Mengurai Sistem Politik Indonesia (original) (raw)
2020, Artikel Sosial - Politik
Sistem Politik Indonesia telah melewati pasang surut dalam pelaksanaannya. Karena sifatnya terbuka, maka proses pelaksanaan dan pergantian unit-unit dalam sistem tersebut sangat dinamis. Sistem politik adalah unit-unit yang memiliki sifat identifikasi, input-output, diferensiasi, dan integrasi sistem. Hubungan – hubungan militer dengan politik, bisnis dengan politik, agama dengan politik, birokrasi dan media yang lepas dari cengkraman otoritarianisme menuju demokrasi, mengalami perubahan – perubahan yang sangat signifikan dalam sistem politik Indonesia. Penguatan reformasi birokrasi, profesionalisme, serta akuntabilitas seiring bergemanya proses politik yang menuju konsolidasi demokrasi. Permasalahan yang harus dihadapi untuk memelihara tatanan baru (new-institutionalism) ini adalah penguatan menjaga kebebasan hak – hak berbagai kelompok dan elemen masyarakat serta berperilaku peka terhadap permasalahan politik yang ada.
Sign up for access to the world's latest research.
checkGet notified about relevant papers
checkSave papers to use in your research
checkJoin the discussion with peers
checkTrack your impact
Related papers
SISTEM POLITIK INDONESIA PASCA REFORMASI
This article was written with the purpose to provide analysis of the Indonesian political system after the reform. As we know that the political system is often regarded as the allocation of values developed in the midst of society and every citizen appreciate them as ways of life. Appreciation of the value in the middle of the community is an achievement that fought to be obtained. Efforts made by doing internal intergenerational mobility of the political community to achieve the degree of political stability. Post-reform, the political system for the better, in which the role of the people more real in terms of repositioning the political system, from the selection of members of DPR / DPRD, DPD member elections, up to the local elections directly. The distribution of power is already at a level that means, it's just that people in the region do not yet have the ability to understand that the distribution of power is an opportunity to develop the region. In contrast, the distribution of power in the area it gave birth to the corrupt spirit ingrained in people's lives. Keywords: political system; the allocation of value; internal intergenerational mobility; the repositioning of the political system; the distribution of power Abstrak Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan analisis tentang sistem politik Indonesia pasca reformasi. Sebagaimana diketahui bahwa sistem politik sering dianggap sebagai alokasi nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan setiap warga masyarakat menghargainya sebagai ways of life. Penghargaan terhadap nilai di tengah-tengah masyarakat adalah sebuah prestasi yang diperjuangkan untuk dapat diperoleh. Upaya yang ditempuh dengan melakukan mobilitas intergenerasi internal dari komunitas politik untuk mencapai tingkat stabilitas politik. Pasca reformasi, sistem politik menjadi lebih baik, di mana peranan rakyat lebih nyata dalam hal reposisi sistem politik, mulai dari pemilihan anggota DPR/DPRD, pemilihan anggota DPD, sampai dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Distribusi kekuasaan sudah pada tingkat yang berarti, hanya saja rakyat di daerah belum memiliki kemampuan untuk memahami bahwa distribusi kekuasaan merupakan kesempatan untuk membangun daerah. Sebaliknya, distribusi kekuasaan yang ada di daerah justru melahirkan semangat korup yang sudah mengakar dalam kehidupan masysrakat. Kata kunci: sistem politik; alokasi nilai; mobilitas intergenerasi internal; reposisi sistem politik; distribusi kekuasaan
Suprastruktur Politik Indonesia
: D1 NPP : 23.0477 Pembimbing : Ilhami Bisri, S.H, M.Pd Departemen Dalam Negeri INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI FAKULTAS POLITIK PEMERINTAH Rokan Hilir-Riau 2013 BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Dalam melaksanakan segala aktivitas yang kompleks maka, sistem politik memerlukan struktur-struktur yang bekerja dalam parlemen, badan-badan peradilan dan partai politik untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Layaknya dalam sebuah kehidupan manusia tidak terlepas dari kepemimpinan pemerintahan yang dalam pengakuannya harus ada seorang pemimpin dan jajarannya guna memecahkan masalah atau konflik. Misalnya terjadi masalah seperti pencurian, persengketaan dan lainnya. Untuk itu harus ada pendelegasian fungsi-fungsi dalam pemerintahan agar Menurut Almond, pelaksanaan fungsi-fungsi inilah yang pada akhirnya membuat sistem politik dapat bekerja, dalam arti mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakannya.
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.