Penerapan E-Government pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (original) (raw)
Related papers
Penerapan E-Government Ditingkat Kabupaten (Case Study Kabupaten Pelalawan Riau
In the master plan guides the development of e-Government, e-government implementation aimed towards good governance, the concept of e-Government should be applied at every level of government agencies and regional centers. The central government will coordinate with local governments in developing and implementing e-government. One of the objectives of e-government is to assist in the process of both central and local government. To support the implementation of the tasks of the government and development and addressing society's demands for transparency, efficiency and better services by utilizing information technology, the Government Pelalawan sees the need of development in the field of Information Technology Development. Local government district. Pelalawan very aware of the importance of implementing e-government service delivery govermant in. In the application of e govermant adapted to the development of e-govermant roadmap made in accordance with the conditions and requirements of information technology. Abstrak Dalam panduan pengembangan master plan e-goverment, penerapan e-government bertujuan untuk menuju good governance maka konsep e-Government harus diterapkan di setiap lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah. Pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menerapkan e-government. Salah satu tujuan penerapan e-government adalah untuk membantu dalam proses pemerintahan baik pusat maupun daerah. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan, efisiensi dan pelayanan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka Pemerintahan Kabupaten Pelalawan memandang perlu pembangunan di bidang Pengembangan Teknologi Informasi. Pemerintah daerah Kab. Pelalawan sangat menyadari pentingnya penerapan e-govermant dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Dalam penerapan e-govermant disesuai dengan roadmap pengembangan e-goverment yang dibuat sesuai dengan kondisi teknologi informasi dan kebutuhan.
Implementasi Kebijakan Elektronic Government Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang., 2019
Bentuk pelayanan pemanfaatan e-government oleh pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan fungsi pemerintahan meliputi fungsi: pelayanan, administrasi, legislasi, pembangunan, keuangan dan kepegawaian. Bentuk pemanfaatan e-government berdasarkan fungsi pelayanan, fungsi administrasi dan managemen, fungsi legislasi, fungsi pembangunan, fungsi keuangan dan fungsi kepegawaian belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal. Pengguna E-Government di Pemerintah Kabupaten Sintang adalah instansi pemerintah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat, dunia usaham pers, LSM/Ngo’s, dan ormas. Akses pemanfaatan e-government berdasarkan fungsi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang cukup sulit. Intensitas pemanfaatan e-government berdasarkan fungsi pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang masih rendah. Intensitas pemanfaatan e-government berdasarkan fungsi administrasi dan managemen dan fungsi legislasi juga masih rendah. Sedangkan intensitas pemanfaatan egovernment berdas...
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan
This study aims to analyze the Application of E-Government in Realizing Transparency in Village Governance in Bulo Timoreng Village. This research use desciptive qualitative approach. The results show that e-government in transparency uses an implementation system. The implementation is by coordinating with the community to find out the problems or benefits that arise in the Implementation of E-Government in Realizing Transparency in Village Governance in Bulo Timoreng Village.
Penerapan E-Government Di Kota Surabaya
Tri Rismaharini selaku walikota Surabaya menyatakan bahwa penerapan dan pengembangan e-government yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berfungsi untuk membantu proses pengelolaan pembangunan daerah dan layanan masyarakat (Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, 2016). Apabila dikaitkan dengan teori perubahan organisasi maka penerapan dan pengembangan e-government dapat dilihat berdasarkan dua pendekatan. Pertama, pendekatan rasional dari Beer. Kedua, pendekatan emosional dalam perubahan organisasi berupa kepemimpinan transformasional.
Jurnal Bina Komputer, 2019
The use of E-Government becomes an inseparable part of public activity. Therefore, the development and improvement of E-Government should always be done considering the current technology has been developed, especially in the interface or interface. In an effort to achieve the efficiency of the role of e-government in public service using RBV theory is important enough, let alone related to the satisfaction of use, the feasibility of website display, information system satisfaction, and others. The e-government Portal Website is used as a product, public service and community use satisfaction in Lahat District. This website is also used as a means of agency information. Review of Website utilization e-government portal needs to be done to measure from user satisfaction level. To measure the level of user satisfaction / Website users. Lahat District as one of the local Governments in South Sumatra has been using E-Government in the performance process. The purpose of this research is...
Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan
ABSTRAK Era globalisasi, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan semakin meningkatnya kualitas manusia, mengakibatkan adanya upaya dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan pubiknya melalui E-goverment. E-gavernment adalah istilah yang sangat populer saat ini,dimana secara umum E-govenment adalah upaya mengaplikasikan pelayanan kepemerintahan melalui sistem informasi berbasis komputer. Kelurahan Pringsewu Selatan ini dalam mengembangan suatu potensi kelurahan masih secara manual tidak menutup kemungkinan data-data yang disampaikan kurang akurat ataupun cepat, lagipula adanya potensi-potensi kelurahan yang belum optimal serta terjadinya perubahan data-data di kelurahan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. Dengan adanya sistem informasi ini maka dalam waktu yang cepat data dapat dicari sehingga dapat meminimalkan waktu, biaya serta kesalahan yang mungkin terjadi. Penulis melakukan penelitian de...
TANJAK: Journal of Education and Teaching, 2020
Implementasi E-Government dinas Pendidikan daerah di Indonesia pada kondisi pandemi Covid-19 dalam memberikan pelayanan kepada publik yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kualitas pelayanan yang diberikan dinas Pendidikan daerah dalam mengimplementasikan E-Government melalui website dinas pendidikan daerah dimasa pandemi Covid-19. Sampel yang digunakan adalah website dinas pendidikan daerah sebanyak 363 website yang terdiri dari dinas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan E-Government melalui website sebagai bentuk pelayanan terpadu satu pintu (OSS/ One Stop Service) belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa E-Government belum memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel pada kondisi pandemi Covid-19.