Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan 2019: Kajian Pengawasan Pemilu (original) (raw)
Related papers
Pengawasan Partisipatif Pilkada 2024
www.retizen.republika.co.id, 2024
Menurut Henry B Mayo (2012) terdapat beberapa indikator suatu negara dapat dikatakan menganut sistem demokrasi, salah satunya terdapat mekanisme yang mengatur pergantian kekuasaan politik atau sirkulasi elit melalui pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil. Pemilu sendiri merupakan cara masyarakat dalam memilih wakil rakyat (legislatif) dan presiden-wakil presiden (eksekutif), sedangkan untuk konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) masyarakat memiliki gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota (eksekutif) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Penelitian ini berawal dari fakta bahwa telah terjadi peningkatan jumlah Golput (Golongan Putih) dalam Pemilihan Umum. Di mana angka partisipasi pemilih dalam Pemilu mengalami penurunan dari waktu ke waktu (Pemilu 1995 - Pemilu 2009) dari 90% menjadi 72%. Kemudian angka Golput meningkat pada Pemilu 1999 jumlah mereka adalah 10,40%. Sedangkan pada Pemilu 2009 angka Golput mencapai 28% (Dyah Adriantini dan Shinta Dewi, 2009). Hal ini diduga dipenaruhi oleh pendidikan politik yang duterima oleh masyarakat belum berjalan optimal dan juga kinerja partai politik terhadap sikap apatis pemilih dalam pemilu yang melahirkan Golput. Lebih jauh penelitian ini bertujuan: (1) Pendidikan politik yang telah dijalankan oleh pemerintah tentang peran penting pemilu bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis. (2) Kinerja partai politik dalam membangun kesadaran masyarakat tentang hak asasi mereka sebagai pemilih. (3) Sikap apatis masyarakat terhadap Pemilihan Umum. (4) Pengaruh pendidikan politik dan kinerja partai politik terhadap sikap apatis pemilih dalam pemilu. Signifikansi penelitian adalah: (1) Bagi pemerintah, mencari solusi terhadap peningkatan jumlah Golput dari masa ke masa. (2) Bagi Parpol (partai politik), membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja partai politikk yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat sebagai pemilih dalam pemilu. (3) Bagi pemilih atau masyarakat, meminimalisir sikap apatis masyarakat terhadap peran penting pemilu dalam mewujudkan pemerintahan yang kredibel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sebagai metode penelitian yang dijalankan. Populasi dalam penelitian adalah seluruh masyarakat yang telah berhak menjadi pemilih dalam Pemilu 2014. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat pemilih yang berdomisili di daerah Padang Utara dan Padang Timur. Teknik penarikan sampel dilakukan secara acak atau random. Metode pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Skala Psikologi. (2) Angket. (3) Wawancara. (4) Studi Dokumentasi. Penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS Versi 18 dan menggunakan teknik analisa regresi untuk melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. (*)
Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2018
This study aims to explore the relationship between the accountability of political parties and the electability of political parties. Political parties are public institutions that should accountable for public funds they use in order to be a means of aspiration for society in politics and government. The accountability variables used in this study are political party compliance with regulation of election campaign fund reporting and the amount of campaign fund, while electability is measured by vote acquisition during the election. The exploration of the relationship will provide an overview of party accountability and public understanding of accountability that is a requirement for the realization of good governance.Keywords: accountability, electability, political parties, compliance audits, campaign funds ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi mengenai hubungan antara akuntabilitas partai politik dengan elektabilitas partai politik. Partai politik adalah lem...
Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, Dan Masa Depan Politik Representasi
2017
Since the beginning of its implementation, direct local election has brought great expectation to perform radical changes in fulfilling the political rights of public to determine local political leader in their region. This expectation gained momentum from the contestation of national versus local political discourse, that created direct local election as new field of discursively to build local political power. Meanwhile, various researches on direct local election have found that the high expectation of political freedom actually had been 'hijacked' by political oligarchy that made direct local elections very expensive event, but could not be guaranteed to increase public welfare. The concurrent local elections, which will be held for the first time at the end of year 2015, become new field of discursively to overcome the public apathy. This paper positions concurrent local elections as discursive struggle that established figure-based politics as hegemonic discourse and ...
Analisa Melek Politik Warga Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014
ARISTO
Election , collectively is an instrument embody sovereignty of people intend to create government and articulate absah of their opinions and also the interests of the people , the election is requisite at least for the democracy and held by choosing the house of representatives .Based on data the ballot of its election in 2014 in kabupaten gunungkidul so prosentase participation or presence of voters legislative elections by 2014 470.455 or 78.53 % of 591.600 DPT (election in the 2014) year. For the gunungkidul in the legislative elections and presidential election 2014 period , public participation is quite high between 73 % to 84 % in each subdistrict .Participation in the presence of voters in legislative elections the highest of 83 % the sub wonosari and presence of voters in legislative elections the lowest of 73,04 % the sub girisubo. While the absence of the lowest in district wonosari of 16,89 % and the absence of the highest in district girisubo at 26,96 % .partisipasi political people are usually are to social basis-particular political base. The same base will get people to participate hence can dilkelompokkan over, first, class, namely individu-individu involved in political participation because have social status, income and lapngan the same job, both, communal group, namely individuals engaged having tribe, religion, race and the same language.Third, neighborhood the individuals engaged because have residence adjacent to each other, fourth, faction, the individuals engaged in participation because they united by private inetraksi very high each other yang.literarasi politics was, practical understanding on the concept " taken from the day to " day and language.One of the politics of cultural political prominent in indonesia tendency the formation of links between patronage , both for the and the community. There are two individuals in this culture the patron and client that make interaction timbale back with exchange resources masing-masing parties. Patron with the resources of power, position, protection, attention and often of material, while clients with the resources of energy, support, and loyaltyThis tendency patronage can be determined widely both in the bureaucracy and in the masyarakat.penelitian it uses a qualitative methodology the case study commonly used for exposing and understand something behind a little was found and give details on the phenomena complex difficult expressed by quantitative methods. A population that used in this research was people were enrolled in regular voters (DPT) in the village jerukwudel and karangawen in girisubo, gunungkidul district.
Partai Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU) sebagai Ciri Negara Demokrasi
Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik.
Partai Politik, Sistem Proporsional Terbuka, dan Pembiayaan Kampanye Pada Pileg 2014
Pembiayaan Pemilu di Indonesia, 2018
Kajian ini dimaksudkan untuk, pertama, melihat apakah laporan dana kampanye peserta pemilu anggota DPR dan DPRD pada pemilu 2014 mencerminkan penerapan sistem pemilu proporsional terbuka yang cenderung memusatkan strategi dan kegiatan kampanye yang bertumpu pada kinerja caleg. Kedua, kajian ini juga akan melihat apakah model pengelolaan dan pelaporan dana kampanye yang diatur dalam UU Pemilu selaras dengan praktek kampanye dalam sistem proporsional terbuka.