MAKALAH HUKUM PAJAK PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) (original) (raw)
Related papers
Dari mana sumber pendapatan terbesar sebuah negara, khususnya Indonesia? jawabannya adalah pajak. Pajak merupakan sebuah pungutan wajib yang dibebankan sebuah negara terhadap warganya. Ada bermacam-macam jenis dari pajak salah satunya adalah bumi dan bangunan (PBB). Lantas, apa sih sebenarnya pengertian pajak bumi dan bangunan? dan, apakah semua bangunan akan dikenakan biaya? Pendahuluan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunannya. Lalu siapa saja yang wajib membayar PBB? Tentu saja seperti pengertian dari PBB itu sendiri, maka yang wajib membayar pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari hak atas tanah dan bangunannnya. Orang ataupun badan yang termasuk wajib pajak harus melunasi pembayaran pajaknya paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Apa itu SPPT? SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang berisi tentang pemberitahuan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan dalam satu tahun bagi orang atau badan yang termasuk dalam wajib pajak. Rumusan Masalah Apa saja objek dan bagaimana dasar pengenaanya serta faktor penunjang penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut?
IMPLEMENTASI PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Pembangunan merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam melaukan pembangunan Pemerintah tidak hanya bekerja sendirian melainkan melakukan kerja sama baik dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun melibatkan pihak swasta. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kiraya perlu mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat, dengan begitu pembangunan yang telah menjadi strategi pemerintah akan mampu berjalan dengan lancar. Dasar pendapatan pemerintah dalam melakukan pembangunan tidak hanya berasal dari sektor pertanian, hasil pertambangan, namun lebih dari itu, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah juga bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat
KURANGNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB
Endang Palupi, Anggi Filanti, Devana Salma, 2022
The purpose of this research is to find out whether people are aware of the obligation to pay land and building taxes. The method used in this article is a qualitative method where this research method is descriptive in nature. In this case, it means that the payment of land and building tax requires strong legal instruments in connection with the enforcement of land and building tax payments. This ensures that some people still lack awareness in paying land and building taxes. The government has enacted laws and regulations for taxpayers who fail or are late in fulfilling their obligations, but in reality many taxpayers fail or are late paying land and building taxes. One of the inhibiting factors for government investigations into paying taxes is that individuals are not yet optimal as taxpayers in relation to the importance of paying taxes and the sanctions imposed if taxpayers are not complied with.
UU 012 Tahun 1985 - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya;