Hukum Pembuktian Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (original) (raw)
Related papers
Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Media Iuris, 2020
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai suatu subsidiary crime atau tindak pidana lanjutan memiliki mekanisme pembebanan pembuktian yang berbeda dengan tindak pidana umumnya. Pada dasarnya hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menempatkan beban pembuktian pada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum yang harus membuktikan unsur-unur pidana yang didakwakannya terpenuhi. Sedangkan dalam perkara TPPU, regulasi menentukan bahwa beban pembuktian atas suatu TPPU berada pada pihak Terdakwa. Hukum Acara Pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah selaras dengan prinsip Due Process of law. Due Process of law merupakan jaminan yang diberikan konstitusi terhadap masyarakat bahwa hak-hak hukum mereka dilindungi, dan memberikan rasa aman pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh penguasa. Perbedaan mekanisme pembebanan pembuktian dalam perkara TPPU yang berbeda dengan mekanisme pembebanan pembuktia...
2017
Proof is one of a series conducted in the court process to seek the truth, proving a guideline in ways that justified the law remedy prove whether the defendant's right or wrong, Proof is also a provision governing evidence which justified the law and may be used to prove mistakes indicted judges (M. Yahya Harahap) KUHAP we have set in Article 183 "The judge must not convict someone unless at least two valid evidence he gained confidence that a crime actually occurred and that the defendant is guilty of doing it". From this article it can be seen that the judge's decision should be based on two (2) things: 1. A minimum of two items of evidence 2. From the evidence that judges gain confidence that the defendant is guilty of a criminal act. Becomes important we know the proof is in the general criminal law in this regard set out in the Criminal Code and specific criminal.
Penggunaan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Praktik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Diponegoro Law Journal, 2019
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) pengaturan antara sistem pembuktian dalam KUHAP dengan sistem pembuktian dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia saat ini; dan 2) sinkronisasi pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam peradilan tindak pidana korupsi dengan hak asasi terdakwa dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis, sehingga penelitian ini hanya bermaksud menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan beban pembuktian terbaik dari kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1824.K/Pid.Sus/2012. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1) sistem pembalikan beban pembuktian terbatas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pada delik gratifikasi yang ber...
Implementasi Hukum Pembalikan Beban Pembuktian Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
2019
The research entitled The Implementation of the Proof-Burden Reversal Law on The Criminal Act of Corruption Case analyze about the explanation of the meaning of the proof-burden reversal on the corruption criminal act and analyze about the implementation of the proof-burden of reversal law on the court process of the corruption criminal act case in Indonesia. This research is aimed at discovering the explanation about the meaning of the proof-burden reversal on the corruption criminal act case and for discovering the implementation of proof-burden reversal law on the corruption criminal act case in the court process in Indonesia. the problem formulation of this research is (1) How is the explanation of the meaning of the proof-burden reversal law on the corruption criminal act case? (2) How is the implementation of the proof-burden reversal law on corruption criminal act case in the court process in Indonesia? The legal research is done by normative research method, which focuses on...
Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
Al-Mizan, 2020
Evidence in criminal cases is generally borne by the public prosecutor. This is different from the criminal case of corruption, in addition to being proven by the public prosecutor, the defendant also has the right to prove that he did not commit a criminal act of corruption. This study aims to determine the arrangement of the shifting burden of proof system in cases of corruption and the application of the shifting burden of proof system in cases of corruption in Decision Number: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto. This type of research is a literature analyzed with a normative juridical approach. The results of the research show that the Decision Number: 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Gto, seen from the evidence that in terms of the application of reverse evidence, the defendant exercised his right to carry out shifting burden of proof. However, the defendant did not prove that the property he had obtained was not the result of a criminal act of corruption, even though it was his obligation to pr...
Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2022
Penelitian ini mengkaji delapan putusan terkait permohonan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Riset ini bertujuan untuk memperoleh dua hal, yaitu, (1) untuk mengetahui pola pembuktian dalam putusan pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi; dan (2) untuk menganalisa problematik pola pembuktian dalam putusan pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian, pertama, menunjukkan pola pembuktian yang cenderung difokuskan untuk membuktikan dalil yang diajukan pemohon beserta alat bukti yang disampaikannya, serta dicirikan dengan lemahnya dalil dan alat bukti pemohon yang dalam beberapa putusan hakim cenderung terpaku dengan kebenaran formil. Kedua, mayoritas problematik pengujian formil undang-undang berasal dari lemahnya alat bukti pemohon yang berbanding terbalik dengan alat bukti yang disampaikan pihak terkait dalam hal ini ...
2016
Penulisan tesis ini merumuskan masalah mengenai: Apakah sistem pembuktian terbalik pada penegakan hukum tindak pidana korupsi menghilangkan Hak Asasi Manusia? Dan Bagaimana implementasi sistem pembuktian terbalik pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1252/Pid.B/2010 dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?.Penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif, dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan permasalahan.Hasil penelitian yang diperoleh yakni bahwa tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga pemberantasannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, antara lain dengan memberlakukan sistem pembuktian terbalik.Penerapan sistem pembuktian terbalik tidaklah melanggar hak asasi manusia tetapi justru menerapkan teori keadilan yang menyeimbangkan hak asasi terdakwa dengan hak asasi rakyat banyak. Adapun sistem pembuktian terbalik dalam kasus Bahasyim A. dalam perspektif hak a...
Politik Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia
UNES Law Review
Guidelines (GBHN) of Indonesia, including through the Decree of the People's Consultative Assembly (TAP MPR) No. II of 1988. Consumer protection is regulated by Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Repressive protection is an effort to restore the losses suffered by consumers. In any consumer dispute resolution process, evidence is required. Under the Consumer Protection Law (UUPK), the burden of proof is shifted, as stipulated in Articles 19, 22, 23, and 28, where the burden of proof falls on the business entity obligated to prove its innocence. Evidence in civil procedure law is regulated in Article 163 of the HIR/283 RBg, following the ordinary burden of proof. This leads to a lack of harmony in the regulations, which can result in confusion and legal uncertainty in its implementation. This can hinder the achievement of the goals of consumer protection. Legal policy is the direction of future legal regulations, so when making laws, it is necessary to refer to Ind...