Efektifitas Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (original) (raw)

Perkembangan Politik Hukum Praperadilan DI Indonesia

JURNAL TRIAS POLITIKA

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia dan organ negara manakah yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang politik hukum praperadilan di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia diawali dengan menambah kewenangan praperadilan sampai dengan kewenangan penyidik untuk bisa menetapkan kembali subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) sebagai tersangka dengan alat bukti yang sama. Selanjutnya, organ negara yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditinjau dari aspek kekuasaan organ negara berada pada caba...

Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article aims to identify and analyze the conception and practice of the object pre-trial expansion in Indonesia based on several court verdicts and the second is to compare pretrial in the Code of Criminal Procedure Law that prevail and Preliminary Examining Judge in the draft of Criminal Procedure Code. The research shows that pre-trial authority expansion can be understood as a judicial authority effort to check the investigator or prosecutor in upholding the code of criminal procedure. Hence, when comparing the pretrial procedure and the Preliminary Examining Judge. Tulisan bertujuan untuk melakukan analisis praktik perluasan obyek praperadilan di Indonesia dan melakukan perbandingan praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan HPP dalam rancangan KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perluasan kewenangan praperadilan dapat dipahami sebagai upaya kekuasaan yudisial menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun de...

Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

2020

As national assets and who are also legal subjects, children have a strategic role in the life of the nation and state. Because of this strategic role, every problem regarding children cannot be underestimated. The Convention on the Rights of the Child (CRC) is proof that the international community guarantees children’s rights. In Indonesia, the rights of the child have been stated in Act No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, these regulations do not just appear, it needs a long enough process to form regulations that guarantee the interests and rights of a child. The history of the formation of the Child Criminal Justice System is divided into 3 periods, namely; The period before the birth of Law Number 3 of 1997, the period after the birth of Act No. 3/1997, and the period after the birth of Act No. 11/2012. It can be concluded from these three periods that before the birth of Act No. 11/2012, there have been several regulations governing the inter...

Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DI Indonesia

Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 1970

The criminal act that happens currently in the society is not done only by adult, even there is a trend that the person who did it was included in the children age. Legally, a call for a person who committed a crime that included in the children age is known as a child who has conflict with law. One of state’s efforts to protect the child who has conflict with law is by implementing the Diversion pattern, that is handling process to a child who has conflict with law is shifted from the formal to be a non-formal process. This research with the normative research type that is supported by the empirical data has purpose to investigate and study the Diversion ideas in the law protection to the child who has conflict with law, and further to find out the concrete implementation that is drafted in the Law of Children Jurisdiction System these days (Law No. 11 Year 2012) and the application by all law enforcer component and the related institutions that involves in the handling of the ca...

Konsep Penjatuhan Pidana Terhadap Anak DI Indonesia

RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum

Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui konsepsi penjatuhan pidana terhadap anak yang di Indonesia. Pada masa lalu pemidanaan terhadap anak sama dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Hal itu menyebabkan kondisi psikologis anak mulai dari penyidikan, penyelidikan dan pengadilan menjadi terganggu karena kerap diintimidasi oleh aparat hukum. Berdasarkan kondisi tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu pembaharuan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diwajibkan penyelesaian perkara pidana anak dengan jalan diversi. Faktanya masih banyak kasus perkara pidana anak yang masih tidak memakai diversi sebagai jalan keluar kasus pidana anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana berfokus pada Undang-undang dan penelitian kepustakaan, Metode pengumpulan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. dalam penelitian ini, penyusunan menggun...

Efektifitas Restoratif Justice Melalui Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

2015

Restorative justice through diversion regulated in Law No.11 of 2012 on the Criminal Justice System Child. The purpose of this study was to analyze about the mechanism of the process of restorative justice in order to know the effectiveness of the settlement of criminal cases involving children as criminals, Issues raised in this study : (1) How is the effectiveness of restorative justice through diversion by investigators against children as criminals?. (2) whether the obstacles encountered by investigators in the implementation of restorative justice through diversion against children as a criminal?. (3) How are the completion of the constraints encountered in the application of restorative justice through diversion for children as criminals?, This study using sociological juridical approach, data using include primary and secondary, Data was obtained through interviews, document studies and analyzed qualitatively, and it can be concluded: can already be said to be effective seen ...

Implementasi Sistem Peradilan Pidana Pada Anak DI Kabupaten Sinjai

Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2020

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implementasi Putusan Nomor Perkara 2/Pen.Div/2020 Pengadilan Negeri Sinjai terhadap proses perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dan Untuk mengetahi dampak Putusan Pengadilan Negeri Sinjai terhadap anak nakal yang sementara menjalani putusan pengadilan. Adapun metode yang digunakan dalam peneltian ini penulis menggunakan metode pendekatan Empiris yang dilaksanakan pada tahun 2020 berlokasi di kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Pertimbangan di atas menjadi alasan hakim memberikan penetapan, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatuhan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat di...

Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik

2012

Praperadilan adalah sebuah relisasi dari eksistensi keberadaan hak asasi manuasia dimana pra peradilan merupakan sarana untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangjkapan, penahanan, pengehentian penyidikan atau penuntutan rehabilitasi dan kerugian, artinya ketika seseorang merasa telah dirugikan dalam beberapa proses diatas maka mereka berhak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan lewat praperadilan. Dengan lahirnya lembaga praperadilan menuntut seorang penyidik untuk lebih fokus, teliti, dan profesional dalam menjalankan fungsinya demi menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam proses-proses tersebut, karena segala yang di tuntut di ranah praperadialan adalah kewenagan dan tugas penyidik.

Viktimisasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak

APVI Press, 2020

Ringkasan Anak sebagai sebagai pelaku memerlukan pendekatan hukum pidana dalam posisinya sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Diperlukan adanya aturan dan penanganan lewat suatu sistem peradilan yang bersifat khusus menangani anak. Pada tahun 2012, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini memberikan kekhususan di dalam penanganan terhadap anak baik sebagai pelaku, sebagai korban ataupun sebagai saksi. Bahkan upaya Diversi sudah diberlakukan. Diharapkan, melalui adanya Undang-Undang Peradilan Anak dan diberlakukannya diversi dapat memberikan perlindungan terhadap hak anak sehingga menghindarkan anak dari diskriminasi dan stigmatisasi. Melalui suatu ana lisa kajian kritis dan berdasarkan fakta yang ada, ternyata ada problematika yang menunjukkan bahwa proses peradilan terhadap anak yang dimulai dari proses penyidikan sampai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ataupun pada proses diversi menimbulkan adanya viktimisasi terhadap anak. Dengan kata lain, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak anak.