JURNAL POLITIK KINERJA KADERISASI POLITISI PEREMPUAN (original) (raw)
Related papers
2023
Dengan semakin gencarnya isu kesetaraan gender, perempuan mendapat peran di berbagai sektor penting dalam masyarakat, salah satunya adalah politik. Keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya politik dan ideologi yang ada di masyarakat. Indonesia menerapkan kuota minimum bagi perempuan di parlemen untuk mempersempit kesenjangan gender di parlemen. Namun kenyataanya target ini belum tercapai. Kebijakan kuota 30% perempuan dalam politik juga belum sepenuhnya berjalan. Artikel ini mengelaborasi gambaran umum perempuan dan wujud keterwakilan perempuan, serta upaya meningkatkan kualitas perempuan dalam perpolitikan Indonesia. Dari beberapa kasus yang dikupas dalam beberapa penelitian yang ada menunjukkan bahwa peran perempuan tidak signifikan. Supremasi laki-laki melekat di Indonesia karena budaya patriarki yang mengakar.
GERAKAN POLITIK PEREMPUAN PARTAI GOLKAR
Abstrak : Woman political participation on reform era is normal activity. Reform producted rules (Act about General Election and Act about Political Party) which give space for woman political participation. Golongan Karya Party is one of strong political party in Indonesia that have commitment for woman empowerment in politic which women cadrees have position as management of party and legislative in Pekanbaru. There are problem that how woman can use opportunity as management party and legislative to fighting for woman interests by political movements. These political movements have well-constructed activities (appropriate for woman interest), with woman's collective as an institution, sense of solidarity, woman collective identity and continuity activities by systematic in Golongan Karya Party. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik pada era reformasi dipandang sebagai hal yang lumrah. Reformasi telah menghasilkan ketentuan-ketentuan (UU pemilu dan UU partai politik) yang memberi ruang bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia publik. Partai golkar adalah salah satu partai politik yang telah teruji dalam panggung perpolitikan di Indonesia, yang juga memiliki komitmen untuk memberdayakan perempuan dalam politik, dengan menempatkan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan wakilnya di DPRD Kota Pekanbaru. Persoalannya adalah bagaimana perempuan dapat memanfaatkan peluang tersebut melalui kepengurusan partai politik (anggota legislatif) memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan, dalam bentuk gerakan-gerakan(politik) yang agendanya tersusun secara jelas apa yang diinginkan oleh perempuan, dengan kolektifitas perempuan secara terlembaga, dengan rasa solidaritas dan identitas kolektifitas yang dimiliki perempuan, serta adanya kontinuitas agenda/kegiatan yang dilakukan oleh perempuan secara sistematis dalam partai golkar. Kata kunci : Perempuan dan politik, gerakan wanita, partai golongan karya A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Masalah Studi tentang keterlibatan perempuan dalam politik sudah banyak dilakukan, baik dalam bentuk penelitian, pengabdian, seminar-seminar (lokal, nasional, internasional), diskusi ilmiah, debat, maupun artikel dalam media massa (cetak/audio visual). Hampir semua kajian tersebut membahas kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (keterwakilan politik perempuan). Tuntutan keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam politik, umunya didasari oleh argumen bahwa : Pertama, untuk memperjuangkan kepentingan perempuan mempengaruhi kebijakan pemerintah maka harus dimulai dengan duduknya perempuan dalam jabatan politik. Dua, kewajaran keterwakilan perempuan dalam jabatan politik (legislatif dan partai politik) didasari oleh jumlah perempuan yang lebih besar dari jumlah laki-laki. Data jumlah perempuan di Indonesia sebesar 101.625.816 jiwa (sensus tahun 2002) atau sekitar 51% dari seluruh jumlah penduduk. Mayoritas dari segi jumlah tetapi minoritas secara politis. Era reformasi ditandai dengan diamandemennya UUD 1945, dimana Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan yang sama bagi setiap orang untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya sendiri, seperti yang terdapat pada pasal 17 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya pasal 28 UUD 1945 juga mencantumkan bahwa : kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN DI DPRD JAWA BARAT
MMR UIN SGD Bandung, 2013
Tulisan Dr. H. Zaenal Mukarom, “Komunikasi Politik Perempuan di DPRD Jawa Barat” dipresentasikan dalam diskusi tanggal 8 Oktober 2013. Tulisan ini diangkat dari disertasi yang dipertahankan dalam sidang terbuka di Universitas Padjadjaran, Bandung. Di dalam- nya dibahas tentang komunikasi politik di kalangan perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Latar belakang penelitian yang diajukan tentang keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan berujung pada kemampuan komunikasi politik, verbal dan nonverbal, dalam menunaikan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
2018
Abstrak Keterwakilan perempuan dalam ranah politik telah diatur dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Dalam Undang-Undang RI Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini dilakukan guna memberikan gambar keterwakilan perempuan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pemilu 2009, dan bagaimanakah pemenuhan quota 30% keterwakilan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini ditemukan bahwa secara keseluruhan di Kabupaten Sumbawa Barat quota 30% keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif dapat terpenuhi. Dari 25 jatah kursi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat hanya 1 (satu) kursi yang berhasil diraih oleh kaum perempuan atau 4% dari total kursi yang tersedia. Perolehan suara caleg perempuan di kabupaten Sumbawa Barat masih rendah akibat dari budaya masyarakat terhadap kaum perempuan. Dari penelitian tersebut hendaknya partai politik khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat agar lebih dapat melakukan kaderisasi khususnya bagi kaum perempuan, perempuan harus lebih serius dalam memperjuangkan diri sendiri. Masyarakat hendaknya dapat merubah persepsi miring terhadap kaum perempuan. Kata kunci : Perempuan dan partai politik
PEREMPUAN DAN AJARAN PERENIALIS DALAM SERAT WULANG PUTRI
Serat Wulang Putri was written by Paku Buwono IV (PB IV). This work was originally written as teaching ethics for his children. The text was to be read by especially girls in the palace. The text has served as a guide to good conduct. In this regard, the Javanese culture requires women to be inculcated so as to develop the psychological fundamentals of isin (shyness for the purpose of self-control or refraining oneself from the unnecessary), eling (state of being always aware of the Omnipresent), sabar (toughness and resilience), and legawa (being content with any situation one is in and abstention from lust). These four values are important not only for women in the past but also for women in this modern epoch.
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK DI KABUPATEN BANGKALAN
sebuah project penelitian tentang partisipasi perempuan dalam bidang politik, khususnya keikutsertaan dalam pemilu legislatif. laporan ini mengambil fokus penelitian pada perempuan-perempuan yang bertempat tinggal di kabupaten bangkalan provinsi Jawa Timur.