawasan dari UPT perparkiran kota Pekanbaru. Dalam memberikan layanan kepada penguna layanan parkir, indikator komunikasi organisasi dan aktivitas pelaksana dianggap kurang efektif. Namun, aktivitas pelaksanaan kebijakan telah berhasil. Selain itu, indikator lingkungan ekonomi, sosial, dan politik telah mencapai kemajuan dalam hal daya dukung ekonomi, tetapi belum mencapai tingkat yang ideal dalam hal lingkungan sosial politik. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Retribusi

LEGALITAS PEMUNGUTAN PARKIR DI KANTOR-KANTOR PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG

Fakultas Hukum, 2017

Abstrak Praktik pemungutan parkir di kantor-kantor pemerintahan sudah sering kali dialami oleh masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat bertanya-tanya dan menaruh curiga, apakah praktik pemungutan parkir tersebut legal? Berawal dari pertanyaan inilah menyebabkan legalitas pemungutan parkir di kantor-kantor pemerintahan layak dikaji lebih dalam. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dipakai karena dalam tulisan ini menguraikan peraturan-peraturan tentang atau yang berkaitan dengan perpakiran, lalu diolah yang nantinya akan ditemukan apakah praktik pemungutan parkir di kantor-kantor pemerintahan memiliki dasar hukum atau tidak? Kalau tidak, apa saja ancaman hukumnya? Maka disimpulkan, bahwa ada 2 jenis pungutan parkir yaitu Pajak Parkir dan Retribusi Parkir. Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UU PDRD dan Pasal 3 ayat (2) Perda 10/2011 PP, tempat parkir yang ada di lingkungan atau disediakan oleh kantor pemerintahan bukanlah objek pajak. Artinya pemarkir kendaraan di kantor-kantor pemerintahan tidak dikenakan biaya alias gratis. Apabila ada pemungutan parkir di kantor-kantor pemerintahan, maka semua itu adalah ilegal dan pemungutnya terancam sanksi tindak pidana pemerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Kata kunci: parkir, pajak parkir, retribusi parkir, keuangan daerah. A. Pendahuluan Seringkali masyarakat dipungut parkir ketika memarkir motor di dalam kantor-kantor pemerintahan. 14 Hal ini memancing pertanyaan yang mengganjal di benak masyarakat, bukankah pemerintah sebagai pelayan publik sudah seharusnya menyediakan tempat parkir yang gratis? Dari penelusuran di internet, ditemukan keluhan dari masyarakat tentang praktik pemungutan parkir di kantor-kantor pemerintahan. Sebagaimana yang dikeluhkan Risanda Alirastra Budiantoro 15 , di dalam 14 K. Wibowo, 2015, Hukum Lalu Lintas dan Jalan, Jakarta: Press, Hal 44. 15

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN KOTA

As one of local retribution’s sources, the handling of parking affair should be seriously concerned. Up till now, the regulations has not yet been implemented as expected There are still many regulation infractions by private sector and even by local government itself. Therefore, the office of parking affair should pay more attention and initiate more effective coordination among related offices, due to the achievement of local retributions revenue.