Standar Operating Procedures (SOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Batang Hari (original) (raw)
Related papers
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2021
This study aims to analyze the level of efficiency, effectiveness and influence of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) on Regional Original Income (PAD) in Batang Hari Regency. The data used in this study are primary data obtained from the Regional Finance Agency of Batang Hari Regency and secondary data by conducting library research obtained from the literature and other information related to the problem under study. The analytical tools used are descriptive analysis, growth analysis, contribution/share, efficiency and effectiveness analysis, and simple regression analysis using IBM (Statistical Package for Social Science) SPSS version 26. The results showed that the average level of efficiency of Rural and Urban Land and Building Tax collection (PBB-P2) of 82.98 percent was categorized as quite efficient. The average level of effectiveness of PBB-P2 is 56.87 percent, including the less effective category. The results of the regression calculations show that the PB...
ABSTRAK Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui pelaksanaan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kota Bitung khususnya mengenai penerapan pemungutan dan juga untuk mengetahui prosedur pencatatan PBB-P2 di Pemerintah Kota Bitung. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada meskipun masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan mengingat ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Prosedur pencatatan akuntansi PBB-P2 di Dispenda kota Bitung masih terdapat pencatatan yang belum sesuai. ABSTRACT I...
2021
Sidoarjo Regency has nine types of taxes which are sources of income for the region. Forced payments to the nine types of taxes are carried out not solely for the inclusion of regional cash, but the funds collected from the tax payments will be made for development for the sake of harmony and leveling of the local economy. This tax collection is felt to be very burdensome to taxpayers due to lack of socialization so that understanding of on the benefits that taxpayers can be feel with tax contributions is less appreciated. Taxpayers are asked to take an active role in paying taxes, so that taxpayers truly understand the tax regulations on how the tax determination path is carried out, the mechanism of tax payments is carried out. Revenue generated from tax collection provides a very large role in regional income. Local governments need a plan or strategy to identify the linkages between the existence of hotels, restaurants, places of tourism or entertainment, billboards, street ligh...
“Standar Operating Procedures (SOP) Pajak Restoran Kabupaten Batang Hari”
SOP Restribusi , 2015
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Menurut ketentuan UU PPN 1984, makanan dan minuman di restoran, baik yang dimakan di tempat atau tidak bukan termasuk objek pajak untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tetapi merupakan PPn (Pajak Penjualan). PPn diatur dalam UU (Undangundang) Darurat Nomor 19 Tahun 1951 jo UU Nomor 35 Tahun 1953 (disebut UU PPn 1951) dan merupakan bagian dari pajak daerah yang diatur dalam Perda (Peraturan Daerah). Pada saat ini PPn diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah berkali-kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 sebagai pengganti UU PPn 1951. Tarif PPn (Pajak Restoran) sama dengan PPN yaitu 10% sehingga banyak terjadi kesalahan persepsi berbagai pihak bahwa terhadap makanan dan minuman di restoran dikenakan PPN.
GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2018
At first PBB-P2 was levied by the central government. The transfer of UN-P2 in Southeast Minahasa district begins on January 1, 2014 and is expected to increase the Local Revenue (PAD) and at the same time improve the structure of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), improve public services, accountability and transparency in the management of PBB-P2. The purpose of this study was to analyze how the collection and recording of PBB-P2 at the Government of South Minahasa District. The purpose of this research is to know and analyze the collection and recording of PBB-P2 in South Minahasa. The type of research used is descriptive qualitative research. The result of the research shows that the PBB-P2 collection in Southeast Minahasa Regency still has obstacles, namely Taxpayer Notification Name (SPPT) which isn’t in accordance with the name of tax object, the existence of double SPPT, the SPPT but the location of the tax object is unknown, the lack of awareness in making the ...
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula berada di tangan pemerintah pusat, beralih ke pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Kaur, pengelolaan PBB-P2 dilakukan mulai tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 22 Tahun 2013. Sejak dikelola sampai dengan saat ini, telah terjadi beberapa kali rotasi petugas. Setiap pergantian petugas menimbulkan kendala dalam pelaksanaan penetapan, pelayanan, maupun administrasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan identifikasi atas masalah yang sesungguhnya terjadi, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di masa pandemik COVID-19 dilakukan melalui wawancara secara daring mengunakan aplikasi konferensi video Zoom dan aplikasi percakapan WhatsApp. Wawancara dilakukan oleh tim peng...
Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan
This study aims to determine the application of the intensification and extensification of local tax policies, especially Land and Building Tax in Rural and Urban Areas (PBB-P2) as an effort to increase local tax revenue in Bengkalis Regency and to determine the obstacles in implementing the tax policies. This research is a qualitative research with a qualitative descriptive approach through an interview process with the goverment and several taxpayers. The conclusions of the study are the intensification policy of PBB-P2 has generally been implemented well which is marked by the provision of counseling PBB-P2 both directly and indirectly, administration of the levies and operations of the PBB-P2 have been running well, supervision and control of the levies PBB-P2 has been carried out to all districts, participation in education and training programs related to the management of PBB-P2 is routinely carried out. In other hand, the extensification olicy of PBB-P2 have not been impleme...
Absrtrak PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun pada kabupaten/kota. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimilki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Analisis peralihan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pangkep selama lima tahu terakhir mengalami kenaikan yang signifikan bahkan melebihi dari pada target begitupun pada Pendapatan Asli Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PDRD). Kata Kunci: Pajak, Pedesaan, Perkotaan
GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI
The collection of land and building tax is based on law no. 12 year 1985. Land and building tax for rural and urban district is a new potential income for own-source revenue. The purpose of this research is to find out the effectiveness and contribution of land and building tax for rural and urban district as a own-source revenue for Minahasa District, Northern Minahasa District, and Manado City. This research uses the qualitative descriptive method. Method that used for data collection in this research is direct interview with the parties appointed by the Local Revenue Office in each district. Result of the research shows that the effectiveness of land and building tax for rural and urban district for Northern Minahasa District is 103,26% (very effective), Manado City is 95,52% (effective), and Minahasa District is 69,78% (less effective). The contributions of land and building tax for rural and urban district for own-source revenue for Northern Minahasa District is 17,27% (less), ...
Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2019
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berarti seluruh kewenangan dalam hal pengelolaan Pajak Daerah sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Sejak diserahkannya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Binjai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai telah melakukan berbagai upaya intensifikasi agar penerimaan pajak daerah khususnya PBB P2 dapat berjalan optimal yaitu dengan menerbitkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB P2.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisImplementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 dengan melihat program kebijakan yang dilaksanakan, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta usaha-usaha yang dilakukan terkait dengan intensifikasi guna meningkatkan penerimaan PBB P2 di Kota Binjai.Penelitian ini merupakan penelitia...