Bunga Rampai Seputar Hukum Militer Dari Sumpah Prajurit, Pilkada Sampai Penusukan Wiranto Catatan Harian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (original) (raw)

Bunga Rampai Teori Hukum Dan Implementasinya

2019

Bunga Rampai Teroi Hukum Dan Implementasinya © Desember 2019 Eklektikus: Erny Herlin Setyorini Erny Kartikasari Saut Parulian Manurung Sahala Panjaitan Editor: Suyut Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba http://doi.org/10.5281/zenodo.3601711 Angka

Upaya Pembuktian Oditur Militer dan Pertimbangan Hakim Memutus Tindak Pidana Desersi dalam Waktu Damai dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 08-K/Pm I-04/Ad/2016)

2017

Bisma Cahya Raditya. E0013089. 2017. UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 08-K/PM I-04/AD/2016). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai apakah upaya pembuktian Oditur Militer terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer dan apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Militer memutus tindak pidana desersi dalam waktu damai dengan pemberatan telah sesuai Pasal 171 jo Pasal 190 Undang-Undang Peradilan Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekund...

Bunga Rampai Teroi Hukum Dan Implementasinya

2020

Bunga Rampai Teroi Hukum Dan Implementasinya © Desember 2019 Eklektikus: Erny Herlin Setyorini Erny Kartikasari Saut Parulian Manurung Sahala Panjaitan Editor: Suyut Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba

Bunga Rampai Dinamika Hak Asasi Manusia Di Indonesia

2019

Bunga Rampai Dinamika Hak Asasi Manusia Di Indonesia<br> © September 2019<br> Tim Penyusun: Wiwik Afifah<br> Leomarch Ilham M<br> Editor: Widhi Cahyo Nugroho<br> Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba<br> Angka Standar

Sejarah Perkembangan Hukum Waris DI Indonesia

Nuansa, 2018

In this discussion the development of inheritance law was stated, from the time before colonialism until the time of independence. In the development of inheritance law before the colonial period, the empire and the sultanate applied inheritance law as a living law in the community as well as a culture of Indonesian law in its time. When the Dutch East Indies government arrived, Indonesia had implemented Islamic religious law, which then continued and recognized its legal authority, Van den Berg conceptualized Staatsblat 1882 Number 152 which contained provisions for indigenous people or colonized people, religious laws must be applied in his environment. Snouck Hoergronje, advisor to the Dutch East Indies Government, initiated the receptie theory of Islamic issues and domestic children who pro- posed “Islam can apply if it has been perceived by customary law”, so adat is what determines the existence or absence of Islamic law. Furthermore, at the time of independen...

KEBERADAAN SURAT KEPUTUSAN PENYERAHAN PERKARA DALAM SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA (Studi di Oditurat Militer II-08 Jakarta)

2016

Mulyadi Santoso, Bambang Sudjito, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : mulyadisantoso26@yahoo.com ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang keberadaan dari Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPPERA) dalam pelimpahan perkara pada sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh Oditurat Militer II-08 Jakarta, karena tanpa adanya SKEPPERA maka perkara akan dikembalikan bahkan jika SKEPPERA tersebut tidak asli yang diserahkan dengan berkas perkara maka perkara tersebut akan dikembalikan ke Kesatuannya untuk dapat menyertakan SKEPPERA yang asli. Keberadaan SKEPPERA tersebut yang dapat mempengaruhi lamanya perkara untuk dapat di sidangkan karena jika SKEPPERA tersebut tidak ada ataupun tidak asli maka perkara akan dikembalikan ke Kesatuannya dan proses persidangan di Pengadilan Militer akan ditunda hal terebut berkaitan dengan proses peradilan cepat. Hasil penelitian penulis dari penelitian di lapangan memperoleh jawaban atas keberadaan SKEPPERA, bahwa keberadaan SKEPPER...